Breaking News
light_mode

NJOP Meningkat Bikin Pejabat Malas Laporkan Kekayaannya

  • calendar_month Sen, 20 Nov 2017
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pejabat Pemprov Kalbar telah diinstruksikan untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Intruksi yang langsung dari Gubernur Kalbar ini mengingat perundang-undangan memang mengharuskan itu.

“Saya malah sedang siap-siap untuk nanti selesai. Karena sebelum menjabat kita lapor setelah menjabat pun harus lapor,” ujar Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, perubahan aset di Kalbar tidak banyak. Selama masa jabatannya, Pemprov sudah beberapa kali memperbaharui laporan, jika ada tambahan.

“Kita mau seluruh ASN di jajaran Pemprov juga wajib, karena sudah ada peraturan yang mewajibkan. Saya sendiri sudah beberapa kali baca surat edaran dari Pak Gubernur. Dan semua ASN yang diwajibkan melaporkan LKHPN ini sudah lapor,” ungkapnya.

LKHPN dalam rangka pengawasan, supaya tidak terjadi penyimpangan di dalam pengelolaan keuangan. Lembaga eksekutif dan legislatif mestinya mengetahui tujuan laporan ini.

“Saya yakin niat legislatif juga sama dengan kita. Ini kan masalah transparansi saja,” sebutnya.

Christiandy menduga, kemungkinan penyelenggara negara memiliki keraguan untuk melapor lantaran hartanya meningkat. Hal itu dikarenakan nilai jual objek pajak (NJOP) yang selalu meningkat. Apalagi di Kota Pontianak dua atau tiga tahun selalu mengalami peningkatan pada NJOP.

“Jangan sampai membuat masyarakat mengira harta pejabat bertambah banyak. Padahal fisiknya tidak nambahnambah. Ini juga yang perlu disampaikan kepada masyarakat,” tuturnya.

Jika memang nilai asetnya bertambah dan sudah melapor, seharusnya dianggap biasa saja. Apalagi saat ini ada berkaitan dengan aset yang laporan pajak setiap tahun.

“Nah, kalau sudah berkaitan dengan pajak kan sudah jelas. Penghasilannya juga kelihatan, jika pembelian aset sesuai dengan pembayaran pajaknya itu normal saja,” pungkasnya. (Nrt)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekda Kartiyus Usul Kendaraan Plat Luar Bayar Pajak Ganda

    Sekda Kartiyus Usul Kendaraan Plat Luar Bayar Pajak Ganda

    • calendar_month Jum, 11 Apr 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Kartiyus, angkat bicara soal maraknya kendaraan berplat luar Kalimantan Barat (non-KB) yang lalu lalang di wilayah Kalbar. Sekda Kartiyus menyebut fenomena ini sudah lama menjadi keresahan pemerintah daerah karena berdampak langsung pada hilangnya potensi pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. “Memang benar, dari dulu ini jadi keluhan kita. […]

  • Ini Pesan Ketua DPRD Sintang untuk 27 Kades Baru…

    Ini Pesan Ketua DPRD Sintang untuk 27 Kades Baru…

    • calendar_month Rab, 26 Sep 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Desa (Pemdes) merupakan ujung tombak pembangunan. Olehkarenanya, 27 Kepala Desa (Kades) yang baru saja dilantik diharapkan mampu bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. “Pemerintah Desa merupakan ujung tombak pembangunan negara di segala bidang baik itu ekonomi, stabilitas keamanan dan lainnya,” kata Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward, Rabu (26/09/2018). Jeffray mengaku […]

  • Wujud Transparansi, Wajib Pajak Dipasangi Alat Perekaman Transaksi Usaha

    Wujud Transparansi, Wajib Pajak Dipasangi Alat Perekaman Transaksi Usaha

    • calendar_month Jum, 21 Jun 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak 35 dari 45 Wajib Pajak (WP) hotel, restoran dan tempat hiburan akan dipasang alat perekaman atau monitoring transaksi usaha. Pemasangan perangkat ini sebagai tindak lanjut Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 25 April 2019 […]

  • Ditanya Soal Tuntutan ASAP dan DAD, Kejari Sintang <i>‘No Comment’</i>

    Ditanya Soal Tuntutan ASAP dan DAD, Kejari Sintang ‘No Comment’

    • calendar_month Rab, 20 Nov 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Imran terkesan “bungkam” saat ditanya sejumlah awak media terkait tuntutan Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) dan Dewan Adat Dayak (DAD) Sintang agar proses hukum terhadap 6 terdakwa karhutla dapat di vonis bebas tanpa syarat oleh aparat penegak hukum. Imran lebih memilih kata “No Comment” ketimbang merespon beberapa poin tuntutan […]

  • Menurut Bupati Jarot, Ini Tugas Kemenag

    Menurut Bupati Jarot, Ini Tugas Kemenag

    • calendar_month Kam, 4 Jan 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Apapun urusan keagamaan, seperti pernikahan, perceraian, pembagian warisan dan lainnya, merupakan tugas Kementerian Agama (Kemenag). Tetapi, menurut Bupati Sintang, Jarot Winarno, tugasnya lebih dari itu. Jarot menilai, Kemenag bertugas sebagai pengawal Pancasila yang merupakan ideologi dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. “Ini tugas penting,” tegasnya menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kemenag ke-72, di […]

  • Dorong UMKM Produktif di Tengah Pandemi

    Dorong UMKM Produktif di Tengah Pandemi

    • calendar_month Sen, 1 Feb 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya mendorong sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) supaya bisa beraktivitas lebih produktif dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi Covid-19. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, diperlukan sinergisitas supaya UMKM bisa bergerak optimal di tengah pandemi. “Sebab keberadaan UMKM juga membuka banyak peluang […]

expand_less