Breaking News
light_mode

NJOP Meningkat Bikin Pejabat Malas Laporkan Kekayaannya

  • calendar_month Sen, 20 Nov 2017
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pejabat Pemprov Kalbar telah diinstruksikan untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Intruksi yang langsung dari Gubernur Kalbar ini mengingat perundang-undangan memang mengharuskan itu.

“Saya malah sedang siap-siap untuk nanti selesai. Karena sebelum menjabat kita lapor setelah menjabat pun harus lapor,” ujar Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, perubahan aset di Kalbar tidak banyak. Selama masa jabatannya, Pemprov sudah beberapa kali memperbaharui laporan, jika ada tambahan.

“Kita mau seluruh ASN di jajaran Pemprov juga wajib, karena sudah ada peraturan yang mewajibkan. Saya sendiri sudah beberapa kali baca surat edaran dari Pak Gubernur. Dan semua ASN yang diwajibkan melaporkan LKHPN ini sudah lapor,” ungkapnya.

LKHPN dalam rangka pengawasan, supaya tidak terjadi penyimpangan di dalam pengelolaan keuangan. Lembaga eksekutif dan legislatif mestinya mengetahui tujuan laporan ini.

“Saya yakin niat legislatif juga sama dengan kita. Ini kan masalah transparansi saja,” sebutnya.

Christiandy menduga, kemungkinan penyelenggara negara memiliki keraguan untuk melapor lantaran hartanya meningkat. Hal itu dikarenakan nilai jual objek pajak (NJOP) yang selalu meningkat. Apalagi di Kota Pontianak dua atau tiga tahun selalu mengalami peningkatan pada NJOP.

“Jangan sampai membuat masyarakat mengira harta pejabat bertambah banyak. Padahal fisiknya tidak nambahnambah. Ini juga yang perlu disampaikan kepada masyarakat,” tuturnya.

Jika memang nilai asetnya bertambah dan sudah melapor, seharusnya dianggap biasa saja. Apalagi saat ini ada berkaitan dengan aset yang laporan pajak setiap tahun.

“Nah, kalau sudah berkaitan dengan pajak kan sudah jelas. Penghasilannya juga kelihatan, jika pembelian aset sesuai dengan pembayaran pajaknya itu normal saja,” pungkasnya. (Nrt)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Erlina Sahur Bersama Jamaah Masjid Miftahul Huda

    Bupati Erlina Sahur Bersama Jamaah Masjid Miftahul Huda

    • calendar_month Sab, 1 Apr 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Memanfaatkan momen Bulan Suci Ramadan 1444 H, Bupati Mempawah, Hj Erlina berserta rombongannya menyempatkan sahur bersama masyarakat atau jamaah di Masjid Miftahul Huda Desa Sambora, Kecamatan Toho Sabtu (1/4/2023) dini hari. Bupati mengatakan, hal itu dilakukannya untuk lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus bersyukur dapat menikmati sahur bersama masyarakat. “Saya senang sekali subuh ini […]

  • PLBN Sungai Kelik Berdampak Pada Perekonomian Warga

    PLBN Sungai Kelik Berdampak Pada Perekonomian Warga

    • calendar_month Sen, 3 Jun 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jamri mengatakan dengan dipercepatnya pembangunan PLBN Sungai Kelik, Kabupaten Sintang, tentunya dalam sisi perekonomian akan banyak membawa dampak positif ke depannya. “Arus barang dan jasa serta manusia akan memberikan efek domino bagi peningkatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang berbatasan langsung, serta Kalbar secara keseluruhan,” ujarnya, Senin (3/6/2019). Lanjutnya, […]

  • Kartimia Minta Pemerintah Pantau Kinerja Guru Pedalaman dan Perbatasan

    Kartimia Minta Pemerintah Pantau Kinerja Guru Pedalaman dan Perbatasan

    • calendar_month Kam, 4 Agu 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dalam rangka menjamin mutu pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang meminta pemerintah daerah untuk memantau dan  meningkatkan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab guru yang berada di pedalaman maupun perbatasan, khususnya di Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu. Perihal inipun diungkapkan Kartimia Marwani, anggota DPRD Sintang […]

  • Distanbun Akan Larang Perusahaan yang Tak Kantongi Izin Beroperasi
    OPD

    Distanbun Akan Larang Perusahaan yang Tak Kantongi Izin Beroperasi

    • calendar_month Rab, 2 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Sintang, Martin Nandung mengingatkan agar tiap perusahaan perkebunan yang beroperasi di kabupaten ini wajib mengantongi izin dan syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila tidak, maka perusahaan perkebunan tersebut tidak boleh beroperasi. “Kami tidak mau ada perusahaan yang berdiri di Kabupaten Sintang tanpa legalitas yang jelas,” tegas […]

  • Banyak Potensi Pajak yang Tidak Terdeteksi

    Banyak Potensi Pajak yang Tidak Terdeteksi

    • calendar_month Sen, 22 Agu 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Air Tanah (PAT) di wilayah Kalimantan Barat sangat besar. Namun, intensifikasi pemungutan pajak secara bersinergi masih belum maksimal dilakukan hingga saat ini. Potensi tersebut meliputi pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan, dimana data mengenai perusahaan tersebut belum seluruhnya dapat terdeteksi oleh Badan […]

  • BPJS Kesehatan Sintang Salurkan OSR, Ini Pesan H Idham Kholid…

    BPJS Kesehatan Sintang Salurkan OSR, Ini Pesan H Idham Kholid…

    • calendar_month Sen, 1 Okt 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program JKN-KIS, juga mempunyai tanggung jawab sosial sebagai sebuah organisasi terhadap lingkungan sekitar, Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar ini dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Sintang dalam bentuk Penyerahan Bantuan Program Organization Social Responsibility (OSR). Bantuan tersebut diberikan kepada Yayasan Panti Asuhan Insan […]

expand_less