Breaking News
light_mode

Ardi Ingatkan Pemerintah Desa Dorong Warga Urus Adminduk

  • calendar_month Kam, 24 Okt 2024
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Ardi mendorong pemerintah desa untuk selalu mengingatkan warganya terkait data kependudukan.

Pasalnya, kata politisi Partai Gerindra, masih banyak masyarakat yang belum mengurus atau tidak memiliki dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran.

“Data kependudukan ini jangan dianggap sepele. Ketidakakuratan data akan berdampak pada banyak hal,” kata Ardi ketika ditemui Lensakalbar.co.id di Gedung Parlemen Sintang, Kamis (24/10/2024).

Menurut Ardi, salah satu dampak akibat ketidakakuratan data, adalah dapat mempengaruhi jumlah pemilih di suatu wilayah saat Pemilu.

Olehkarenanya, Ardi mengingatkan kembali bahwa sebelumnya telah terjadi masalah terkait berkurangnya jumlah penduduk di daerah pemilihan tertentu, yang berdampak pada alokasi jumlah anggota legislatif.

“Saya sudah menyampaikan kepada seluruh kepala desa untuk mendorong warganya segera mengurus data kependudukan seperti KTP, KK, dan identitas anak,” ungkap Ardi.

Selain itu, Ardi menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga untuk memastikan data kependudukan yang maksimal dan akurat, serta mencegah terjadinya pengurangan jumlah penduduk, khususnya terkait data pemilih pada Pemilu mendatang.

Untuk itu, Ardi mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk aktif melakukan pelayanan jemput bola hingga ke desa maupun kelurahan.

“Data kependudukan ini harus akurat, tidak boleh simpang siur. Jadi, untuk desa jauh dan minim akses transportasi, kami rasa Disdukcapil perlu melakukan jemput bola atau dapat dengan menempatkan pegawai di setiap kantor kecamatan,” saran Ardi.

Kemudian, Ardi juga mengakui tantangan yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pendataan, yang disebabkan oleh minimnya alat perekaman yang tersedia saat ini, sehingga banyak warga yang belum memiliki KTP.

“Ke depannya, kami harap agar dinas terkait dapat segera melakukan jemput bola, baik ke desa maupun kelurahan. Khususnya, pemerintah desa juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada warganya terkait kewajiban dalam mengurus administrasi kependudukan,” pungkas Ardi, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sintang 1. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jeffray : ADD Harus Diverifikasi

    Jeffray : ADD Harus Diverifikasi

    • calendar_month Sen, 23 Okt 2017
    • 2Komentar

    LensaKalbar – Wacananya, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran (TA) 2018 diprioritaskan untuk membangun daerah tertinggal dan termiskin. Hal ini tentunya menuntut verifikasi, mana-mana saja desa yang disebut tertinggal dan termiskin. “Harus benar-benar diverifikasi, agar penggelontoran dana tersebut tepat sasaran,” kata Jeffray Edward, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, kemarin. Meski tahun depan lebih memprioritas pembangunan daerah termiskin dan tertinggal, […]

  • DLH Luncurkan Sitari untuk Permudah Pemetaan
    OPD

    DLH Luncurkan Sitari untuk Permudah Pemetaan

    • calendar_month Sen, 30 Okt 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang membuat terobosan baru untuk mendukung Program Sintang Lestari yang merupakan salah satu visi dan misi Kabupaten Sintang 2021-2026 dengan meluncurkan program Sitari. Hal tersebut diungkapkan oleh Igor Nugroho Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/10/2023). “Sintang memiliki luas 21. 635 KM2. Dan […]

  • 8 Desa di Kecamatan Tempunak, Kurang Surat Suara

    8 Desa di Kecamatan Tempunak, Kurang Surat Suara

    • calendar_month Rab, 9 Des 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sejumlah TPS di Kabupaten Sintang, Kalbar, mengalami kekurangan surat suara saat pencoblosan Pilkada Sintang tahun 2020. Ketua Bawaslu Sintang, Fransiskus mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, ada 8 desa di Kecamatan Tempunak yang kekurangan surat suara. Desa tersebut di antaranya, Repak Sari kekurangan 92 surat suara, Pangkal Baru 84 surat suara, Pulau Jaya 164 […]

  • Wabup Pagi Dampingi Panglima TNI Tinjau Karhutla

    Wabup Pagi Dampingi Panglima TNI Tinjau Karhutla

    • calendar_month Rab, 23 Agu 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi mendampingi Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono pada kunjungan kerjanya di wilayah Kabupaten Mempawah, Rabu (23/8/2023). Adapun kunjungan kerja tersebut terfokus pada lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah Kabupaten Mempawah. Tepatnya di Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur. Pasukan Tim pemadam pun dikerahkan dari […]

  • Reward untuk Warkop Patuh Prokes

    Reward untuk Warkop Patuh Prokes

    • calendar_month Sel, 1 Des 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak tujuh dari 13 pengunjung salah satu kafe di Jalan Reformasi Kecamatan Pontianak Tenggara terkonfirmasi positif Covid-19. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan uji swab saat digelar pengawasan penerapan protokol kesehatan di sejumlah warung kopi dan kafe di Jalan Reformasi pada Sabtu (28/11/2020) malam lalu. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Kota Pontianak saat […]

  • Komitmen Tingkatkan Pemanfaatan DBH Cukai Hasil Tembakau

    Komitmen Tingkatkan Pemanfaatan DBH Cukai Hasil Tembakau

    • calendar_month Sel, 25 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Landak bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang dalam melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau dan identifikasi Pita cukai kepada para Kepala OPD, Staf Ahli Bupati landak, para Asisten Sekda Landak, Kepala bagian Setda Landak, dan perwakilan pengusaha […]

expand_less