Bupati Serahkan LKPD Unaudited 2023 ke BPK RI
- calendar_month Sel, 2 Apr 2024
- comment 0 komentar
Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Selasa (2/4/2024).
LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina melakukan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Selasa (2/4/2024).
Bupati Erlina berharap agar seluruh OPD untuk dapat mempersiapkan dokumen dan data yang diperlukan agar dapat memperlancar dan mendukung proses pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan oleh BPK, selain itu untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
“Semoga dengan penyerahan ini dapat memberikan kelancaran akan pemeriksaan yang di lakukan serta dapat mempertahankan status WTP bagi Kabupaten Mempawah,” kata Bupati Erlina.
Selain itu, Bupati Erlina menyampaikan terimakasih kepada seluruh OPD yang telah membantu proses penyusunan LKPD Unaudited TA 2023 ini, sehingga dapat diserahkan seusai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat, Wahyu Priyono menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemerintah Daerah di Kalbar yang telah menyelesaikan laporan keuangan dan menyampaikan ke BPK pada tepat waktu yang telah ditetapkan, sehingga dapat bersama mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
Karena itu, Wahyu Priyono berharap kecepatan ini dapat didukung dengan kualitas penyajian LKPD yang diserahkan, sehingga proses pemeriksaan yang akan dilakukan dapat terlaksana dengan efektif dan lancar sesuai dengan batas waktu selama 60 hari kedepan.
“Tanggung jawab kami setelah LKPD ini diserahkan akan dilakukan pemeriksaan oleh BPKselama 60 hari,” katanya.
Wahyu juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang telah membantu dalam proses pemeriksaan yang dilakukan, selain itu berharap komunikasi dan kerjasama yang baik antara BPK dan Pemda dapat terus dilanjutkan dengan upaya pencatatan dan pelaksanaan yang baik oleh Pemerintah Daerah.
“Kita harapkan komunikasi dan koordinasi yang baik dari seluruh penyelenggaraan keuangan untuk memperlancar seluruh proses pemeriksaan yang akan dilakukan,” pungkasnya. (Dex)
- Penulis: Zainuddin
Saat ini belum ada komentar