Breaking News
light_mode

PETI Semestinya Dilegalisasi

  • calendar_month Kam, 12 Apr 2018
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Secara hukum, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak dapat dibenarkan. Namun dipandang perlu mendapatkan ruang untuk dilegalkan. Lantaran akitivas ini menyangkut mata pencaharian masyarakat.

“Pemerintah Daerah, termasuk DPRD, idealnya juga memberikan ruang bagi PETI, untuk mendapatkan legalisasi,” kata Ketua Komisi A DPRD Sintang, Syahroni, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/4).

Payung hukum untuk melegalkan PETI, menurut Syahroni, bisa saja dalam bentuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Tetapi wewenangnya bukan lagi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab), melainkan di Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Untuk mewujudkan WPR di Kabupaten Sintang ini, tambah dia, memerlukan komunikasi banyak pihak, termasuk dengan Pemprov Kalbar.

“Solusi ini menjadi sangat dibutuhkan, agar tidak muncul persoalan yang merugikan masyarakat,” kata Syahroni.

Patut dipahami, warga yang menjadi pekerja PETI selalu berhadapan dengan persoalan hukum. Sementara untuk beralih dari mata pencahariannya itu, dihadapkan pada sulitnya lapangan pekerjaan.

“Menjadi pekerja PETI, bagi kebanyakan warga, merupakan jalan terakhir untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bukan pilihan. Mereka terpaksa, karena tidak ada alternatif pekerjaan lain. Mereka tidak bisa lagi menggarap karet, karena harga komoditas ini semakin kurang menggembirakan,” papar Syahroni.

Penertiban aktivitas PETI, kata Syahroni, memang sudah menjadi amanah Undang-Undang (UU). Namun, sangat diharapkan penindakannya dikoordinasikan dengan Pemda. Karena bagaimanapun juga, masyarakat membutuhkan solusi untuk bertahan hidup.

Berbagai pemangku kepentingan, menurut Syahroni, perlu duduk satu meja untuk mencari solusi, bagaimana menangani aktivitas PETI ini tanpa harus menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

“PETI ini berdampak luas terhadap kehidupan sosial, khususnya bagi para pekerjanya,” tutupnya. (Dex)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wako Minta Dinas Terkait Proaktif Cek Kesehatan Hewan Kurban

    Wako Minta Dinas Terkait Proaktif Cek Kesehatan Hewan Kurban

    • calendar_month Sel, 20 Jun 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Menjelang Hari Raya Iduladha 1444 Hijriyah atau Hari Raya Kurban, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menginstruksikan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak proaktif melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap hewan-hewan kurban, baik yang berasal dari peternakan yang ada di Pontianak dan sekitarnya maupun yang didatangkan dari luar pulau. “Tujuannya untuk memastikan kesehatan […]

  • DPMPD Dorong APDESI Perjuangkan Kepentingan Desa
    OPD

    DPMPD Dorong APDESI Perjuangkan Kepentingan Desa

    • calendar_month Kam, 23 Nov 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintahan Desa memiliki peran yang krusial dalam pembangunan di seluruh Indonesia, menjadikan kepala desa sebagai ujung tombak pembangunan desa. Herkulanus Rony, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sintang, mendorong Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sintang untuk bersatu memperjuangkan kepentingan desa di tengah kompleksitas pembangunan. […]

  • Pasca Kenaikan Iuran BPJS, 800 Peserta JKN-KIS Turun Kelas

    Pasca Kenaikan Iuran BPJS, 800 Peserta JKN-KIS Turun Kelas

    • calendar_month Kam, 13 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – IURAN BPJS Kesehatan resmi naik sejak per 1 Januari 2020. Kurang lebih 800 peserta memilih turun kelas, karena merasa terbebani saat membayar iuran. Lembaga penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tersebut tidak mempermasalahkan jika ada peserta JKN-KIS yang turun kelas. Malah BPJS Kesehatan Cabang Sintang mengaku siap membantu peserta mandiri jika ada yang […]

  • Bupati Tegaskan Akan Berikan Sanksi Bagi ASN Tolak Vaksin

    Bupati Tegaskan Akan Berikan Sanksi Bagi ASN Tolak Vaksin

    • calendar_month Rab, 3 Nov 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Satgas Covid-19 Kabupaten Mempawah melakukan evaluasi pencapaian serbuan vaksinasi. Rapat evaluasi yang diikuti puluhan peserta mulai dari Muspida, Kepala OPD, Camat hingga Lurah dan Kades itu dipimpin Bupati Mempawah, Hj Erlina, Rabu (3/11/2021) di Aula Kantor Bupati Mempawah. Di hadapan peserta rapat, Bupati Erlina mengungkapkan capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Mempawah per 3 […]

  • Jelang Perayaan Imlek, Wabup Pagi Ajak Masyarakat Manfaatkan Pasar Murah

    Jelang Perayaan Imlek, Wabup Pagi Ajak Masyarakat Manfaatkan Pasar Murah

    • calendar_month Sel, 17 Jan 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2574/2023 M, Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga kerja menggelar Pasar Murah di Badan Pemadam Api Jungkat (BPAJ), Kecamatan Jongkat, Selasa (17/1/2023). Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi turut hadir meninjau langsung jalannya pasar murah. “Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek menggelar kegiatan […]

  • Amankan Malam Takbiran dari Potensi Pelanggaran Prokes

    Amankan Malam Takbiran dari Potensi Pelanggaran Prokes

    • calendar_month Sen, 19 Jul 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Polres Sintang mengerahkan 240 personel di jajarannya untuk mengamankan malam takbiran dari potensi pelanggaran protokol kesehatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (19/7/2021). Selain pengamanan, personel juga diterjunkan dalam patroli di sekitar wilayah untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Harapannya agar masyarakat yang melaksanakan ibadah takbiran dapat melaksanakannya dengan khusyuk. […]

expand_less