Breaking News
light_mode

PETI Semestinya Dilegalisasi

  • calendar_month Kam, 12 Apr 2018
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Secara hukum, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak dapat dibenarkan. Namun dipandang perlu mendapatkan ruang untuk dilegalkan. Lantaran akitivas ini menyangkut mata pencaharian masyarakat.

“Pemerintah Daerah, termasuk DPRD, idealnya juga memberikan ruang bagi PETI, untuk mendapatkan legalisasi,” kata Ketua Komisi A DPRD Sintang, Syahroni, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/4).

Payung hukum untuk melegalkan PETI, menurut Syahroni, bisa saja dalam bentuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Tetapi wewenangnya bukan lagi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab), melainkan di Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Untuk mewujudkan WPR di Kabupaten Sintang ini, tambah dia, memerlukan komunikasi banyak pihak, termasuk dengan Pemprov Kalbar.

“Solusi ini menjadi sangat dibutuhkan, agar tidak muncul persoalan yang merugikan masyarakat,” kata Syahroni.

Patut dipahami, warga yang menjadi pekerja PETI selalu berhadapan dengan persoalan hukum. Sementara untuk beralih dari mata pencahariannya itu, dihadapkan pada sulitnya lapangan pekerjaan.

“Menjadi pekerja PETI, bagi kebanyakan warga, merupakan jalan terakhir untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bukan pilihan. Mereka terpaksa, karena tidak ada alternatif pekerjaan lain. Mereka tidak bisa lagi menggarap karet, karena harga komoditas ini semakin kurang menggembirakan,” papar Syahroni.

Penertiban aktivitas PETI, kata Syahroni, memang sudah menjadi amanah Undang-Undang (UU). Namun, sangat diharapkan penindakannya dikoordinasikan dengan Pemda. Karena bagaimanapun juga, masyarakat membutuhkan solusi untuk bertahan hidup.

Berbagai pemangku kepentingan, menurut Syahroni, perlu duduk satu meja untuk mencari solusi, bagaimana menangani aktivitas PETI ini tanpa harus menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

“PETI ini berdampak luas terhadap kehidupan sosial, khususnya bagi para pekerjanya,” tutupnya. (Dex)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkot Dukung Raperda Smart City dan Penataan PKL

    Pemkot Dukung Raperda Smart City dan Penataan PKL

    • calendar_month Sel, 5 Apr 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan pendapat Wali Kota terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kota Pontianak. Dua reperda itu terdiri dari Raperda tentang Smart City dan Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurutnya, usulan Raperda Smart City ini sudah sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang […]

  • Pilkada Serentak 2018, PPS Harus Ikuti Undang-undang Pemilu

    Pilkada Serentak 2018, PPS Harus Ikuti Undang-undang Pemilu

    • calendar_month Sab, 25 Nov 2017
    • 3Komentar

    LensaKalbar – Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Sabtu (25/11) melantik 78 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). 78 anggota PPS tersebut dilantik usai dinyatakan lolos seleksi administrasi dan tes tertulis yang dilakukan tingkat PPK Sungai Tebelian. ” 70 persen anggota PPS kita merupakan wajah baru. 30 persennya wajah lama,” kata Ketua Panitia […]

  • Ringankan Beban Panca Penderita Tumor Ganas, Ini yang Dilakukan Korem 071/Wk

    Ringankan Beban Panca Penderita Tumor Ganas, Ini yang Dilakukan Korem 071/Wk

    • calendar_month Sab, 15 Sep 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Jajaran Korem 071/Wk, Sabtu (15/09/2018) melakukan anjangsana di Rumah sakit Margono Soekarjo Purwokerto. Tujuanya ingin melihat kondisi Panca bocah berusia dua tahun yang menderita penyakit tumor ganas di bagian mata. Kapenrem 071/Wk Kapten Kav M Purbo Suseno, mewakili Danrem 071/ Wijayakusuma menyampaikan bahwa apa yang dilakukan TNI semata-mata untuk membantu dan meringankan beban […]

  • 2020, Norsan Targetkan Kalbar Miliki 159 Desa Mandiri

    2020, Norsan Targetkan Kalbar Miliki 159 Desa Mandiri

    • calendar_month Kam, 7 Mar 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Di tahun 2020 mendatang, Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan memiliki 159 desa mandiri yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalbar. Dari 2.031 desa. “2020 kita targetkan Kalbar memiliki 159 desa mandiri. Karena saat ini kita baru memiliki 1 desa mandiri yakni di Kayong Utara,” kata Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, saat membuka Musrenbang RKPD […]

  • Bupati Salurkan Bantuan Sembako untuk Korban Kebakaran di Anjongan

    Bupati Salurkan Bantuan Sembako untuk Korban Kebakaran di Anjongan

    • calendar_month Sel, 2 Agu 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina melakukan kunjungan silaturahminya kepada para korban yang mengalami musibah rumah toko (Ruko) beberapa waktu lalu di Kantor Desa Anjongan Dalam, Kecamatan Anjongan, Selasa (2/8/2022). Selain memberikan motivasi dan semangat kepada korban kebakaran, Bupati Erlina juga membawa bantuan berupa sembako. Adapun bantuan sembako yang diberikannya, berupa berupa mie instan sebanyak […]

  • 2022, Kalbar Ditarget 140-150 Desa Mandiri

    2022, Kalbar Ditarget 140-150 Desa Mandiri

    • calendar_month Sel, 16 Jul 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H Sutarmidji bersama Pangdam XII/ Tanjungpura Mayjen TNI, Herman Asaribab dan Kapolda Kalbar Irjen Pol. Didi Haryono melakukan Karya Bakti Pembuatan Sumur Bor di Desa Nibung, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Pada Hari Selasa (16/7/2019). Dengan adanya Karya Bakti TNI ini, Gubernur Kalbar, H Sutarmidji sangat mengapresiasi kegiatan itu dalam […]

expand_less