Breaking News
light_mode

Wabup Sintang Soroti Nilai MCP KPK Rendah, Komitmen Tak Ada Jual Beli Jabatan!

  • calendar_month Rab, 11 Mar 2026
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny menyoroti rendahnya nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Kabupaten Sintang serta menegaskan tidak ada praktik sogok-menyogok dalam penentuan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Perihal itupun disampaikannya saat menghadiri Forum OPD Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Aula Bappeda Kabupaten Sintang, Rabu (11/3/2026), yang dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah terkait tata kelola pemerintahan.

Wabup Ronny menegaskan seluruh jajaran pemerintah daerah harus melakukan evaluasi serius terhadap rendahnya nilai MCP KPK tersebut dan segera melakukan perbaikan.

“Saya melihat nilai MCP KPK Kabupaten Sintang masih rendah. Ke depan kita perlu evaluasi apa penyebabnya, lalu lakukan perubahan. Tahun 2026 nilai MCP KPK wajib bagus,” tegas Wabup Ronny.

Wabup Ronny juga menegaskan komitmen kepemimpinan Bala–Ronny dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional, termasuk memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan.

“Tidak ada sogok menyogok atau setor menyetor dalam penentuan pejabat. Jabatan diperoleh karena prestasi dan kinerja, bukan karena kedekatan,” ujar Wabup Ronny.

Menurut Wabup Ronny, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sintang harus bekerja secara serius dan profesional sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Kami tidak minta apa-apa dari ASN. Kami hanya minta kalian bekerja dengan benar sesuai tupoksi kalian,” ucapnya.

Selain itu, Wabup Ronny juga mengingatkan ASN agar tidak menunda pekerjaan karena dapat memperlambat pelayanan kepada masyarakat.

“Menunda pekerjaan membuat pelayanan kita kepada masyarakat menjadi lambat. Saya mendorong ASN kita lebih lincah dalam memberikan pelayanan,” kata Wabup Ronny.

Olehkarenanya, Wabup Ronny menekankan pentingnya kekompakan antar organisasi perangkat daerah. Ia meminta seluruh OPD, bagian, dan bidang di lingkungan Pemkab Sintang membangun kerja sama yang solid demi tercapainya tujuan pembangunan daerah.

“Antar OPD harus saling bekerja sama. Jangan ada isu tidak cocok. Kalau suasana kerja tidak nyaman, maka tujuan Pemkab Sintang akan sulit tercapai,” pesan Wabup Ronny.

“Dan paling utama adalah tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sintang harus dibangun dengan prinsip baik, bersih, dan lincah agar pelayanan publik semakin cepat dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Wabup Ronny. (prokopim/LK1)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hore! Mulai Maret Warga Mempawah Bisa Bikin Paspor Elektronik di UKK Imigrasi

    Hore! Mulai Maret Warga Mempawah Bisa Bikin Paspor Elektronik di UKK Imigrasi

    • calendar_month Rab, 10 Feb 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Mulai Maret 2021, masyarakat Kabupaten Mempawah tidak perlu jauh-jauh lagi mengurus pelayanan keimigrasian. Pasalnya, Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Mempawah bakal beroperasional pada bulan ketiga tahun ini. Kantor UKK Imigrasi Mempawah yang beralamat di Jalan Daeng Manambon ini menggunakan bangunan eks Dekranasda Mempawah. Di kantor ini juga masyarakat Kabupaten Mempawah bisa menerbitkan paspor […]

  • Segala Dokumen Sudah Siap, Sintang Tunggu Komitmen Pusat Bangun PLBN
    OPD

    Segala Dokumen Sudah Siap, Sintang Tunggu Komitmen Pusat Bangun PLBN

    • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
    • 0Komentar

    LebsaKalbar – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Sintang, Zulkarnaen, menyampaikan bahwa pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik pada dasarnya sudah siap dari sisi kewajiban pemerintah daerah. Semua dokumen pendukung telah dimiliki, tinggal menunggu anggaran dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan fisiknya. “Kalau bisa kita katakan, seluruh hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah […]

  • Kartimia Minta Pemerintah Pantau Kinerja Guru Pedalaman dan Perbatasan

    Kartimia Minta Pemerintah Pantau Kinerja Guru Pedalaman dan Perbatasan

    • calendar_month Kam, 4 Agu 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dalam rangka menjamin mutu pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang meminta pemerintah daerah untuk memantau dan  meningkatkan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab guru yang berada di pedalaman maupun perbatasan, khususnya di Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu. Perihal inipun diungkapkan Kartimia Marwani, anggota DPRD Sintang […]

  • 31 Km Ruas Balai Karangan–Sintang Terdampak Penundaan Anggaran Pusat
    OPD

    31 Km Ruas Balai Karangan–Sintang Terdampak Penundaan Anggaran Pusat

    • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Sintang, Zulkarnaen, menyatakan bahwa pembangunan fisik di kawasan perbatasan Kabupaten Sintang tidak terlalu terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat. Meskipun sejumlah program mengalami penyesuaian, sebagian besar proyek pembangunan di daerah perbatasan tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Kalau kita lihat, kegiatan pembangunan fisik di kawasan […]

  • Agung Gumiwang Minta Pemda Sintang Tingkatkan Kualitas SDM di Era Digitalisasi

    Agung Gumiwang Minta Pemda Sintang Tingkatkan Kualitas SDM di Era Digitalisasi

    • calendar_month Sen, 13 Apr 2026
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Agung Gumiwang, meminta pemerintah daerah untuk serius meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna menghadapi tantangan era digitalisasi yang terus berkembang pesat. Menurutnya, penguatan SDM menjadi kunci utama agar daerah mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang semakin cepat. Agung Gumiwang menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan […]

  • Bupati Mempawah Serahkan SK Pengangkatan 44 CPNS Formasi 2024

    Bupati Mempawah Serahkan SK Pengangkatan 44 CPNS Formasi 2024

    • calendar_month Sel, 27 Mei 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak 44 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Bupati Mempawah, Hj Erlina di Aula Balairung Setia, Kantor Bupati Mempawah, Selasa (27/5/2025). Mereka terdiri dari 9 tenaga kesehatan dan 35 tenaga teknis yang akan bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Dalam acara yang juga dihadiri Sekretaris Daerah, Ismail […]

expand_less