Breaking News
light_mode

Senen Maryono Harap Program MBG Tepat Sasaran dan Bebas Kasus Keracunan

  • calendar_month Ming, 22 Mar 2026
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Maryono, berharap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan dapat benar-benar diterima masyarakat serta memberikan manfaat nyata, tanpa menimbulkan persoalan baru seperti kasus keracunan yang sempat terjadi di sejumlah daerah lain.

Politisi Partai PAN menegaskan bahwa program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Namun demikian, menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan makanan, tetapi juga dari aspek keamanan dan kelayakan konsumsi.

“Program ini sangat baik dan kita mendukung penuh. Tetapi harus dipastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman, higienis, dan layak konsumsi. Jangan sampai terjadi kasus keracunan seperti yang pernah terjadi di daerah lain,” ujar Senen Maryono, belum lama ini.

Senen Maryono menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan kepada masyarakat. Menurutnya, kelalaian kecil dalam standar kebersihan dapat berdampak besar terhadap kesehatan penerima manfaat.

Senen Maryono juga meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk melibatkan tenaga profesional, seperti ahli gizi dan pengawas kesehatan, guna memastikan kualitas makanan yang disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, Senen Maryono mendorong adanya evaluasi rutin agar program MBG dapat terus diperbaiki dari waktu ke waktu.

“Pengawasan harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Kalau perlu libatkan dinas kesehatan untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan. Ini penting agar masyarakat merasa aman dan percaya terhadap program ini,” tegas Senen Maryono.

Lebih lanjut, Senen Maryono mengingatkan bahwa tujuan utama dari program MBG adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran baru. Oleh karena itu, aspek kualitas dan keamanan harus menjadi prioritas utama dalam implementasinya.

Senen Maryono juga berharap program MBG dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Sintang, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

“Kita ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan hanya sekadar berjalan, tetapi harus memberikan dampak positif yang nyata,” pungkas Senen Maryono. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usai Dikunjungi Norsan, PLN Langsung Survei Desa Suak Barangan

    Usai Dikunjungi Norsan, PLN Langsung Survei Desa Suak Barangan

    • calendar_month Ming, 19 Nov 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pasca kunjungan perdana Bupati Mempawah, H Ria Norsan ke Desa Suak Barangan, Kecamatan Sadaniang, survei dan pemetaan pun langsung dilakukan PT PLN (Persero) Rayon Mempawah. Bahkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan solar cell untuk mengatasi belum teralirinya listrik di daerah tersebut. “Kita telah berusaha menjangkau layanan kelistrikan ke Desa Suak […]

  • Yustinus: Tak Boleh Ada Pungutan Terkait Program MBG
    OPD

    Yustinus: Tak Boleh Ada Pungutan Terkait Program MBG

    • calendar_month Jum, 16 Mei 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sintang, Yustinus, menegaskan bahwa sekolah-sekolah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilarang keras meminta kontribusi dalam bentuk apa pun dari siswa atau orang tua terkait pengadaan peralatan makan. Hal ini ditegaskannya karena seluruh perlengkapan seperti piring, sendok, dan wadah makanan telah disediakan sepenuhnya oleh penyelenggara […]

  • Erlina Hadiri Rakernas XVII Apkasi 2026 di Batam, Dorong Revisi UU Pemda dan Penguatan Otonomi Daerah

    Erlina Hadiri Rakernas XVII Apkasi 2026 di Batam, Dorong Revisi UU Pemda dan Penguatan Otonomi Daerah

    • calendar_month Sen, 19 Jan 2026
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah Erlina menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 di Aston Hotel Batam, Senin (19/1/2026). Rakernas ini menjadi panggung strategis para bupati se-Indonesia untuk menekan penguatan otonomi daerah, termasuk mendorong revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rakernas yang mengusung tema “Wujudkan Asta […]

  • Kejar Percepatan, Muda Terapkan Kebijakan Inovatif

    Kejar Percepatan, Muda Terapkan Kebijakan Inovatif

    • calendar_month Rab, 26 Jun 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) tahun 2019-2024 di The Q Hall Qubu Resort, Kubu Raya, Rabu (26/6/2019). Dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Musrenbang dihadiri Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo, Sekretaris Daerah Yusran Anizam, seluruh kepala Satuan […]

  • Ancore…! Kades Jeruju Besar di OTT

    Ancore…! Kades Jeruju Besar di OTT

    • calendar_month Jum, 3 Nov 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Tim Saber Pungli Polresta Pontianak menangkap Nur Halizah, Kepala Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap,  Kabupaten Kubu Raya dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT), Jumat (3/11). Nur Halizah ditangkap sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Diduga Nur Halizah menerima uang ucapan terima kasih sebesar Rp1.5 Juta dari […]

  • Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

    Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

    • calendar_month Sen, 13 Jun 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Pemerintah Kota Pontianak berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2021. Hal itu sekaligus menjadi WTP yang ke-11 secara berturut yang diterima Pemkot Pontianak. “Dan berupaya mempertahankan opini WTP di tahun-tahun mendatang,” katanya di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Pontianak, […]

expand_less