Ingat! ASN Tak Boleh Gunakan Elpiji Melon

LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tak henti-hentinya mengimbau kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya untuk tidak lagi menggunakan gas elpiji tiga kilogram (kg) bersubsidi. Mereka diarahkan mulai menggunakan elpiji non subsidi seperti Bright Gas 5,5 kg atau 12 kg.

“Kami minta ASN tidak lagi menggunakan elpiji subsidi, apalagi sudah jelas ditabung elpiji tiga kilogram itu tertulis hanya untuk masyarakat miskin,” kata Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Iwan Amriady saat membuka sosialisasi Bright Gas bagi pengusaha hotel, restoran, cafe dan ASN di wilayah Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Selasa (23/4/2019).

Bahkan, menurut Iwan, hal itu juga ditegaskan dalam Surat Edaran Wali Kota Pontianak yang intinya menghimbau dan melarang para ASN Pemkot Pontianak menggunakan gas elpiji tiga kilogram yang notabene bersubsidi.

“Saya keberatan kalau masih ada PNS di lingkungan Pemkot yang masih gunakan elpiji subsidi. Kalau memang tidak mampu, silakan ajukan ke bansos agar dicarikan solusinya,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga mengimbau kepada para pengusaha, mulai dari hotel, restoran, cafe serta rumah makan juga tidak boleh menggunakan elpiji subsidi, dan diimbau segera beralih ke elpiji nonsubsidi tersebut.

“Elpiji subsidi tersebut, memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, di luar itu tidak berhak lagi menggunakan elpiji subsidi, sehingga disiapkanlah elpiji nonsubsidi, mulai dari ukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram dan lainnya,” katanya.

Sementara itu, Sales Axecutive Elpiji Pertamina Pontianak, Yodha Galih mengatakan, pihaknya hari ini mensosialisasikan terkait penggunaan Bright Gas kepada pada pengusaha hotel, restoran, rumah makan dan lainnya.

“Saat ini memang sudah terjadi peningkatan pemakaian elpiji nonsubsidi, salah satunya Bright Gas 5,5 kilogram sekitar 15 persen apabila dibandingkan dengan pemakaian tahun 2018 sebelumnya,” katanya.

Menurut dia, terjadinya peningkatan tersebut tidak terlepas dari dukungan semua pihak, dan salah satunya kalangan PNS yang sudah menyadari dengan beralih menggunakan elpiji nonsubsidi sesuai dengan aturan yang memang mengatur kalangan PNS agar menggunakan elpiji nonsubsidi.

Ia menambahkan, pihaknya bekerjasama dengan instansi terkait di jajaran Pemkot Pontianak dalam melakukan edukasi kepada masyarakat terkait, bahwa elpiji subsidi hanya boleh digunakan oleh masyarakat miskin, di luar itu tidak berhak.

“Salah satunya sidak (inspeksi mendadak) kerja sama dengan Satpol PP dan Diskumdag (Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan) Kota Pontianak, di sejumlah rumah makan yang masih saja menggunakan elpiji subsidi tersebut,” pungkasnya. (Nrt/Hms)