Breaking News
light_mode

Ermin Elviani : Harus Bentuk Tim Penanggulangan Harga Sembako

  • calendar_month Jum, 24 Nov 2017
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Menjelang Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten / Kota perlu bersinergi. Dalam melakukan pengawasan serta distribusi terhadap sembilan bahan kebutuhan pokok (Sembako) di Porivinsi Kalbar.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ermin Elviani, SH mengharapkan, Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Pemerintah Kabupaten/Kota. Agar senantiasa mengawasi peredaran serta harga sembako menjelang perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

“Saya minta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bisa segera menurunkan tim pengawasan. Langkah itu penting untuk mengantisipasi spekulan yang menimbun bahan makanan. Sekaligus mengawasi peredaran bahan makanan yang kedaluwarsa menjelang perayaan hari besar keagamaan,” ucap Ermin Elviani, SH, Jumat (24/11).

Legislator Partai Demokrat ini berpendapat, pengawasan terhadap harga sembako diharapkan mampu mengantisipasi permainan spekulan, sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga sembako secara tidak wajar.

Tak hanya itu, wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Mempawah-Kabupaten Kubu Raya ini menambahkan, pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ekstra ketat dan berkesinambungan. Terhadap keberadaan makanan dan minuman yang sudah kedaluwarsa di seantero Provinsi Kalbar.

“Pemerintah harus memberikan perhatian khusus dalam mengawasi harga sembako. Langkah itu penting supaya tidak menyusahkan masyarakat. Bahkan, pemerintah harus memberikan sanksi tegas bagi distributor atau pemilik toko yang menaikan harga sembako secara tidak wajar maupun yang menjual makanan dan minuman yang sudah kedaluwarsa,” tegasnya.

Selain mengawasi harga sembako serta mamin kedaluwarsa, Evi berharap pemerintah juga perlu mengawasi penggunaan timbangan pedagang. Hal itu penting supaya konsumen tidak dirugikan ketika membeli sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Disperindagkop harus betul-betul mengawasi harga sembako menjelang Natal 2017 dan pergantian Tahun Baru 2018. Langkah itu penting agar masyarakat tidak merasa disusahkan serta dirugikan oleh spekulan yang tidak bertanggungjawab. Mulai sekarang instansi terkait harus segera membentuk tim penanggulangan harga sembako,” ucap Ermin Elviani, SH. (Nrt)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Revolusi Industri 4.0, Tantangan Baru Dunia Pendidikan

    Revolusi Industri 4.0, Tantangan Baru Dunia Pendidikan

    • calendar_month Sel, 30 Apr 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dunia pendidikan saat ini memasuki babak baru. Pasalnya revolusi industri 4.0 membwa tantangan yang begitu kompleks. Olehkarenanya, dunia pendidikan dituntut berkerja keras dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam membangun  kualitas karakter, kemampuan, literasi, dan kompetensi. Bupati Sintang, Jarot Winarno menyebutkan bahwa ada 6 jenis literasi yang harus dibangun bersamaan seperti, literasi baca tulis, […]

  • KPU Pastikan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tetap Sesuai Jadwal

    KPU Pastikan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tetap Sesuai Jadwal

    • calendar_month Jum, 10 Jan 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang menegaskan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sintang akan tetap dilaksanakan pada 10 Februari 2025. Ketua KPU Sintang, Edy Susanto menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi terkait adanya penundaan pelantikan tersebut. Menurut Edy Susanto, pelantikan kepala daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 […]

  • Pilpres 2019, Kapolres Sebut Sintang Kota Rawan, Ini Analisanya

    Pilpres 2019, Kapolres Sebut Sintang Kota Rawan, Ini Analisanya

    • calendar_month Kam, 4 Apr 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Berdasarkan analisa intelejen kondisi geografis Sintang dinilai rawan pada pelaksanaan Pemilu 2019, baik itu Pilpres maupun Pileg, sehingga diperlukan langkah antisipasi dini. Salah satunya melakukan mapping area dengan menetapkan personil Polri sebagai langkah pengamanan. “Kondisi geografis kita memang rawan ya, sehingga perlu di perhatikan, supaya pada waktu hari H-nya tidak terjadi hambatan ataupun […]

  • Bocah 10 Tahun Ditemukan Mengapung dan Tersangkut di Lanting Warga Sungai Putih

    Bocah 10 Tahun Ditemukan Mengapung dan Tersangkut di Lanting Warga Sungai Putih

    • calendar_month Kam, 27 Jun 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Selang dua hari dikabarkan tenggelam dan menghilang di sekitar Lanting Penginapan Famili, Kabupaten Sintang, akhirnya mayat  bocah lelaki bernisial KR (10), warga Dusun Lamboyu, Desa Sawang Seniang, Kecamatan Serawai ditemukan mengapung oleh warga Desa Sungai Putih, Kamis (27/6/2019) pukul 06.30 WIB. Peristiwa histeris ini terjadi pada Selasa (25/6/2019) lalu, di Lanting Penginapan Famili, […]

  • Hutan Erat Kaitannya dengan Orangutan

    Hutan Erat Kaitannya dengan Orangutan

    • calendar_month Sel, 17 Apr 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kabupaten Sintang memiliki luas 21.000 Kilometer Persegi. Lebih dari setengahnya, sekitar 59 persen tertutup hutan atau sekitar 2,1 Juta hektare. Harus selalu dilestarikan, salah satunya dengan upaya menyelamatkan orangutan. “Karena korelasi antara hutan dengan orangutan itu sangat kuat. Tentu kita harus bersama-sama menjaganya,” kata Bupati Sintang, Jarot Winarno, ketika Lokakarya “The Future of […]

  • Edi Minta OPD Percepat Pelayanan

    Edi Minta OPD Percepat Pelayanan

    • calendar_month Sen, 13 Feb 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meneken Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Wali […]

expand_less