Breaking News
light_mode

Ardi Ingatkan Pemerintah Desa Dorong Warga Urus Adminduk

  • calendar_month Kam, 24 Okt 2024
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Ardi mendorong pemerintah desa untuk selalu mengingatkan warganya terkait data kependudukan.

Pasalnya, kata politisi Partai Gerindra, masih banyak masyarakat yang belum mengurus atau tidak memiliki dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran.

“Data kependudukan ini jangan dianggap sepele. Ketidakakuratan data akan berdampak pada banyak hal,” kata Ardi ketika ditemui Lensakalbar.co.id di Gedung Parlemen Sintang, Kamis (24/10/2024).

Menurut Ardi, salah satu dampak akibat ketidakakuratan data, adalah dapat mempengaruhi jumlah pemilih di suatu wilayah saat Pemilu.

Olehkarenanya, Ardi mengingatkan kembali bahwa sebelumnya telah terjadi masalah terkait berkurangnya jumlah penduduk di daerah pemilihan tertentu, yang berdampak pada alokasi jumlah anggota legislatif.

“Saya sudah menyampaikan kepada seluruh kepala desa untuk mendorong warganya segera mengurus data kependudukan seperti KTP, KK, dan identitas anak,” ungkap Ardi.

Selain itu, Ardi menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga untuk memastikan data kependudukan yang maksimal dan akurat, serta mencegah terjadinya pengurangan jumlah penduduk, khususnya terkait data pemilih pada Pemilu mendatang.

Untuk itu, Ardi mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk aktif melakukan pelayanan jemput bola hingga ke desa maupun kelurahan.

“Data kependudukan ini harus akurat, tidak boleh simpang siur. Jadi, untuk desa jauh dan minim akses transportasi, kami rasa Disdukcapil perlu melakukan jemput bola atau dapat dengan menempatkan pegawai di setiap kantor kecamatan,” saran Ardi.

Kemudian, Ardi juga mengakui tantangan yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pendataan, yang disebabkan oleh minimnya alat perekaman yang tersedia saat ini, sehingga banyak warga yang belum memiliki KTP.

“Ke depannya, kami harap agar dinas terkait dapat segera melakukan jemput bola, baik ke desa maupun kelurahan. Khususnya, pemerintah desa juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada warganya terkait kewajiban dalam mengurus administrasi kependudukan,” pungkas Ardi, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sintang 1. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Langka dan Harga Gula Pasir Melambung, Bupati Karolin Minta Bulog Distribusikan Gula ke Landak

    Langka dan Harga Gula Pasir Melambung, Bupati Karolin Minta Bulog Distribusikan Gula ke Landak

    • calendar_month Ming, 29 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Akibat merebaknya virus Corona (covid-19) saat ini, menyebabkan kelangkaan dan melonjaknya harga kebutuhan pokok, salah satu yang paling dirasakan masyarakat Kabupaten Landak saat ini yaitu naiknya harga gula pasir yang biasanya dapat diperoleh Rp. 13.000/kg, kini berada dikisaran Rp. 19.000/kg bahkan ada juga yang menjual Rp. 20.000/kg hingga Rp. 21.000/kg. Hal ini dinyatakan […]

  • Deklarasi Kawasan Tanpa Rokok

    Deklarasi Kawasan Tanpa Rokok

    • calendar_month Sel, 8 Mar 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama The Union dan Tobacco Control Support Center (TCSC) serta Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) berkomitmen dalam mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk mewujudkan Pontianak sehat tanpa asap rokok. Komitmen bersama itu ditandai dengan penandatanganan Deklarasi dan Komitmen Implementasi KTR di Ruang Pontive Center Kantor Wali Kota, Selasa […]

  • Telan Anggaran Rp 12,5 Miliar, Pembangunan Rumah Betang Tampun Juah <b><i>‘Stagnan’?</i></b>

    Telan Anggaran Rp 12,5 Miliar, Pembangunan Rumah Betang Tampun Juah ‘Stagnan’?

    • calendar_month Kam, 10 Okt 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Rumah Betang Tampun Juah mulai dibangun sejak 2015 silam. Kala itu, Pemerintah Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk tahap pertama. Masuk di tahun 2016, pembangunanya terhenti. Pasalnya tidak dianggarkan kembali. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sintang beralasan karena ada ‘Pilkada’ di Bumi Senentang. Kendati demikian, di tahun 2017 Pemkab […]

  • Bikin Emosi, Di Sintang Elpiji Melon Langka Lagi

    Bikin Emosi, Di Sintang Elpiji Melon Langka Lagi

    • calendar_month Jum, 23 Nov 2018
    • 0Komentar

    Kusnadi:  Pemda Jangan Berpangku Tangan LensaKalbar – Langka lagi, langka lagi. Gas Minyak Bumi (LPG) tabung 3 Kilogram sulit ditemukan di beberapa wilayah Kabupaten Sintang. Emosi emak-emak pun tersulut karena kewalahan mencari Elpiji Melon tersebut. “Tidak ada cerita lain, selalu saja gas langka. Kalau pun ketemu, harganya bukan main mahalnya,” gerutu Sundari warga Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, […]

  • Pemilik 39 Pohon Ganja Masih Menyesal

    Pemilik 39 Pohon Ganja Masih Menyesal

    • calendar_month Kam, 16 Nov 2017
    • 1Komentar

    LensaKalbar – Masih ingat dengan Fedelis Ari terdakwa kepemilikan 39 batang pohon ganja di Kabupaten Sanggau? Usai menjalani masa tahanan selama delapan bulan lantaran menanam pohon ganja untuk obat istrinya yang kini sudah meninggal, Aparatur Sipil Negara (ASN) itu akhirnya menghirup udara bebas, Kamis (16/11) dari Rutan Sanggau. Pascabebas, Fedelis langsung ke Kabupaten Sintang. Dia […]

  • Tukin Dorong Peningkatan Disiplin ASN

    Tukin Dorong Peningkatan Disiplin ASN

    • calendar_month Kam, 18 Jul 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerapkan kebijakan tunjangan kinerja (Tukin) tahun 2020 mendatang, selaras dengan peningkatan disiplin dan tugas pokok fungsi (Tupoksi) Aparatur Sipil Negara (ASN). Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Yuni Rosdiah menjelaskan disiplin erat kaitannya dengan kebijakan Tukin bagi ASN yang menjadi penilaian. “Tidak hanya bersifat […]

expand_less