Breaking News
light_mode

Ardi Ingatkan Pemerintah Desa Dorong Warga Urus Adminduk

  • calendar_month Kam, 24 Okt 2024
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Ardi mendorong pemerintah desa untuk selalu mengingatkan warganya terkait data kependudukan.

Pasalnya, kata politisi Partai Gerindra, masih banyak masyarakat yang belum mengurus atau tidak memiliki dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran.

“Data kependudukan ini jangan dianggap sepele. Ketidakakuratan data akan berdampak pada banyak hal,” kata Ardi ketika ditemui Lensakalbar.co.id di Gedung Parlemen Sintang, Kamis (24/10/2024).

Menurut Ardi, salah satu dampak akibat ketidakakuratan data, adalah dapat mempengaruhi jumlah pemilih di suatu wilayah saat Pemilu.

Olehkarenanya, Ardi mengingatkan kembali bahwa sebelumnya telah terjadi masalah terkait berkurangnya jumlah penduduk di daerah pemilihan tertentu, yang berdampak pada alokasi jumlah anggota legislatif.

“Saya sudah menyampaikan kepada seluruh kepala desa untuk mendorong warganya segera mengurus data kependudukan seperti KTP, KK, dan identitas anak,” ungkap Ardi.

Selain itu, Ardi menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga untuk memastikan data kependudukan yang maksimal dan akurat, serta mencegah terjadinya pengurangan jumlah penduduk, khususnya terkait data pemilih pada Pemilu mendatang.

Untuk itu, Ardi mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk aktif melakukan pelayanan jemput bola hingga ke desa maupun kelurahan.

“Data kependudukan ini harus akurat, tidak boleh simpang siur. Jadi, untuk desa jauh dan minim akses transportasi, kami rasa Disdukcapil perlu melakukan jemput bola atau dapat dengan menempatkan pegawai di setiap kantor kecamatan,” saran Ardi.

Kemudian, Ardi juga mengakui tantangan yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pendataan, yang disebabkan oleh minimnya alat perekaman yang tersedia saat ini, sehingga banyak warga yang belum memiliki KTP.

“Ke depannya, kami harap agar dinas terkait dapat segera melakukan jemput bola, baik ke desa maupun kelurahan. Khususnya, pemerintah desa juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada warganya terkait kewajiban dalam mengurus administrasi kependudukan,” pungkas Ardi, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sintang 1. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Erlina: Jalankan Operasi Yustisi dengan Humanis

    Erlina: Jalankan Operasi Yustisi dengan Humanis

    • calendar_month Sel, 29 Sep 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina kembali mengingatkan jajarannya agar tetap bersikap humanis dalam menjalankan operasi yustisi protokol kesehatan. “Ya, Satpol PP sebagai garda terdepan. Untuk itu, saya minta agar selalu menjunjung tinggi nilai etika dan kesopanan dalam pelaksanaan operasi yustisi di lapangan. Berbicara lah dengan baik dan jangan keluarkan kalimat-kalimat yang kasar,” pinta Bupati. […]

  • Bangun Sinergi Pendidikan, Bupati Mempawah Terima Kunjungan Direktur Baru IPDN Kalbar

    Bangun Sinergi Pendidikan, Bupati Mempawah Terima Kunjungan Direktur Baru IPDN Kalbar

    • calendar_month Kam, 30 Okt 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Erlina, menerima kunjungan silaturahmi Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat, Maris Gunawan Rukmana, di ruang kerjanya, Kamis (30/10/2025). Kunjungan ini menjadi ajang perkenalan Maris Gunawan sebagai pimpinan baru IPDN Kampus Kalbar yang berlokasi di Kecamatan Segedong. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas peluang penguatan kerja sama dan pengembangan program […]

  • DAK Rp94 Miliar untuk Landak Dibatalkan

    DAK Rp94 Miliar untuk Landak Dibatalkan

    • calendar_month Kam, 2 Apr 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggaran dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp94 miliar untuk Kabupaten Landak dibatalkan. Ihwal pembatalan tersebut setelah terbitnya surat No S-247/MK_07/2020 tanggal 27 Maret 2020 meminta agar seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk […]

  • Wako Edi Saksikan Kafilah Pontianak Bertanding

    Wako Edi Saksikan Kafilah Pontianak Bertanding

    • calendar_month Kam, 10 Nov 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyaksikan langsung penampilan Kafilah Kota Pontianak pada Final MTQ XXX Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Stadion Tentemak Kabupaten Ketapang, Kamis (10/11/2022). Sebelum duduk di panggung utama, Edi menyempatkan diri berkeliling mengunjungi beberapa stand pameran yang berada tidak jauh dari lokasi sebelum menyaksikan finalis dari Kota Pontianak […]

  • Prihatin Masih Ada Guru Terlibat Narkoba

    Prihatin Masih Ada Guru Terlibat Narkoba

    • calendar_month Ming, 26 Jun 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Baru-baru ini, banyak kabar di sejumlah daerah oknum tenaga pendidik atau guru terlibat kasus narkoba. Hal ini cukup menjadi perhatian serius bagi kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang. Anggota DPRD Sintang, Senen Maryono mengaku prihatin ketika mendengar kabar berita di sejumlah daerah masih ada oknum tenaga pendidik atau guru terlibat kasus […]

  • Enam Raperda Disetujui

    Enam Raperda Disetujui

    • calendar_month Jum, 9 Agu 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pendapat akhir terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pontianak. Keenam raperda tersebut adalah perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, retribusi jasa umum, pengelolaan barang milik daerah, ketertiban umum dan pengaturan wilayah reklame. “Dengan telah disetujuinya Raperda […]

expand_less