LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) mendukung upaya pemerintah pusat (Pempus) dalam percepatan swasembada pangan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan program Optimasi Lahan (Oplah) Rawa dan Non Rawa.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Sintang, Martin Nandung didampingi Kabid TPH Distanbun, Syafarman saat ditemui LensaKalbar.co.id pada Jumat (16/5/2025), mengungkapkan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari upaya peningkatan produktivitas lahan kering yang telah dirintis sejak tahun-tahun sebelumnya.
Pada 2024, program Oplah Rawa telah berhasil menjangkau 571 hektare lahan dengan realisasi penanaman padi mencapai 67,5 hektare. Sedangkan 2025, pihaknya telah mengalokasikan 600 hektare lahan untuk program Oplah Non Rawa.
“Realisasi saat ini memang baru 67,5 hektare, tetapi angka ini akan terus bertambah setiap bulannya seiring proses olah lahan dan penanaman yang berkelanjutan,” jelas Martin Nandung.
Menurut Martin Nandung, program Oplah Rawa 2024 tersebar di Kecamatan Sepauk, Tempunak, Sungai Tebelian, Dedai, dan Binjai Hulu. Sedangkan, Oplah Non Rawa di Kecamatan Binjai Hulu, Kelam Permai, Dedai, Sungai Tebelian, Tempunak, dan Binjai Hulu.
“Tidak semua kecamatan memiliki kondisi lahan yang sesuai untuk Oplah. Kami hanya menargetkan wilayah yang benar-benar potensial dan mendukung untuk pertanian sawah kering,” ungkap Martin Nandung.
Dalam pelaksanaannya, program Oplah melibatkan kolaborasi erat antara Distanbun dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kemitraan ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mempercepat pencapaian ketahanan pangan dan menyukseskan program pertanian nasional.
“Untuk Oplah sawah, kami bersinergi dengan TNI. Sementara untuk program jagung, kami menggandeng Polri,” tambah Martin Nandung.
Kemudian, Martin Nandung berpendapat bahwa kegiatan optimasi lahan atau opla rawa dan non rawa merupakan program dari pemerintah pusat dalam upaya percepatan swasembada pangan. Opla salah satu program dari Perluasan Areal Tanam atau PAT yg dicanangkan oleh pemerintah pusat.
“Melalui intervensi ini, kami berharap terjadi peningkatan produksi di sektor pertanian secara signifikan,” ulas Martin Nandung.
Selain program Oplah, pemerintah juga tetap melaksanakan penanaman padi reguler di luar skema Oplah.
“Jadi dari Januari hingga pertengahan Mei 2025, sudah tertanam padi di lahan seluas 476,5 hektare,” pungkas Martin Nandung. (Dex)
Tinggalkan Balasan