Breaking News
light_mode

Dilarang Menyetrum dan Meracun Ikan serta Udang

  • calendar_month Jum, 24 Nov 2017
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Secara geografis Provinsi Kalbar dikenal sebagai daerah yang memiliki 1000 sungai. Sejatinya apabila potensi kekayaan Daerah Aliran Sungai (DAS) itu dikelola dengan baik. Tentu akan menjadi modal strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi sungai tersebut di antaranya bisa dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) baik skala mikro, mini maupun besar. Tak hanya itu, potensi sungai yang tersebar hingga ke sejumlah daerah bisa dijadikan sumber pengelolaan ikan air tawar.

Dengan cara melepaskan bibit–bibit ikan ke sungai maupun danau. Serta melarang masyarakat menangkap ikan dengan cara–cara yang dilarang perundangundangan serta peraturan yang berlalu di republik ini. Di antaranya, tuba, meracun dan menyetrum ikan maupun udang di sejumlah perairan sungai/laut di Indonesia.

“Manakala kita semua serius mengelola potensi sungai yang ada, maka suatu saat nanti Kalbar bisa menjadi daerah sumber ikan air tawar. Mulai dari ikan tangkap maupun budidaya,” ujar anggota DPRD Provinsi Kalbar, Hendri Makaluas, Kamis (23/11).

Wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sanggau-Kabupaten Sekadau ini berpendapat, hingga kini masih tingginya angka kemiskinan di Kalbar serta banyaknya desa tertinggal yang hanya dialiri listrik kurang dari 12 jam.

“ Kedua hal itu mempunyai kaitan yang cukup erat. Karena ketersediaan energi listrik mempunyai dampak langsung terhadap upaya pengentasan kemiskinan,” ulasnya.

Oleh karena itu, legislator Partai Gerindra ini menegaskan, diperlukan penajaman prioritas terhadap program kegiatan pengentasan kemiskinan. Sekaligus sinergisitas upaya pemenuhan energi listrik di desa tertinggal di seantero Kalbar.

“Saya berharap pada pergantian tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kalbar lebih memprioritaskan untuk menyediakan listrik di Kalbar. Kami berkomitmen mendukung program pemerintah yang pro rakyat. Salah satunya kenyamanan masyarakat,” tegasnya.

Bersamaan itu, komitmen yang diberikan DPRD Provinsi Kalbar tentu perlu didukung oleh semua pihak. Melalui upaya peningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalbar.

“Sekaligus senantiasa melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari program-program pro rakyat,” ucap Hendri Makaluas. (Nrt)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sintang Dukung Gerakan 10 Juta Bendera Merah Putih

    Sintang Dukung Gerakan 10 Juta Bendera Merah Putih

    • calendar_month Rab, 10 Agu 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar rapat koordinasi (Rakor) guna mensukseskan “Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih”. Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Sintang ini dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Syarief Yasser Arafat, dan dihadiri Kepala Kesbangpol Sintang, Kusnidar, dan sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah […]

  • Wabup Juli Dukung FKUB Perkuat Kerukunan Umat Beragama di Mempawah

    Wabup Juli Dukung FKUB Perkuat Kerukunan Umat Beragama di Mempawah

    • calendar_month Rab, 19 Mar 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi menegaskan komitmennya dalam mendukung Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama di Kabupaten Mempawah. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi FKUB di ruang kerjanya pada Rabu (19/3/2025). Ketua FKUB Kabupaten Mempawah, Askandar Singodimejo, yang memimpin audiensi tersebut, memaparkan berbagai program kerja FKUB tahun 2025. Program […]

  • Ribuan Pasukan Merah Tuntut PN Sintang Bebaskan 6 Terdakwa Karhutla

    Ribuan Pasukan Merah Tuntut PN Sintang Bebaskan 6 Terdakwa Karhutla

    • calendar_month Kam, 21 Nov 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ribuan masyarakat adat Dayak menggelar aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri Sintang, Kamis (21/11/2019). Mereka menuntut agar pemerintah dan penegak hukum, terutama Pengadilan Negeri Sintang membebaskan 6 terdakwa karhutla yang sedang berproses hukum. “Bebaskan….bebaskan….bebaskan…,” teriak masa. Pantauan dilapangan, masa mulai bergerak pukul 09.30 WIB. Titik kumpul masa di bagi dua titik. Pertama di […]

  • Dewan Dorong Minat Wirausaha Generasi Muda

    Dewan Dorong Minat Wirausaha Generasi Muda

    • calendar_month Ming, 20 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Anton Isdianto mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait harus dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan generasi muda di Kabupaten Sintang dengan berbagai program yang dilakukan. Menurut politisi Partai PAN, ada banyak program yang bisa dicanangkan oleh pemerintah daerah  untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan generasi muda di antaranya seperti memberikan pelatihan […]

  • Kades, BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Pasir Minta Solusi Penanganan Bencana Banjir

    Kades, BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Pasir Minta Solusi Penanganan Bencana Banjir

    • calendar_month Sel, 3 Des 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah memastikan akan selalu hadir untuk masyarakat, terlebih pada masyarakat yang tengah mengalami kesulitan pada musibah banjir. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail ketika menerima audiensi Plt. Kepala Desa Pasir, Muhammad Amin beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Pasir, Selasa (3/12/2024). […]

  • Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban ABPD 2021, Bupati Erlina Ungkap Mempawah 6 Kali Raih WTP

    Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban ABPD 2021, Bupati Erlina Ungkap Mempawah 6 Kali Raih WTP

    • calendar_month Kam, 7 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina mengungkapka bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan didukungnya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu terbukti di era pemerintahannya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut. “Kita berhasil mempertahankan WTP, tentunya ini menggambarkan sistem pengelolaan keuangan daerah kita semakin baik,” ujar Bupati Mempawah, Hj Erlina […]

expand_less