Breaking News
light_mode

PETI Semestinya Dilegalisasi

  • calendar_month Kam, 12 Apr 2018
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Secara hukum, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak dapat dibenarkan. Namun dipandang perlu mendapatkan ruang untuk dilegalkan. Lantaran akitivas ini menyangkut mata pencaharian masyarakat.

“Pemerintah Daerah, termasuk DPRD, idealnya juga memberikan ruang bagi PETI, untuk mendapatkan legalisasi,” kata Ketua Komisi A DPRD Sintang, Syahroni, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/4).

Payung hukum untuk melegalkan PETI, menurut Syahroni, bisa saja dalam bentuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Tetapi wewenangnya bukan lagi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab), melainkan di Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Untuk mewujudkan WPR di Kabupaten Sintang ini, tambah dia, memerlukan komunikasi banyak pihak, termasuk dengan Pemprov Kalbar.

“Solusi ini menjadi sangat dibutuhkan, agar tidak muncul persoalan yang merugikan masyarakat,” kata Syahroni.

Patut dipahami, warga yang menjadi pekerja PETI selalu berhadapan dengan persoalan hukum. Sementara untuk beralih dari mata pencahariannya itu, dihadapkan pada sulitnya lapangan pekerjaan.

“Menjadi pekerja PETI, bagi kebanyakan warga, merupakan jalan terakhir untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bukan pilihan. Mereka terpaksa, karena tidak ada alternatif pekerjaan lain. Mereka tidak bisa lagi menggarap karet, karena harga komoditas ini semakin kurang menggembirakan,” papar Syahroni.

Penertiban aktivitas PETI, kata Syahroni, memang sudah menjadi amanah Undang-Undang (UU). Namun, sangat diharapkan penindakannya dikoordinasikan dengan Pemda. Karena bagaimanapun juga, masyarakat membutuhkan solusi untuk bertahan hidup.

Berbagai pemangku kepentingan, menurut Syahroni, perlu duduk satu meja untuk mencari solusi, bagaimana menangani aktivitas PETI ini tanpa harus menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

“PETI ini berdampak luas terhadap kehidupan sosial, khususnya bagi para pekerjanya,” tutupnya. (Dex)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • TNI-Polri dan Warga Perbaiki Jembatan Rusak, Halo Pemkab Sintang?

    TNI-Polri dan Warga Perbaiki Jembatan Rusak, Halo Pemkab Sintang?

    • calendar_month Sab, 2 Feb 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kerja sama antara anggota Polri, TNI,  dan warga Desa Tanjung Ria, Kecamatan Sepauk   membuahkan hasil. Lantaran kerja sama tersebut mampu memperbaiki jembatan Sungai Tempurou yang tadinya rusak berat. “Jembatan itu menggunakan pondasi kayu dan sudah rapuh dan terancam ambruk lagi, sehingga anggota Polsek Sepauk, Koramil, dan warga bergotong royong,” kata Kapolsek Sepauk, Iptu […]

  • Penjaringan Dirut PDAM Sintang Masuki Tes Wawancara Kepala Daerah

    Penjaringan Dirut PDAM Sintang Masuki Tes Wawancara Kepala Daerah

    • calendar_month Rab, 6 Des 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Selain Susanti yang ingin mempertahankan kursi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Senentang, masih terdapat empat nama lainnya bersaing merebut, yakni A.M Tahir, Hadrianus Gana Suka, Jane Elisabeth Wuysang, dan Yusuf Soufi. Keempat nama tersebut dipastikan akan melakukan tes wawancara dengan Kepala Daerah Kabupaten Sintang yakni, Bupati dan Wakil Bupati. Tes wawancara […]

  • Tak Bayar Pajak, Reklame Diturunkan

    Tak Bayar Pajak, Reklame Diturunkan

    • calendar_month Rab, 26 Sep 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Lantaran tidak melaksankan kewajiban sebagai wajib pajak, Pemerintah Kota Pontianak melalui Tim Penertiban Pajak Daerah, Rabu (26/09/2018), melakukan penertiban reklame diantaranya billboard, neon box, papan merek, dan soft scene. Tidak hanya reklame yang diturunkan, merek-merek produk tersebut juga masuk dalam blacklist atau daftar hitam. Sebab, sepanjang tahun 2018, jumlah merek atau produk yang kita blacklist sebanyak 17 […]

  • BUMD Harus Mampu Tingkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

    BUMD Harus Mampu Tingkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

    • calendar_month Rab, 15 Feb 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru diharapkan mampu meningkatkan sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mempawah. Hal tersebut diungkapkan Bupati Mempawah, Hj Erlina ketika menghadiri Rapat Pemaparan Akhir Kajian BUMD Perumda Aneka Usaha Kabupaten Mempawah di Aula Balai Junjung Titah, Kantor Bupati Mempawah, Rabu (15/2/2023). Kendati demikiam, Bupati Erlina mengingatkan kepada […]

  • Idul Adha Momentum Bangun Kepekaan

    Idul Adha Momentum Bangun Kepekaan

    • calendar_month Ming, 11 Agu 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Peduli, peka, dan berpihak kepada masyarakat kecil menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Hal itu ditegaskan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan usai mengikuti shalat Idul Adha di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Minggu (11/8/2019). Muda mengatakan esensi dari perayaan Iduladha adalah mengurbankan sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia. Karena itu, ia […]

  • Mempawah jadi Satu-satunya Kabupaten Terima Bantek RDTR

    Mempawah jadi Satu-satunya Kabupaten Terima Bantek RDTR

    • calendar_month Rab, 9 Agu 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina menandatangani Pakta Integritas sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah pada percepatan pelaksanaan dan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di The Tribrata Darmawangsa, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023). Kegiatan juga dirangkaikan dengan Rakor Tindak Lanjut Kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui Anggaran Belanja […]

expand_less