Breaking News
light_mode

Terbentur Batas Usia , 297 Honorer K2 Minta Diangkat PNS

  • calendar_month Sen, 24 Sep 2018
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Sebanyak 297 guru honorer K2 di Kabupaten Sintang mendesak Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Pemerintah Kabupaten Sintang agar diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, tidak memungkinkan bagi mereka honorer K2 untuk mengikuti tahapan seleksi penerimaan CPNS 2018.

“Kami ingin diangkat sebagai PNS. Karena honorer K1 dulu bisa diangkat sebagai PNS tanpa melalui tahap seleksi, kenapa kami tidak bisa,” kata Ketua Forum K2 Honorer Kabupaten Sintang, Langgun, usai melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang, dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sintang, Senin (24/09/2018) di ruang Rapat Sekda Sintang.

Untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS tahun 2018, kata Langgun, sudah tidak memungkinkan. Sebab, teman-teman honorer K2 yang berjumlah 297 sudah berada di usia 40 tahun keatas. Sementara, aturan Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 mengatur syarat administrasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori II berusia maksimal 35 tahun pada 1 Agustus 2018. Selain itu, pelamar tersebut harus aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang.

“Aturan tersebut sangat tidak memungkinkan bagi kami untuk ikut seleksi penerimaan CPNS 2018,” ungkapnya.

Padahal, tanbah Langgun, 297 honorer K2 Kabupaten Sintang merupakan sosok guru yang ikut mencerdaskan anak bangsa dan bahkan sudah lama mengabdi hingga puluhan tahun.

Selain menuntut untuk diangkat sebagai PNS, honorer K2 juga meminta agar upah mengajar mereka di sesuaikan dengan UMK. Sebab, saat ini upah yang mereka terima hanya sebesar Rp.1.450.000,- bagi tenaga honorer yang pendidikannya strata satu (S1).

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang, Lindra Azmar menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang tidak bisa berbuat apa-apa terkait sistem rekrutmen penerimaan CPNS 2018. Pasalnya, sistem dan persyaratannya sudah permanen dan diatur dalam Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018.

“Kita di daerah sudah tidak bisa mengotak-atik formasi yang sudah ada. Lagi pula bukan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda), tetapi kewenangan Pemerintah Pusat (Pempus),” ungkapnya.

Sementara untuk besar kecilnya honor mereka, Lindra mengaku akan memperjuangkannya. Tetapi, dilihat lagi kemampuan keuangan daerah sampai dimana. “Yang jelas, kita akan lihat kemampuan keuangan daerah,” katanya. (Dex)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sambut Ramadhan 1445, Bupati Erlina Lepas Pawai Ta’aruf

    Sambut Ramadhan 1445, Bupati Erlina Lepas Pawai Ta’aruf

    • calendar_month Sab, 9 Mar 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Menyambut bulan Ramadan 1445 Hijiriah, Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar Pawai Ta’aruf, Sabtu (9/3/2024). Kegiatan tersebut dilepas langsung oleh Bupati Mempawah, Hj Erlina di Halaman Kantor Bupati Mempawah. Bupati Erlina mengatakan, kegiatan ini merupakan untuk memeriahkan bulan ramadhan 1445 Hijriah yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi, selain itu juga untuk mengajak umat Islam dapat […]

  • Bupati dan Ketua DPRD Mempawah Panen Raya Beras Merah dan Beras Hitam di Sadaniang

    Bupati dan Ketua DPRD Mempawah Panen Raya Beras Merah dan Beras Hitam di Sadaniang

    • calendar_month Sel, 3 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina dan Ketua DPRD Mempawah, H Ria Mulyadi melakukan Panen Raya Padi Beras Hitam dan Merah di Demplot Amawang, Kecamatan Sadaniang, Selasa (3/3/2020). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Erlina menyatakan bahwa Kecamatan Sadaniang termasuk kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN). Sebab Sadaniang dinilai memiliki potensi besar di bidang pertanian. Buktinya, lanjut Bupati […]

  • Pelayanan Kesehatan di Lokasi Banjir Sintang

    Pelayanan Kesehatan di Lokasi Banjir Sintang

    • calendar_month Sel, 16 Nov 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat bersama Persatuan Dokter Spesialis Kulit Indonesia (Perdoski) Kalbar dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kalbar memberikan pelayanan kesehatan gratis di Sintang. Misi mereka memberikan pelayanan langsung di lokasi yang terdampak banjir. Aksi kemanusiaan tersebut melibatkan beberapa dokter spesialis terbaik yang ada di Kalimantan Barat (Kalbar). Di antaranya dua […]

  • 2022, Prioritaskan Pembangunan di Sektor Kesehatan, SDM dan Ekonomi
    OPD

    2022, Prioritaskan Pembangunan di Sektor Kesehatan, SDM dan Ekonomi

    • calendar_month Kam, 25 Mar 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kartiyus menegaskan di tahun 2022 mendatang, Pemerintah Kabupaten Sintang memprioritas pembangunan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, pemulihan ekonomi, dan Sintang berkelanjutan. “2022 adalah peningkatan pelayanan kesehatan, infrastruktur dan sumber daya manusia dalam percepatan pemulihan ekonomi serta menuju sintang yang berkelanjutan,” tegas Kartiyus, Kamis (25/3/2021). Kartius […]

  • Kubu Berangan Minim Akses Komunikasi
    OPD

    Kubu Berangan Minim Akses Komunikasi

    • calendar_month Sel, 15 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Desa Kubu Berangan, Kecamatan Ketungau Tengah, Maria Tini mengharapkan pemerintah membangun atau meningkatkan layanan telekomunikasi, khususnya di daerah perbatasan kabupaten ini. Pasalnya, wilayah yang dipimpinnya ini minim akses jaringan telekomunikasi. “Untuk infrastruktur telokomunikasi masih minim ya. Base Transceiver Station (BTS) ada tapi belum optimal,” kata Kepala Desa Kubu Berangan, Maria Tini ketika […]

  • Bupati Erlina dan Dewan Mempawah Pantau Penyaluran BLT di Desa Wajok Hulu

    Bupati Erlina dan Dewan Mempawah Pantau Penyaluran BLT di Desa Wajok Hulu

    • calendar_month Rab, 17 Jun 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina bersama anggota DPRD Mempawah, Sri Tuti Amalia memantau jalannya penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Wajok Hulu, Rabu (17/6/2020). Bupati Erlina mengatakan, dana BLT DD yang diterima oleh KPM merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang dititipkan melalui dana desa. Sasarannya adalah masyarakat miskin yang belum pernah terdata dan […]

expand_less