Mempawah Gelar Diklat SKKNI
- calendar_month Sel, 26 Sep 2017
- comment 0 komentar
Bupati Mempawah, Ria Norsan foto bersama peserta Diklat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKKNI), di kampus BPPTD Mempawah - Foto Istimewa
LensaKalbar – Meningkatkan kompetensi dalam penyusunan dan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Senin (25/9), Kementerian Perhubungan RI menggelar pendidikan dan pelatihan penyusunan SKKNI di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah.
Kegiatan tersebut pun berlangsung selama lima hari, terhitung sejak tanggal 25 – 29 September 2017 mendatang. Sebanyak 20 orang peserta diklat dari Aparatur Sipil Negera (ASN).
Bupati Kabupaten Memapawah, Ria Norsan mengatakan diklat bertujuan membekali peserta dengan kompetensi untuk menyusun, mengembangkan, dan mengkaji ulang dokumen standar kompetensi yang berbasis dunia kerja/industri yang sesuai dengan kaidah regulasi dan keilmuan.
“Para alumni diklat ini akan diproyeksikan sebagai garda terdepan dalam upaya percepatan penyusunan SKKNI di lingkungan Kementerian Perhubungan, khususnya yang menjadi core of business dari Pusat pengembangan SDM Perhubungan Darat, yakni matra darat dan perkeretaapian,” kata Ria Norsan, Bupati Mempawah ketika membuka kegiatan Diklat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKKNI), di kampus BPPTD Mempawah.
Norsan mengatakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, setiap orang yang bekerja di sektor transportasi harus kompeten. Kompetensi tersebut pun dapat melalui proses diklat dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
“Diklat penyusunan SKKNI ini pertama kali dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat setelah sempat tertunda selama dua tahun, karena terdampak penyesuaian anggaran,” katanya.
Menurut Norsan, SKKNI yang ada di sektor transportasi darat baru ada dua seperti, SKKNI pengemudi dan SKKNI pengurusan pengangkutan multimoda. Sedangkan SKKNI sektor transportasi perkeretaapian belum ada sama sekali.
“Ini mengindikasikan masih sangat banyak SKKNI yang menunggu untuk digali. Tanpa adanya peran aktif pihak terkait, maka SKKNI transportasi darat akan tetap tiarap di perut bumi,” paparnya.
Panitia Diklat, Tito Gesit Utiarto, mengatakan diklat penyusunan SKKNI dilaksanakan dengan 60 jam pelajaran. Pihaknya menghadirkan fasilitator dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. “Teori dan praktek merupakan metode pengajaran dalam pelaksanaan diklat ini,” ungkapnya. (Syf)
- Penulis: lk-02 lk-02
Saat ini belum ada komentar