APBD Sarana Kesejahteraan Masyarakat
- calendar_month Sen, 25 Sep 2017
- comment 2 komentar
Sekda Kalbar, H. M Zeet Assovie menyerahkan dokumen RAPBD 2018 kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Hj Suma Jenny, Senin (25/9) di Gedung Parlemen Kalbar
LensaKalbar – DPRD Provinsi Kalbar menggelar paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2018, Gedung Parlemen Kalbar, Senin (25/9).
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Hj Suma Jenny Heryanti, SH, MH didampingi Ketua DPRD Provinsi Kalbar, M Kebing L serta dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, H.M Zeet Hamdy Assovie, anggota DPRD Provinsi Kalbar serta SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar.
Pimpinan rapat, Hj Suma Jenny Heryanti, SH, MH mengatakan, APBD merupakan sarana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2018 dapat lebih matang dan intensif serta tepat waktu. Dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran sehingga menghasilkan APBD yang makin berkualitas,” kata Suma.
Sementara itu, Sekda Provinsi Kalbar, HM Zeet Hamdy Assovie menuturkan, RAPBD Tahun Anggaran 2018 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang disusun sebangun dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.
“Sebagai penjabaran atas tahapan tahunan terakhir dari RPJMD 2013-2018. Hak tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan,” tuturnya.
Menurutnya, RKPD tahun 2018 memuat sasaran arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam satu tahun. Yang disusun dengan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Selanjutnya, Sekda menambahkan, reformasi pengelolaan daerah tetap akan dilanjutkan. Baik di bidang pendapatan belanja maupun pembiayaan anggaran guna menghasilkan APBD yang lebih berkualitas, akuntabel dan realistis.
“Di bidang belanja daerah berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kualitas belanja sehingga mempunyai efektifi tas yang tinggi yang mencerminkan kehadiran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan,” paparnya. (Nrt)
- Penulis: lk-02 lk-02
