Breaking News
light_mode

Pasca Cuti Lebaran, Sekda Berikan Aplus untuk ASN Sintang

  • calendar_month Sen, 10 Jun 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Sekda Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah memeberikan A plus tingkat kehadiran dan kedispilinan aparatur negeri sipil (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

A plus diberikan, lantaran ASN Sintang dinilai patuh terhadap surat edaran Mendagri terkuat jadwal masuk kerja pasca cuti bersama hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Namun, ASN jangan senang dulu atas A plus yang diberikan. Pasalnya, Yosepha kembali mengingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang agar dapat meningkatkan kedisiplinannya adakan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara.

95 persen, ungkap Yosepha, ASN di Sintang hadir semua. Kendati ada beberapa yang terlihat tidak masuk. Namun, sudah izin.

“95 persen pegawai itu hadir. Ada beberapa saja yang tidak hadir pada hari ini, itu sudah izin. Alasannya ada yang masih sakit, ada juga yang masih dalam masa berkabung,” kata Yosepha Hasnah usai melakukan inspeksi mendadak di beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, Senin (10/6/2019).

Di tempat yang sama, Kepala BKPSDM Sintang, Palentinus menegaskan inspeksi mendadak yang dilakukan Sekda Sintang dan di dampingi beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya tidak lain menindaklanjuti surat edaran Kemenpan RB.

Di mana, setiap tahunnya pasca cuti bersama hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Imlek, dan lain-lainnya harus dilakukan sebuah inspeksi mendadak. Tujuannya, tidak lain untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat kehadiran dan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

“Tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya. Tahun ini tingkat kehadiran ASN pasca cuti bersama sangat baik,” ungkap Palentinus.

Pantauan dilapangan, Sekda Sintang, Yosepha Hansah tampak didampingi Asisten Sekretariat Daerah Sintang Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Henri Harahap, Asisten Sekretariat Daerah Sintang Bidang Administrasi Umum, Marchues Afen, Kepala Dinas Perhubungan, Hatta, Inspektur Kabupaten Sintang, A Biong, Kepala Disperindagkop, Sudirman, dan Kasat Pol PP, Martin Nandung.

Ada 8 titik yang menjadi sasaran Sekda Sintang dan OPD lainnya dalam melakukan inspeksi mendadak seperti RSUD Ade M Djoen, Bappeda, BPMPTSP, BKPSDM, DisperindagKop dan UKM, Disdukcapil, Kantor Camat Kelam Permai, dan Puskesmas Kelam Permai. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sintang Belum Terapkan PTM, Ini Alasan Kadisdikbud…
    OPD

    Sintang Belum Terapkan PTM, Ini Alasan Kadisdikbud…

    • calendar_month Sen, 1 Mar 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat ada yanv sudah mulai menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun, untuk Kabupaten Sintang hal tersebut belum diberlakukan, karena masih dalam “Zona Oranye”. Ihwal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sintang, Lindra Azmar, Senin (1/3/2021). Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang, Lindra Azmar, sekolah […]

  • Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun

    Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun

    • calendar_month Rab, 1 Nov 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Mencuci tangan pakai sabun merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah penyakit. Perilaku sederhaan ini dapat melindungi diri dari penyakit diare dan mencegah infeksi. “Kita harus mengajak keluarga dan anak-anak untuk selalu membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun sebelum makan pagi, siang, malam, atau makan cemilan dan setelah dari toilet,” kata Ny […]

  • Bangun 50 Rumah Transmigrasi di Nanga Bayan

    Bangun 50 Rumah Transmigrasi di Nanga Bayan

    • calendar_month Sel, 13 Mar 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang membangun 50 unit rumah transmigrasi setempat atau lokal di Nanga Bayan, Kecamatan Ketungau Hulu. Dibiayai APBN. “Kami sudah sosialisasi. Sebentar lagi akan mobilisasi alat ke lokasi. Mudah-mudahan proses pembangunannya berjalan lancar,” harap Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sintang, F Kaha, Senin (12/3). Kaha menjelaskan, rumah transmigrasi […]

  • Berharap Kakanwil KemenkumHAM  Kalbar Intens Berkoordinasi

    Berharap Kakanwil KemenkumHAM Kalbar Intens Berkoordinasi

    • calendar_month Sel, 27 Agu 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sekda Kalbar, AL Lesandry menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil KemkumHAM) Kalbar dari M Yanis kepada Yudanus Dekiwanto di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (27/8/2019). Sekda Kalbar AL Lesandry menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumhan yang dipimpinnya memiliki pekerjaan rumah yang masih banyak. “Saya sebagai rekan penyelenggara pemerintahan […]

  • Halangi Pemilih Gunakan Hak Suara Bisa Dikenai Sanksi Pidana, Ini Dasarnya

    Halangi Pemilih Gunakan Hak Suara Bisa Dikenai Sanksi Pidana, Ini Dasarnya

    • calendar_month Jum, 5 Apr 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sintang, AKBP Adhe Hariadi mengingatkan seluruh pihak untuk tak halangi pemilih memberikan hak suara mereka pada pemilu 17 April 2019. Menurutnya, pihak yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suara mereka dapat dikenai sanksi pidana. “Apabila menghalang-halangi pemilih untuk terdaftar itu bisa dikenai dikenakan sanksi pidana. Ini kami sampaikan karena banyak pihak mungkin […]

  • Peserta PKTKP Diminta Amalkan Tiga Hal Ini

    Peserta PKTKP Diminta Amalkan Tiga Hal Ini

    • calendar_month Sel, 13 Agu 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, H Ismail membuka kegiatan pelatihan berbasis kompetensi program PKTKP gelombang ke-4, Selasa (13/8/2019) di UPTD LLK UKM Kabupaten Mempawah. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan pelatihan ini, karena kita tahu pemerintah saat ini sangat fokus pada pembangunan desa. Dengan Undang-Undang Nomor 6 dan berangkat dari pembangunan desa itulah yang juga menjadi […]

expand_less