Jalan Ketungau Terabaikan, Jimi Manopo Sentil Pemerintah Jangan Fokus pada yang Viral Saja

LensaKalbar – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Jimi Manopo, meminta kepada pemerintah agar tidak tebang pilih dalam menangani infrastruktur jalan. Ia meminta agar perhatian tidak hanya terfokus pada perbaikan Jalan Bedayan di Kecamatan Sepauk, tetapi juga segera menyentuh Jalan Sintang–Ketungau yang disebutnya telah lama rusak parah tanpa penanganan berarti.

Desakan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap Jalan Bedayan yang viral di media sosial. Namun, menurut Jimi Manopo, ada persoalan yang jauh lebih lama dan lebih berdampak luas, yakni kondisi Jalan Sintang–Ketungau yang selama puluhan tahun nyaris luput dari perhatian serius pemerintah.

“Jangan hanya Jalan Bedayan saja yang direncanakan diperbaiki melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD), tetapi Jalan Sintang–Ketungau juga harus menjadi perhatian serius, karena kalau mengharapkan dari APBD kita sepertinya sulit,” tegas Jimi Manopo.

Politisi Partai PDI Perjuangan menilai, ketimpangan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur justru berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah, khususnya bagi masyarakat di daerah pedalaman seperti Ketungau. Padahal, jalan tersebut merupakan urat nadi mobilitas warga yang menopang berbagai aktivitas vital sehari-hari.

Kondisi jalan yang rusak berat disebut telah berdampak langsung terhadap roda perekonomian masyarakat. Distribusi hasil pertanian tersendat, biaya logistik melonjak, hingga akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi semakin sulit dijangkau.

Jimi Manopo menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa terus dibiarkan berlarut-larut. Ia mendorong langkah konkret dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Sintang, untuk segera mengusulkan penanganan Jalan Sintang–Ketungau kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat agar dapat masuk dalam skema pembiayaan pusat melalui program Inpres Jalan Daerah.

“Kita minta Bupati Sintang bisa mengusulkan langsung ke Kepala Balai Jalan Nasional Kalbar agar jalan Ketungau ini bisa segera ditangani dan dianggarkan melalui dana Inpres Jalan Daerah,” ujar Jimi Manopo.

Menurut Jimi Manopo, mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata bukanlah solusi realistis untuk proyek infrastruktur berskala besar seperti ini. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat perbaikan.

Lebih jauh, Jimi Manopo mengungkapkan fakta di lapangan yang mencerminkan betapa buruknya kondisi akses tersebut. Untuk mencapai wilayah Senaning di Ketungau Hulu, masyarakat bahkan harus memutar melalui Kabupaten Sanggau karena jalan utama tidak dapat dilalui secara optimal.

Situasi ini, kata dia, tidak hanya membuang waktu, tetapi juga meningkatkan beban biaya transportasi masyarakat secara signifikan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi kawasan dan memperlambat pemerataan pembangunan.

Olehkarenanya, Jimi Manopo mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya tidak bersifat reaktif semata karena viral di media sosial, melainkan harus berbasis pada kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Sementara itu, Jalan Bedayan yang kini menjadi prioritas penanganan sebelumnya memang menuai perhatian luas setelah kondisinya yang rusak parah tersebar di berbagai platform digital. Pemerintah daerah telah merespons dengan rencana perbaikan melalui program Inpres Jalan Daerah.

Walau demikian, Jimi Manopo meminta pemerintah tidak boleh berhenti pada satu titik persoalan saja. Ia berharap momentum perhatian terhadap infrastruktur ini bisa diperluas untuk menjangkau wilayah lain yang kondisinya tak kalah memprihatinkan.

“Jangan sampai ada kesan pembangunan hanya bergerak ketika sesuatu itu viral. Jalan Ketungau ini sudah terlalu lama menunggu,” pungkas Jimi Manopo. (Dex)