Dewan Minta Optimalkan Posyandu Sebagai Pelayanan Dasar Kesehatan
- calendar_month Ming, 19 Mei 2019
- comment 0 komentar
Juru Bicara Pansus LKPJ tahun 2018, Markus Jembari saat menyampaikan 15 rekomendasi dan catatan DPRD Sintang kepada eksekutif, Jumat (17/5/2019)
LensaKalbar – Pansus LKPJ tahun 2018 telah selesai. Ada 15 rekomendasi dan catatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang untuk ditindaklanjuti oleh Bupati Sintang.
Salah satunya adalah pemanfaatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dinilai masih rendah.
Dalam rekomendasi yang dibacakan Juru Bicara Pansus LKPJ tahun 2018, Markus Jembari, Jumat (17/5/2019) lalu. Diminta kepada Pemerintah Kabupaten Sintang agar lebih mengoptimalkan pos pelayanan terpadu (Posyandu) di wilayah Kabupaten Sintang.
“Posyandu ini bisa dioptimalkan sebagai suatu institusi masyarakat yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk menguatkan keluarga, khususnya balita,” ungkap Markus Jembari.
Olehkarenanya, Markus berharap Pemerintah Kabupaten Sintang dapat mengoptimalkan lintas sektoral dalam pemberian makanan tambahan sebagai bentuk peningkatkan dalam pelayanan Posyandu.
“Kalau bisa kerjasama dengan pihak swasta agar dapat menarik ibu dan balita dalam memanfaatkan pelayanan Posyandu,” katanya.
Ia menganggap hal ini penting karena posyandu adalah milik masyarakat dan harus bisa dimanfaatkan secara baik dan optimal. Faktanya, hampir semua posyandu di desa dan kecamatan kurang dimanfaatkan dan kebanyakan posyandu sepi.
“Kembali optimalkan tenaga bidan desa, dokter untuk.memberikan pelayanan Posyandu kepada masyarakat kita,” ujarnya.
Menurutnya, posyandu sudah digerakkan sejak dahulu sebagai revolusi mental dan sebagai strategi kesehatan masyarakat. Fungsi posyandu harus ditingkatkan kembali. Apalagi ketika mendapati kasus kurang gizi pada anak di bawah umur lima tahun dan ibu hamil sebenarnya dapat dicegah jika mereka rutin memeriksakan diri ke pos pelayanan terpadu.
Akan tetapi, sejak era desentralisasi, banyak pos pelayanan terpadu tidak berjalan semestinya akibat rendahnya perhatian pemerintah daerah.
“Banyak anak tidak dibawa ke pos pelayanan terpadu (Posyandu) karena orangtua tidak tahu manfaatnya. Mereka yang datang ke posyandu juga tidak mendapat layanan lengkap, anak hanya ditimbang berat badannya, tapi tidak ada pendidikan gizi bagi orangtuanya,” ungkapnya.
Posyandu, tambah Markus, memiliki lima layanan utama, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare. Namun, banyak posyandu tidak menyelenggarakan layanan itu dengan lengkap.
“Rendahnya perhatian pemerintah daerah dan tingginya ketidaktahuan masyarakat selama beberapa tahun telah menghasilkan buruknya gizi yang dialami anak dan ibu hamil,” pungkasnya. (Dex)
- Penulis: lk-02 lk-02
Saat ini belum ada komentar