Kepala BPP Beberkan Kondisi Ruas Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Menuju Perbatasan Sintang

LensaKalbar – Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP), Zulkarnain mengungkapkan bahwa kondisi ruas jalan paralel nasional sudah dalam kondisi bagus.

“Sebagai informasi untuk kita semua , jalan aspal kita kalau melalui jalan paralel nasional itu, sudah mencapai titik nol. Kita sudah bisa pakai avanza,” kata Zulkarnain ketika ditemui di ruang kerjannya, Rabu (8/10/2024).

Sementara ruas jalan kabupaten, ungkap Zulkarnain, masih menjadi pekerjaaan rumah (PR), karena masih dalam kondisi rusak.

“Yang belum inikan ruas jalan kita yang masih agak terganggu hingga ke titik nol. Tapi kalau jalan paralel itu sudah aspal,” ungkap Zulkarnain.

Zulkarnain mengatakan untuk titik nol Sintang itu, mulai dari Tugu Beji sampai Pintas Keladan. “Jadi disini ada dua status jalan antara provinsi dan kabupaten,” kata Zulkarnain.

Menurut Zulkarenain jalan menuju kawasan perbatasan Kabupaten Sintang yang masuk dengan status jalan provinsi sepanjang 62,49 km. Jalan tersebut terdiri dari ruas jalan Sintang-Semubuk sepanjang 56,25 km dan ruas jalan Beluh Mulyo-Semubuk sepanjang 6,24 km.

Meskipun terletak di Kecamatan Ketungau Hilir dan diluar lokpri kawasan perbatasan, kata Zulkarnain, jalan provinsi ini sangat penting sebagai salah satu jalan utama menuju kawasan perbatasan.

“Provinsi ini luar biasa juga kemajuan pekerjaannya. Mereka punya program sendiri juga. Nanti bakal sampai ke semubuk. Cuma bertahap,” kata Zulkarnain.

Sementara, lanjut Zulkarnain, jalan kabupaten menuju kawasan perbatasan Kabupaten Sintang memiliki panjang keseluruhan 93,0 km. Jalan tersebut terdiri dari ruas jalan Semubuk – Pintas Keladan yang sebagian besar masih perkerasan tanah dan rusak berat.

“Ini yang menjadi fokus kita 93 km ini. Kami juga mendorong pemerintah daerah kita melalui dana dana ABPN, karena kalau hanya mengandalkan APBD kita sendiri untuk menangani 93 km dengan 38 jembatan, tidaklah cukup,” ungkap Zulkarnain.

Menurut Zulkarnain, terkait jalan dari semubuk ke perbatasan ini, kewenangan pembangunan ada ditingkat kabupaten yakni di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Nah, yang 93 km ini yang menjadi PR pemerintah kita. Kalau kita bisa mengentaskan 93 km ini, saya yakin 2 sampai 3 tahun kedepan tak ada problem lagi,” kata Zulkarnain.

Kendati demikian, Zulkarnain mengatakan bahwa saat ini pemerintah sudah ambil peran masing- masing.

“Artinya pusat fokus ke ruas jalan nasional, provinsi fokus ruas provinsi dan kabupaten fokus kabupaten. Sistem keryokan ini bagus ya sebagai langkah percepatan pembangunan di kawasan perbatasan kita,” kata Zulkarnain.

“Kalau infrastruktur ini lancar, InsyaAllah, kedepannya progres pembangunan PLBN akan lebih cepat. Karena kita selama ini kalau ada orang pusat datang mereka lebih milih lewat jalan nasional. Ketimbang lewat jalan kabupaten. Karena jalan nasional mereka dalam kondisi bagus laa. Dan lancar, bahkan avanza masuk,” pungkas Zulkarnain. (Dex)