Breaking News
light_mode

Ramadan, Ini Penyebab Harga Bapokting Rentan Bergejolak…

  • calendar_month Jum, 18 Mei 2018
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Sudah menjadi rahasia umum, setiap menjelang bulan suci Ramadan, Idulfitri atau hari raya keagamaan lainnya, harga Barang Pokok dan Penting (Bapokting) rentan bergejolak.

Menurut Wakil Ketua DPRD Sintang, Terry Ibrahim, gejolak harga tersebut disebabkan beberapa faktor. Sehingga harus menjadi perhatian Pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan gejolak harga menjelang bulan suci Ramadan atau hari raya keagamaan lainnya tersebut, di antaranya,

  1. Euforia

Terry menilai, euforia masyarakat dalam menyambut bulan puasa menyebabkan tingginya permintaan terhadap Bapokting. “Melebihi dari yang dibutuhkan,” katanya, kemarin.

  1. Spekulan

Tingginya permintaan masyarakat tersebut, kata Terry, mendorong munculnya para spekulan yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.

“Spekulasinya dengan cara menahan atau tidak mendistribusikannya. Sehingga terjadi kelangkaan di pasar. Kelangkaan ini akan menimbulkan kenaikan harga,” jelas Terry.

  1. Stok Nihil

Kenaikan harga Bapokting juga disebabkan tidak sebandingnya stok dengan kebutuhan masyarakat yang diperparah dengan tingginya permintaan yang melampaui kebutuhan.

Terkait persoalan-persoalan yang menyebabkan bergejolaknya harga Bapokting ini, Terry meminta pihak-pihak terkait melakukan tindakan antisipasi, seperti:

  1. Menyiapkan Stok 200 Persen

Menurut Terry, untuk mengantisipasi bergejolaknya harga Bapokting menjelang bulan puasa ini, Pemerintah mesti menyiapkan stok dua kali lipat dari kebutuhan masyarakat.

“Kalau perlu pemerintah menyiapkan stok 200 persen dari kebutuhan masyarakat, sehingga tidak terjadi kelangkaan yang menimbulkan kenaikan harga,” katanya.

Terutama komoditas-komoditas yang berdampak pada inflasi, seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, daging ayam dan sapi.

“Termasuk Elpiji. Karena stok Elpiji tidak terlalu banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Sedikit saja ada spekulasi, akan langka,” ingat Terry.

  1. Tingkatkan Pengawasan

Pihak-pihak terkait seperti Satuan Tugas (Satgas) Pangan, Bulog, Kepolisian atau lainnya, kata Terry, mesti meningkatkan pengawasan, baik terhadap pedagang, stok di toko, gudang hingga pendistribusiannya ke konsumen. Untuk mengantisipasi spekulan.

“Apabila terjadi pelanggaran, harus dilakukan penindakan hukum secara tegas, sangat tegas, kalau perlu sampai pada pencabutan izin usaha. Karena oknum-oknum pedagang yang berspekulasi itu berupaya mengacaukan kehidupan masyarakat,” papar Terry.

Menurutnya, efektivitas pengawasan sebenarnya tergantung pada koordinasi antarinstansi terkait. “Apabila koordinasi berjalan dengan lancar, sebenarnya tidak ada alasan tidak ada kewenangan,” katanya.

  1. Pembinaan

Terry mengharapkan pemerintah melakukan pembinaan kepada pedagang secara luas, bukan hanya pada pedagang tertentu dan terbatas. “Upaya edukasi ini sangat penting, agar mereka tidak jadi spekulan,” jelasnya. (Dex)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Enam Unit Truk Bermuatan Bantuan Menuju ke Sintang

    Enam Unit Truk Bermuatan Bantuan Menuju ke Sintang

    • calendar_month Ming, 21 Nov 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bantuan bagi korban bencana banjir di beberapa wilayah Provinsi Kalbar terus mengalir. Tak terkecuali dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak juga turut memberikan bantuan kemanusiaan dengan mengirimkan lima unit armada truk bermuatan makanan, obat-obatan, pakaian layak pakai dan lainnya serta satu unit truk dari Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak, Edi […]

  • Dilengserkan dari Ketua DPC, Heri Jambri: SK-nya Ilegal!

    Dilengserkan dari Ketua DPC, Heri Jambri: SK-nya Ilegal!

    • calendar_month Sab, 30 Nov 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar –  Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sintang, Heri Jambri mengatakan  pemecatan dirinya tak sah karena tidak memiliki dasar. Dia pun menilai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Kalbar, Suyanto Tanjung telah melanggar AD/ART partai. “AD/ART partai sudah jelas sekali bahwa kewenangan untuk memberhentikan itu ada di DPP bukan DPD,” tegas Heri Jambri kepada […]

  • Pelaksanaan Salat Id, Dewan Imbau Warga Terapkan Prokes Ketat
    OPD

    Pelaksanaan Salat Id, Dewan Imbau Warga Terapkan Prokes Ketat

    • calendar_month Ming, 9 Mei 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, H Senen Maryono mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten Sintang untuk tidak melakukan mudik dan menyambut perayaan Hari Raya Idulfitri 1442 H secara sederhana. H Senen Maryono mengatakan, dalam melaksanakan salat Idulfitri haruslah sesuai dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Agar penekanan penularan wabah pandemi Covid-19 di […]

  • Masyarakat Sintang Diimbau Pasang Merah Putih Sebulan

    Masyarakat Sintang Diimbau Pasang Merah Putih Sebulan

    • calendar_month Kam, 21 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Masyarakat Kabupaten Sintang diimbau untuk pasang bendera merah putih selama satu bulan penuh, yakni 1-31 Agustus 2022. Imbauan tersebut dilakukan untuk menyemarakkan peringatan Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Bupati Sintang, Jarot Winarno menerbitkan Surat Edaran Nomor: 100/3983/TAPEM tanggal 15 Juli 2022. tentang Pedoman Peringatan Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia Tahun 2022 di Kabupaten Sintang. Bendera […]

  • Kebijakan PPKM Level 3 Cegah Lonjakan Kasus Covid-19

    Kebijakan PPKM Level 3 Cegah Lonjakan Kasus Covid-19

    • calendar_month Rab, 24 Nov 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Rencana pemerintah pusat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 dinilai Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ketentuan PPKM Level 3 diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri […]

  • Bupati Jarot Minta Satgas Batingsor Pantau 10 Kecamatan Terdampak Banjir

    Bupati Jarot Minta Satgas Batingsor Pantau 10 Kecamatan Terdampak Banjir

    • calendar_month Sel, 11 Okt 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Satgas Penanganan Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor (Batingsor) diminta menyampaikan informasi dan data terkait kondisi bencana banjir yang melanda 10 kecamatan di Kabupaten Sintang. Permintaan tererbut diungkapkan Bupati Sintang, Jarot Winarno ketika memimpin Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Batingsor di Pendopo Bupati Sintang, Selasa (11/10/2022). Adapun 10 kecamatan terdampak banjir […]

expand_less