LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Kabupaten Mempawah tahun 2020-2024, dengan tema menciptakan pelayanan publik yang cepat profesional dan efisien, Selasa (3/9/2019) di Aula Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah.
Turut dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, H Ria Norsan, OPD Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, Devisi, Staf Ahli, Kepala OPD Mempawah, Instansi Vertikal, Anggota DPRD, Camat serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
Wagub mengatakan dalam penyusunan RPJMD tentunya mengacu pada UU Nomor 25 tahun 2004 tentang pembangunan nasional, kemudian UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
“Ini yang menjadi dasar dan acuan kita dalam menyusun RPJMD untuk lima tahun kedepan,” ungkapnya.
Tujuan dilakukan Musrenbang RPJMD adalah guna menyelaraskan, mensinergikan rencana pembangunan yang akan di susun lima tahun kedepan. Olehkarenanya, Wagub meminta semua pihak bersinergi dalam menyusun RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020 – 2024.
“Kita minta dari Pemda, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua pihak terkait, ikut serta dalam rangka pembahasan RPJMD ini, supaya mendapatkan masukan-masukan yang akan disusun lima tahun ke depan, agar bisa mencapai apa yang menjadi keinginan dan tujuan pemerintah bersama masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Wagub mengajak semua pihak bersinergi baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota agar arah kebijakan pembangunan tersebut selaras.
“Seperti kita ambil contoh sekarang Pemerintah Provinsi sedang memprogramkan desa mandiri, dari 3.021 desa yang ada di Kalbar, baru ada 1 desa mandiri yaitu di Kabupaten Kayong Utara. Jadi kalau hanya Pemerintah Provinsi saja yang melaksanakan maka tidak akan tercapai untuk lima tahun kedepan. Makanya, kita harus bersinergi, berbagi item apa yang harus dikerjakan antara Pemerintah Provinsi dan daerah, sehingga dalam waktu lima tahun kedepan target kami 300 lebih desa mandiri sudah terlaksana,” tegasnya. (Dvd/Humpro)