Breaking News
light_mode

KI Kalbar Ukur Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Sintang

  • calendar_month Rab, 17 Mar 2021
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Komisi Informasi Provinsi Kalbar melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Sintang, Rabu (17/3/2021).

Rombongan Komisi Informasi Provinsi Kalbar ini disambut langsung Bupati Sintang, Jarot Winarno didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sintang, Kurniawan di Pendopo Bupati Sintang.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Rospita Vici Paulyn menjelaskan kedatangan mereka ke Kabupaten Sintang untuk melakukan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2021 di Kabupaten Sintang.

“Kami ingin menanyakan beberapa indikator penilaian dan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2021. IKIP untuk memotret dimensi, variabel, dan dimensi keterbukaan informasi publik. Kami juga mempersiapkan kegiatan peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) yang akan dilaksanakan pada 30 April 2021 mendatang,” ungkap Rospita Vici Paulyn.

Wakil Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Lufti Faurusal Hasan menjelaskan bahwa penilaian akhir dari pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik akan sangat tergantung pada jawaban atas pertanyaan yang akan disampaikan.

“Untuk itu, kami juga ingin mendapatkan pandangan Bupati Sintang soal sengketa informasi,” jelasnya.

Syarif Muhammad Heri Koordinator Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Komisi Informasi Provinsi Kalbar menjelaskan bahwa salah satu Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) adalah kebebasan pers.

“Kebebasan pers di Kalbar sangat baik. Dan urgen untuk dinilai khusus di Kabupaten Sintang. Media massa saat ini memang sudah mendapatkan kebebasan pers dengan dibentengi etika pers yang sudah ada. Ujungnya memang memberikan dampak yang positif. Jika kita bisa transparan, maka masyarakat dengan nyaman ikut berpartisipasi dalam membangun daerah,” jelas Syarif Muhammad Heri.

Bupati Sintang menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik akan diukur dengan adanya payung hukum seperti Peraturan Bupati Sintang tentang keterbukaan informasi publik, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi, dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di setiap badan publik serta sudah adanya Standar Operasional Prosedur dalam memberikan pelayanan informasi.

“Semua itu sudah Pemkab Sintang lakukan, bahkan sudah dijalankan dengan baik. Kami juga pernah mengalami sengketa informasi, sampai ke persidangan Komisi Informasi Kalbar. Jadi, semua indikator keterbukaan informasi publik, sudah dijalankan Pemkab Sintang,” pungkasnya. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Selain Harus Tepat Sasaran, Dinsos Diminta Segera Update Data Penerima Rastra

    Selain Harus Tepat Sasaran, Dinsos Diminta Segera Update Data Penerima Rastra

    • calendar_month Rab, 20 Feb 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Program bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra) dinilai sangat baik dan membantu masyarakat miskin. Diharapkan penyalurannya pun tepat sasaran. Olehkarenanya, Dinas Sosial Kabupaten Sintang diminta untuk terus mengupdate data-data keluarga penerima manfaat (KPM). Sehingga data yang digunakan bukanlah data yang berbeda dengan kondisi sebenarnya di lapangan. “Jadi kita harap tidak hanya berpatokan data dari […]

  • Maulid Nabi, Momen Mempererat Silaturahmi dan Jaga Kondusifitas Mempawah

    Maulid Nabi, Momen Mempererat Silaturahmi dan Jaga Kondusifitas Mempawah

    • calendar_month Sel, 1 Nov 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dengan mengucapkan “Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad“. Bupati Mempawah, Hj Erlina membuka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H di Rumah Dinas Bupati Mempawah, Selasa (1/11/2022). Kegiatan tersebut, dihadiri Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi, Sekda Mempawah, H Ismail, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, sejumlah instansi vertikal, dan Kepala OPD serta ASN di lingkungan […]

  • Berharap Kakanwil KemenkumHAM  Kalbar Intens Berkoordinasi

    Berharap Kakanwil KemenkumHAM Kalbar Intens Berkoordinasi

    • calendar_month Sel, 27 Agu 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sekda Kalbar, AL Lesandry menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil KemkumHAM) Kalbar dari M Yanis kepada Yudanus Dekiwanto di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (27/8/2019). Sekda Kalbar AL Lesandry menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumhan yang dipimpinnya memiliki pekerjaan rumah yang masih banyak. “Saya sebagai rekan penyelenggara pemerintahan […]

  • Pesan Wagub Kalbar untuk ASN Mempawah, Tingkatkan Kinerja!

    Pesan Wagub Kalbar untuk ASN Mempawah, Tingkatkan Kinerja!

    • calendar_month Jum, 21 Mei 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengingatkan ASN Pemerintah Kabupaten Mempawah meningkatkan kinerja. Sebab, dia menilai kemajuan dan perkembangan daerah Mempawah harus diimbangi dengan kinerja aparatur. “Mempawah menjadi salah satu daerah maju dan berkembang di Kalimantan Barat. Pemicunya adalah realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Kijing dan Pabrik Smelter di Sungai Kunyit,” […]

  • Desa Pak Laheng Salurkan BLT untuk 150 Penerima

    Desa Pak Laheng Salurkan BLT untuk 150 Penerima

    • calendar_month Sel, 19 Mei 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Desa di Kabupaten Mempawah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan yang bersumber dari dana desa tersebut, sebagai jaring pengaman sosial dalam menghadapi pandemi Covid-19. Desa yang membagikan BLT, Selasa (19/5/2020), antara lain Desa Pak Laheng, Kecamatan Toho. Desa itu, ada 150 orang penerima BLT dana desa. “Penyerahan BLT DD di Desa Pak […]

  • Tingkatkan Koperasi Sebagai Kontribusi PAD

    Tingkatkan Koperasi Sebagai Kontribusi PAD

    • calendar_month Rab, 6 Sep 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pengelolaan serta kemajuan koperasi dinilai sangat penting. Sayangnya, masih banyak kendala yang harus dihadapi seperti, lemahnya manajemen koperasi, kurangnya kerja sama antar badan usaha, baik BUMN/BUMD, swasta, maupun sesama badan usaha koperasi. “Seharusnya, koperasi sebagai salah satu pelaku usaha dalam suatu negara mutlak diperlukan. Keberadaan koperasi diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta memberikan […]

expand_less