LensaKalbar – “Intansi manapun kalau ingin melakukan pengangkatan tenaga honorer harus dilakukan secara transparan lah,” ucap Bupati Sintang, Jarot Winarno ketika menyikapi aksi mogok kerja yang dilakukan 131 tenaga magang RSUD Ade M Djoen Sintang, Rabu (14/11/2018).
Dengan transparan, kata Jarot, akan memberikan rasa keadilan bagi mereka. Apalagi, semua orang diberikan kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan.
Terkait tuntutan tenaga magang RSUD Ade M Djoen Sintang agar diangkat menjadi tenaga honorer, orang nomor satu di Bumi Senentang itupun menilai hal tersebut merupakan hal wajar dan manusiawi.
“Intinya mereka minta diperhatikan dan dicarikan solusinya. Tetapi, kalau ingin mendikte kita agar diangkat seluruhnya menjadi tenaga honorer itu tidak mungkin dilakukan,” ujarnya.
Menurut Jarot, persoalan ini telah ada solusinya. Berdasarkan laporan Direktur RSUD Ade M Djoen Sintang kepadanya bahwa seluruh tenaga magang yang melakukan aksi mogok kerja selama dua hari itu, telah menyampaikan permohonan maaf atas aksi yang dilakukanya. Kemudian, mereka siap bekerja tanpa adanya aksi seperti tersebut.
“Masalahnya sudah selesai. Mereka juga sudah menyampaikan permohonan maaf dan siap bekerja seperti biasanya,” ungkapnya.
Kemudian, tambah Jarot, pemerintah tidak mungkin mengabulkan semua yang menjadi tuntutan mereka. Apabila dikabulkan, maka akan terjadi kecemburuan sosial. Sebab, tidak hanya tenaga kesehatan saja, tetapi tenaga pendidikan pun akan menuntut hal yang serupa.
“Contoh, beberapa waktu lalu kita telah membuka rekrutmen tenaga guru kontrak dengan sistem yang transparan. 101 formasi guru kontrak yang kita buka, ada 1.258 yang melamar. Masak 104 tenaga magang mau langsung diangkat menjadi tenaga honorer, itu tidak mungkin kita lakukan,” kata Jarot. (Dex)
