LensaKalbar – Ketua LPM Karya Anak Bangsa Kalbar, Hafidin meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi terhadap program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
Langkah itu dinilai penting untuk dilakukan, sebagai tolak ukur dalam menjalankan program kedepannya. “Harus diaudit dan dievalusi dulu, dari sekian ribu bibit pohon yang sudah ditanam mana yang minimal sudah tumbuh. RHL yang dulu dan kemudian yang sekarang (2019) juga seperti apa,” kata Hafidin, kepada Lensakalbar.com, Rabu (13/2/2019).
Sampai saat ini, ungkap Hafidin, realisasi program RHL itu belum pernah dilakukan evaluasi secara publik. Padahal dengan melakukan evaluasi, maka perencanaan ketahap selanjutnya akan lebih matang dan tepat sasarnnya.
“Agar efektif jangan sampai dana besar, tapi tetap tidak menjadi daya ungkit untuk perbaikan lingkungan,” katanya.
Selain itu, program RHL di Kalbar terindikasi tidak bejalan sesuai dengan perencanaan awalnya. Lantaran, lokasi lahan yang dipilih juga pernah ditanami tahun sebelumnya. “Kalau begini kan, tentu kita mempertanyakan bagaimana hasil kegiatan yang dilakukan sebelumnya, bahkan di lahan yang sama juga,” ujarnya.
Olehkarenanya, Hafidin mengaku akan mengawal dan mengawasi proses awal hingga akhir kegiatan RHL di Kalbar. Termasuk di Kabupaten Sintang. Berdasarkan data yang ada, tambah Hafidin, di Kabupaten Sintang program RHL ada terbagi di beberapa kecamatan seperti Serawai, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir, Kayan Hulu, dan Kayan Hilir.
“Luas RHL yang ada di Sintang itu mencapai ribuan hektar. Pemerintah Pusat (Pempus) melalui APBN telah menggelontorkan anggaran puluhan miliar untuk program RHL itu,” katanya.
Hafidin berharap program yang menggunakan dana APBN dengan nilai puluhan miliar yang digelontorkan ke Kalbar , tidak hanya habis begitu saja. “Harus tepat sasaran lah,” ucapnya. (Dex)
