Breaking News
light_mode

PETI Semestinya Dilegalisasi

  • calendar_month Kam, 12 Apr 2018
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Secara hukum, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak dapat dibenarkan. Namun dipandang perlu mendapatkan ruang untuk dilegalkan. Lantaran akitivas ini menyangkut mata pencaharian masyarakat.

“Pemerintah Daerah, termasuk DPRD, idealnya juga memberikan ruang bagi PETI, untuk mendapatkan legalisasi,” kata Ketua Komisi A DPRD Sintang, Syahroni, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/4).

Payung hukum untuk melegalkan PETI, menurut Syahroni, bisa saja dalam bentuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Tetapi wewenangnya bukan lagi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab), melainkan di Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Untuk mewujudkan WPR di Kabupaten Sintang ini, tambah dia, memerlukan komunikasi banyak pihak, termasuk dengan Pemprov Kalbar.

“Solusi ini menjadi sangat dibutuhkan, agar tidak muncul persoalan yang merugikan masyarakat,” kata Syahroni.

Patut dipahami, warga yang menjadi pekerja PETI selalu berhadapan dengan persoalan hukum. Sementara untuk beralih dari mata pencahariannya itu, dihadapkan pada sulitnya lapangan pekerjaan.

“Menjadi pekerja PETI, bagi kebanyakan warga, merupakan jalan terakhir untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bukan pilihan. Mereka terpaksa, karena tidak ada alternatif pekerjaan lain. Mereka tidak bisa lagi menggarap karet, karena harga komoditas ini semakin kurang menggembirakan,” papar Syahroni.

Penertiban aktivitas PETI, kata Syahroni, memang sudah menjadi amanah Undang-Undang (UU). Namun, sangat diharapkan penindakannya dikoordinasikan dengan Pemda. Karena bagaimanapun juga, masyarakat membutuhkan solusi untuk bertahan hidup.

Berbagai pemangku kepentingan, menurut Syahroni, perlu duduk satu meja untuk mencari solusi, bagaimana menangani aktivitas PETI ini tanpa harus menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

“PETI ini berdampak luas terhadap kehidupan sosial, khususnya bagi para pekerjanya,” tutupnya. (Dex)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mempawah Klaim Sudah Ambil 4 Langkah Strategis dan Konkret dalam Pengendalian Inflasi Daerah

    Mempawah Klaim Sudah Ambil 4 Langkah Strategis dan Konkret dalam Pengendalian Inflasi Daerah

    • calendar_month Rab, 1 Feb 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah mengklaim telah mengambil empat langkah strategis dan konkret dalam pengendalian dan menekan angka inflasi daerah. Empat langkah strategis dan konkret yang diambil pemerintah daerah tersebut, adalah: Melakukan Operasi Pasar atau OP Melakukan sidak di sejumlah pasar dan pemantauan arus distribusi sembako agar tidak terjadi kelangkaan Melakukan Gerakan Menanam Tanaman Cepat […]

  • Manuver Politik PAN untuk PDIP?

    Manuver Politik PAN untuk PDIP?

    • calendar_month Ming, 20 Okt 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Meski pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 masih setahun lagi, partai politik sudah mulai “memanaskan” mesin politiknya. Terutama partai yang memiliki kursi terbanyak di legislatif. Mereka (parpol) mulai gerilya mencari sosok yang akan diusung dan didukung menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sintang. Partai politik yang mulai membicarakan perisapan Pilkada 2020, di antaranya Partai NasDem, […]

  • Kesbangpol Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih di Pilkada 2024
    OPD

    Kesbangpol Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih di Pilkada 2024

    • calendar_month Kam, 3 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sintang, Asnan mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Perihal inipun diungkapkan Asnan ketika menjadi narasumber pada Sosialisasi Pendidikan Politik di Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kamis (3/10/2024). “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan […]

  • Mempawah Komitmen Soal Keterbukaan Informasi Publik

    Mempawah Komitmen Soal Keterbukaan Informasi Publik

    • calendar_month Rab, 2 Des 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina menerima kunjungan rombongan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat di ruang kerjanya, Rabu (2/12/2020). Kedatangan dua komisioner Komisi Informasi itu terkait penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2020 yang diterima Pemerintah Kabupaten Mempawah. “Penghargaan keterbukaan informasi publik ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk menjamin transparansi informasi kepada masyarakat,” tegas […]

  • Tak Menyala, Polisi Selidiki Dugaan Korupsi PJU Sintang

    Tak Menyala, Polisi Selidiki Dugaan Korupsi PJU Sintang

    • calendar_month Ming, 13 Agu 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar –  Sat Reskrim Polres Sintang kini tengah fokus melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Sintang. “Iya benar. Tapi dugaan tindak pidana korupsinya masih dalam penyelidkan,” kata Kasat Reskrim Polres Sintang AKP Eko Mardianto, Minggu (13/8). Namun AKP Eko tidak merincikan setiap titik PJU yang sedang diselidiki jajarannya. Hanya saja, dia memastikan jajarannya sedang fokus melakukan penyelidikan dan penyidikan […]

  • Menikmati Keindahan D’Mangrove Waterpark dan Resort, Wisata Baru di Mempawah

    Menikmati Keindahan D’Mangrove Waterpark dan Resort, Wisata Baru di Mempawah

    • calendar_month Rab, 18 Des 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Hamparan hijau mangrove yang berpadu dengan birunya air laut menciptakan panorama yang memukau. Itulah pemandangan yang akan disuguhkan kepada pengunjung di D’Mangrove Waterpark dan Resort, destinasi wisata baru yang kini resmi hadir di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir. Rabu (18/12/2024), tempat ini diresmikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail, di hadapan tamu undangan, […]

expand_less