Breaking News
light_mode

PETI Semestinya Dilegalisasi

  • calendar_month Kam, 12 Apr 2018
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Secara hukum, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak dapat dibenarkan. Namun dipandang perlu mendapatkan ruang untuk dilegalkan. Lantaran akitivas ini menyangkut mata pencaharian masyarakat.

“Pemerintah Daerah, termasuk DPRD, idealnya juga memberikan ruang bagi PETI, untuk mendapatkan legalisasi,” kata Ketua Komisi A DPRD Sintang, Syahroni, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/4).

Payung hukum untuk melegalkan PETI, menurut Syahroni, bisa saja dalam bentuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Tetapi wewenangnya bukan lagi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab), melainkan di Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Untuk mewujudkan WPR di Kabupaten Sintang ini, tambah dia, memerlukan komunikasi banyak pihak, termasuk dengan Pemprov Kalbar.

“Solusi ini menjadi sangat dibutuhkan, agar tidak muncul persoalan yang merugikan masyarakat,” kata Syahroni.

Patut dipahami, warga yang menjadi pekerja PETI selalu berhadapan dengan persoalan hukum. Sementara untuk beralih dari mata pencahariannya itu, dihadapkan pada sulitnya lapangan pekerjaan.

“Menjadi pekerja PETI, bagi kebanyakan warga, merupakan jalan terakhir untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bukan pilihan. Mereka terpaksa, karena tidak ada alternatif pekerjaan lain. Mereka tidak bisa lagi menggarap karet, karena harga komoditas ini semakin kurang menggembirakan,” papar Syahroni.

Penertiban aktivitas PETI, kata Syahroni, memang sudah menjadi amanah Undang-Undang (UU). Namun, sangat diharapkan penindakannya dikoordinasikan dengan Pemda. Karena bagaimanapun juga, masyarakat membutuhkan solusi untuk bertahan hidup.

Berbagai pemangku kepentingan, menurut Syahroni, perlu duduk satu meja untuk mencari solusi, bagaimana menangani aktivitas PETI ini tanpa harus menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

“PETI ini berdampak luas terhadap kehidupan sosial, khususnya bagi para pekerjanya,” tutupnya. (Dex)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sutarmidji Minta Bupati Mempawah Evaluasi dan Naikan NJOP

    Sutarmidji Minta Bupati Mempawah Evaluasi dan Naikan NJOP

    • calendar_month Sel, 5 Mar 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta Bupati Mempawah untuk melakukan evaluasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan di wilayahnya. “Tahun depan saya minta bupatinya untuk melakukan perubahan NJOP tanah dan bangunan,” ucap Gubernur Kalbar H.Sutarmidji dalam sambutan Musrembang dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah tahun 2019 di kantor Bupati Mempawah, Selasa […]

  • Minta Dinkes Tempatkan Bidan di Setiap Pustu

    Minta Dinkes Tempatkan Bidan di Setiap Pustu

    • calendar_month Ming, 29 Okt 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Alpius minta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Sintang memenuhi kebutuhan tenaga bidan di sejumlah Pusat Kesehatan Pembantu (Pustu), khususnya di tiap wilayah desa. Pasalnya menurut Alpius, keberadaan bidan sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Hal ini menyangkut kesehatan serta nyawa si ibu dan bayi yang […]

  • Terjebak Perkawinan Ilegal, Warga Kayan Hulu Terkatung di KBRI Beijing

    Terjebak Perkawinan Ilegal, Warga Kayan Hulu Terkatung di KBRI Beijing

    • calendar_month Jum, 19 Jul 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Rika Susanti (21), warga Dusun Merah Arai, Desa Merah Arai, Kecamatan Kayan Hulu. Nasibnya kini terkatung-katung di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, China. Perempuan kelahiran 1998 itu tak bisa pulang ke kampung halamannya. Lantaran dokumen keimigrasiannya (paspor,red) ditahan oleh sang suami. Sebelumnya, Rika Susanti terjebak dalam perkawinan ilegal. Setelah berada di Beijing […]

  • Potensi Konflik Sangat Besar, Panwascam Harus Independen

    Potensi Konflik Sangat Besar, Panwascam Harus Independen

    • calendar_month Sel, 24 Okt 2017
    • 3Komentar

    LensaKalbar – Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), seperti Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018, potensi konfl iknya sangat besar.  Olehkarenanya, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) harus benar-benar independen dalam menjalan tugasnya. “Potensi konfl ik itu, baik disebabkan politik uang maupun gesekan antar pendukung,” ingat Sandan, Wakil Ketua DPRD Sintang, ditemui ketika menghadiri Pelantikan Panwascam se-Kabupaten Sintang, Senin (23/10). […]

  • Ingat! Lebaran Pertama, Kapolres Sintang Buka ‘Open House’ untuk Umum

    Ingat! Lebaran Pertama, Kapolres Sintang Buka ‘Open House’ untuk Umum

    • calendar_month Jum, 24 Mei 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar –  Hari pertama Idul Fitri 1440 H mendatang, Kapolres Sintang, AKBP Adhe Hariadi menggelar open house untuk seluruh masyarakat Bumi Senentang di Aula Mapolres Sintang. Menurutnya, open house dalam rangka lebaran ini digelar dengan tujuan memperkuat Ukhuwah Islamiyah dan mempererat tali silaturrahmi dengan semua lapisan masyarakat. “Kegiatan ini sebagai wahana pendekatan dan silaturahmi antara […]

  • 1.000 Siswa SD Ikut Sikat Gigi Massal

    1.000 Siswa SD Ikut Sikat Gigi Massal

    • calendar_month Sen, 12 Sep 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional 2022, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Pontianak menggelar sikat gigi massal serentak yang melibatkan 1.000 siswa SD se-Kota Pontianak. Sikat gigi serentak secara seremonial berlangsung di lapangan Universitas Panca Bhakti Pontianak, Senin (12/9/2022). Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mendukung dan mengapresiasi PDGI Kota Pontianak […]

expand_less