Pontianak Diganjar Penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani
- calendar_month Kam, 22 Sep 2022
- comment 0 komentar
LensaKalbar – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak 11 kali berturut-turut mengantarkan Kota Pontianak menyabet penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia.
Trofi penghargaan atas capaian opini WTP minimal 10 kali berturut-turut untuk laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2012 hingga 2021 diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Bahasan menerangkan, penghargaan yang diterima dari pemerintah pusat ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan keuangannya dan mendapat predikat WTP minimal 10 kali berturut-turut.
“Alhamdulillah predikat WTP yang disandang Kota Pontianak sudah lebih dari 10 kali, artinya laporan keuangan yang disampaikan sudah berbasis akrual, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Menurutnya, capaian WTP ini juga merupakan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran lingkup Pemkot Pontianak yang telah bekerja keras untuk menyajikan laporan keuangan secara akrual, transparan dan akuntabel.
“Semoga dengan penghargaan ini menjadi penyemangat kita untuk menyajikan laporan keuangan lebih baik lagi sesuai dengan standar keuangan negara,” kata Bahasan.
Hasil dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hal yang ditekankan di antaranya adalah ketelitian dalam penyajian laporan keuangan, tepat waktu dan lebih terencana. Hal ini dikatakan Bahasan supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pertanggungjawaban laporan keuangan.
“Harapan kita laporan keuangan ini kualitasnya terus meningkat,” tuturnya.
Bahasan menambahkan, menyandang predikat WTP, bukan berarti puas dengan hasil yang telah dicapai, sebab masih ada catatan dari BPK yang harus terus ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen sebagai pengelola keuangan negara di daerah.
“Untuk itu, kita terus berupaya memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan serta perbaikan perencanaan anggaran,” pungkasnya. (prokopim/LK1)
- Penulis: Zainuddin
Saat ini belum ada komentar