Breaking News
light_mode

NJOP Meningkat Bikin Pejabat Malas Laporkan Kekayaannya

  • calendar_month Sen, 20 Nov 2017
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pejabat Pemprov Kalbar telah diinstruksikan untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Intruksi yang langsung dari Gubernur Kalbar ini mengingat perundang-undangan memang mengharuskan itu.

“Saya malah sedang siap-siap untuk nanti selesai. Karena sebelum menjabat kita lapor setelah menjabat pun harus lapor,” ujar Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, perubahan aset di Kalbar tidak banyak. Selama masa jabatannya, Pemprov sudah beberapa kali memperbaharui laporan, jika ada tambahan.

“Kita mau seluruh ASN di jajaran Pemprov juga wajib, karena sudah ada peraturan yang mewajibkan. Saya sendiri sudah beberapa kali baca surat edaran dari Pak Gubernur. Dan semua ASN yang diwajibkan melaporkan LKHPN ini sudah lapor,” ungkapnya.

LKHPN dalam rangka pengawasan, supaya tidak terjadi penyimpangan di dalam pengelolaan keuangan. Lembaga eksekutif dan legislatif mestinya mengetahui tujuan laporan ini.

“Saya yakin niat legislatif juga sama dengan kita. Ini kan masalah transparansi saja,” sebutnya.

Christiandy menduga, kemungkinan penyelenggara negara memiliki keraguan untuk melapor lantaran hartanya meningkat. Hal itu dikarenakan nilai jual objek pajak (NJOP) yang selalu meningkat. Apalagi di Kota Pontianak dua atau tiga tahun selalu mengalami peningkatan pada NJOP.

“Jangan sampai membuat masyarakat mengira harta pejabat bertambah banyak. Padahal fisiknya tidak nambahnambah. Ini juga yang perlu disampaikan kepada masyarakat,” tuturnya.

Jika memang nilai asetnya bertambah dan sudah melapor, seharusnya dianggap biasa saja. Apalagi saat ini ada berkaitan dengan aset yang laporan pajak setiap tahun.

“Nah, kalau sudah berkaitan dengan pajak kan sudah jelas. Penghasilannya juga kelihatan, jika pembelian aset sesuai dengan pembayaran pajaknya itu normal saja,” pungkasnya. (Nrt)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Parah! 3 Tahun Pemkab Sintang Kecolongan

    Parah! 3 Tahun Pemkab Sintang Kecolongan

    • calendar_month Kam, 2 Nov 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Parah. Selama tiga tahun sejak 2014, tiga perusahaan yang tidak mengantongi izin, beraktivitas di lokasi Galian C di Kecamatan Ketungan Hulu, Kabupaten Sintang. “Aktivitas Galian C di wilayah Ketungan Hulu itu ilegal,” kata Syahroni, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang, ditemui di Ruang Rapat Komisi A DPRD Sintang, Kamis (2/11). Baca: Stop Kekerasan Terhadap […]

  • Kominfo Sintang Surati 30 OPD, Minta Data Sektoral Tahun 2025
    OPD

    Kominfo Sintang Surati 30 OPD, Minta Data Sektoral Tahun 2025

    • calendar_month Kam, 12 Jun 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sintang menyurati 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan data sektoral tahun 2025. Permintaan ini ditujukan sebagai bagian dari penyusunan dan pengolahan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Surat resmi tertanggal 10 Juni 2025 tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang dan telah […]

  • Edi Paparkan Upaya Pemkot Hadapi Perubahan Iklim

    Edi Paparkan Upaya Pemkot Hadapi Perubahan Iklim

    • calendar_month Ming, 12 Mar 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Peringatan setahun lahirnya media online Kolase.id dirangkaikan dengan talkshow mengusung tema ‘Mengendalikan Perubahan Iklim dari Sudut Kebijakan Politik Lingkungan’. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjadi satu di antara pembicara dalam talkshow tersebut. Edi menyebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berupaya berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim dunia. Salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi Perubahan […]

  • Mempawah Susun Road Map Reformasi Birokrasi

    Mempawah Susun Road Map Reformasi Birokrasi

    • calendar_month Sel, 27 Agu 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak 25 orang tim Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Mempawah melaksanakan rapat penyusunan road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Mempawah tahun 2020 – 2024, di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Selasa (27/8/2019). Rapat inipun dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mempawah H Ismail. H Ismail mengatakan, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam […]

  • 12 Alumnus IPDN 3 Bulan Bertugas di SKPD

    12 Alumnus IPDN 3 Bulan Bertugas di SKPD

    • calendar_month Jum, 3 Nov 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sejak diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), 12 Alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXIII sudah mulai menjalankan tugasnya masing-masing di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sintang. Tetapi hanya sekitar tiga bulan. “Sebab pada 2018, kemungkinan mereka akan mengisi kekosongan SDM (Sumber Daya Manusia) di kecamatan. Karena mereka memang disiapkan Pemerintah […]

  • Curah Hujan Tinggi, 581 Jiwa di Desa Pak Laheng Terendam Banjir

    Curah Hujan Tinggi, 581 Jiwa di Desa Pak Laheng Terendam Banjir

    • calendar_month Rab, 14 Jul 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Cuaca ekstrem melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi menyebabkan sejumlah daerah dilaporkan tergenang banjir, juga tanah longsor, termasuk di Kabupaten Mempawah. Akibat diguyur hujan, 581 jiwa yang tinggal di 6 RT, Desa Pak Laheng, Kecamatan Toho terkena dampak banjir. Arus genangan air setinggi 50 – 100 sentimeter […]

expand_less