Breaking News
light_mode

Legislator Sintang Minta Pemerintah dan Polisi Awasi Peredaran Daging ‘Oplosan’

  • calendar_month Sab, 18 Mei 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Kedanti Sintang belum ditemukannya peredaran daging “Oplosan”.  Tapi ihwal tersebut menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang.

Olehkarenanya, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui intansi terkait diminta agar terus melakukan pengawasan dan perhatian terhadap hal tersebut.

Sebab setiap menjelang hari besar keagamaan oknum yang tidak bertanggungjawab kerap melakukan menghalalkan segala cara demi meraih keuntungan yang lebih besar.

“Pemerintah jangan kecolongan dalam hal pengawasan, dan ini membutuhkan perhatian. Khusus pemerintah, artinya tingkat pengawasan keluar-masuk barang harus diperketat,” kata Anggota DPRD Sintang, Tuah Mangasih, Sabtu (18/5/2019).

Tidak hanya pemerintah, Politisi PDIP inipun meminta kepada aparat kepolisian agar melakukan pengawasan yang serupa. Apabila ditemukan daging “Oplosan” diharapkan agar cepat ditindak sesuai Undang-undang yang berlaku.

“Harus memperketat pengawasan, karena kalau sampai di Sintang  beredar daging oplosan, terbukti lemahnya pengawasan,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menimbulkan adanya daging oplosan, salah satunya adalah tingginya harga daging, sehingga cara-cara yang tidak benar pun dilakukan. “Kita tahun ini surplus daging, artinya banyak pedagang nakal yang memainkan harga, oknum-oknum seperti ini yang harus ditindak tegas dan diberi sangsi,” tegasnya.

Disperindag, Dinas Peternakan bersama aparat kepolisian, kata Tuah, harusnya bekerjasama dalam memperketat pengawasan semaksimal mungkin, sekaligus memberi sangsi tegas kepada para pedagang nakal.

“Agar Sintang bebas dari daging oplosan,” katanya.

Untuk itu, Tuah mengimbau kepada para pedagang daging, agar memiliki hati nurani yang baik, sehingga benar-benar menjual daging yang layak dan halal untuk dikonsumsi.

“Bila semua elemen besinergi dan berniat baik, maka hal-hal yang bisa merugikan orang banyak dapat dihindari dan konsumen pun tidak ragu untuk membeli daging di pasar,” pungkasnya. (Dex)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Mempawah Kejar WTP, Sekda Ismail Tegaskan OPD Wajib Tindak Lanjuti Temuan BPK

    Pemkab Mempawah Kejar WTP, Sekda Ismail Tegaskan OPD Wajib Tindak Lanjuti Temuan BPK

    • calendar_month Rab, 6 Mei 2026
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, saat menerima Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat dalam agenda exit meeting pemeriksaan terinci di Ruang Kerja Bupati Mempawah, Selasa (5/5/2026). […]

  • Fatimawati, Pasien Penyakit Jantung yang Bebas Biaya Pasang Ring dengan JKN-KIS

    Fatimawati, Pasien Penyakit Jantung yang Bebas Biaya Pasang Ring dengan JKN-KIS

    • calendar_month Rab, 24 Jun 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian di seluruh dunia. Serangan jantung juga bisa datang kapan saja ketika adanya penyempitan atau tersumbatnya arteri koroner yang memasok darah ke otot jantung. Agar tidak sampai membahayakan nyawa, tindakan yang sering dilakukan yaitu memasang ring (stent) untuk kembali melancarkan aliran darah ke bagian jantung. […]

  • Ini 5 Titik Safari Ramadan Pemkab Sintang

    Ini 5 Titik Safari Ramadan Pemkab Sintang

    • calendar_month Jum, 18 Mei 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang memulai Safari Ramadan Sabtu (19/5) ke lima Madjid di lima kecamatan di Bumi Senentang ini. Diisi dengan dialog, buka puasa bersama, Salat Maghrib Isya dan Tarawih berjemaah. “Safari Ramadan ini untuk menjalin silaturrahmi antara masyarakat dengan instansi Pemerintah,” kata Kabag Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah (Setda) Sintang, Kurniawan, Kamis […]

  • Nama Kapolres, Kasat Reskrim Sintang dan Ketapang Dicatut, Direktur RSUD dan Kadiskes Nyaris Tertipu

    Nama Kapolres, Kasat Reskrim Sintang dan Ketapang Dicatut, Direktur RSUD dan Kadiskes Nyaris Tertipu

    • calendar_month Ming, 10 Feb 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Direktur RSUD Ade M Djoen Sintang dan Kepala Dinas Kesehatan Sintang, nyaris menjadi korban penipuan dengan modus mencatut nama Kasat Reskrim Polres Sintang, AKP Indra Asrianto dan Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Eko Mardianto. Oknum tersebut mengirim pesan melalui Short message service (SMS) yang berisi “Selamat siang Ibu dr.rossa..Apa kbr Ibu Direktur..Mdh2an sehat […]

  • Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Relokasi Jalan Nasional Capai Rp32 Miliar

    Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Relokasi Jalan Nasional Capai Rp32 Miliar

    • calendar_month Kam, 7 Okt 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – BPN Mempawah menggelar musyawarah penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan relokasi jalan nasional ruas Sungai Duri-Mempawah, Kamis (7/10/2021) di kantornya. Kegiatan yang dihadiri puluhan masyarakat terdampak pembangunan itu dibuka Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi. “Relokasi jalan nasional ini merupakan imbas dari pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing di Sungai Kunyit. Pembangunan jalan nasional […]

  • Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Kurangi Peserta PBI Mempawah

    Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Kurangi Peserta PBI Mempawah

    • calendar_month Rab, 15 Jan 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyatakan bahwa sebagian besar dampak kenaikan iuran program tersebut akan dirasakan dan ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah akan menanggung sebagian besar dampak yang ditimbulkan dari penyesuaian besaran iuran, seiring dengan besarnya jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), khususnya yang berasal dari APBD setiap kabupaten/kota. Sementara, berdasarkan Peraturan […]

expand_less