Breaking News
light_mode

Senen Maryono Berharap Masuk di Komisi C DPRD Sintang

  • calendar_month Kam, 31 Okt 2024
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Senen Maryono berharap pada pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) nantinya dapat kembali masuk ke Komisi C yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.

“Terkait saya ketua atau tidaknya, saya berharap tetap di komisi C apapun kedudukannya baik itu ketua atau wakil ketua, ataupun anggota biasa,” kata Senen Maryono ketika ditemui sejumlah awak media di Gedung Parlemen Sintang, Rabu (30/10/2024).

Harapan tersebut bukan tanpa alasan baginya. Pasalnya, Senen Maryono mengakui bahwa Komisi C merupakan bidang yang dikuasainya.

Dimana, kata Senen Maryono, bahwa dirinya merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang.

“Supaya profesional saja kerja, dan sesuai bidang yang saya kuasai karena dari awal saya konsen pada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Senen Maryono.

“Kalau periode lalu saya Wakil Ketua Komisi C. Nah, periode yang sekarang kita belum tahu ya. Karena AKD belum terbentuk. Tetapi, saya berharap tetap di Komisi C. Bukan karena jabatan tapi kembali kepada bidang yang saya kuasai. Jadi anggota biasa tidak apa apa kok,” pungkas Senen Maryono.

Seperti diketahui, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang tengah fokus membentuk peraturan tata tertib (Tatib). Setelah peraturan tata tertib ini disahkan, maka selanjutnya melakukan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pontianak PPKM Darurat, Tutup dan Sekat Jalan

    Pontianak PPKM Darurat, Tutup dan Sekat Jalan

    • calendar_month Sab, 10 Jul 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Pontianak yang ditetapkan pemerintah pusat terhadap 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa-Bali menjadi acuan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberlakukan kebijakan tersebut. PPKM Darurat mulai diberlakukan tanggal 12 hingga 20 Juli 2021. Selama penerapan PPKM Darurat, selain seluruh sektor non esensial ditutup, seperti mall dan […]

  • Sarankan Pemkab Sintang Bangun Big Data yang Terintegrasi dan Komprehensif

    Sarankan Pemkab Sintang Bangun Big Data yang Terintegrasi dan Komprehensif

    • calendar_month Kam, 14 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sintang, Lim Hie Soen menyampaikan bahwa solusi big data yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki layanan publik. Bahkan menurutnya, big data juga dapat menjadi solusi untuk menuntaskan berbagai masalah. “Pemanfaatan big data dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan layanan publik, pencarian solusi atas permasalahan masyarakat […]

  • Masyarakat Sintang Harus Religius

    Masyarakat Sintang Harus Religius

    • calendar_month Rab, 1 Nov 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pembangunan di bidang keagamaan, sama pentingnya dengan bidang-bidang lainnya. Sehingga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sintang sudah diagendakan pembangunan rumah-rumah ibadah. “Yang ingin dicapai di Sintang ini, pertama masyarakat harus Sehat, Cerdas, Maju, Religius, dan Sejahtera.Tentunya harus ditopang tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih,” kata dr. H Jarot Winarno M.Med. Ph, […]

  • IJW Tolak Penetapan Tersangka Komisaris dan Direktur PT SPSJ

    IJW Tolak Penetapan Tersangka Komisaris dan Direktur PT SPSJ

    • calendar_month Sen, 29 Mei 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penetapan tersangka terhadap Komisaris dan Direktur PT SPSJ berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.tap-01/PPNS/NAKERTRAN/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023 dan Surat Ketetapan Nomor: S.tap-02/PPNS/NAKERTRAN/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023 dinilai tak berdasarkan pada hukum dan peraturaan undang-undang berlaku. Perihal ini ditegaskan langsung Ketua IJW Pusat, Akbar Hidayatullah pada keterangan pers yang diterima media ini, Minggu (28/5/2023). […]

  • Kado Awal Tahun 2020, Pemkab Mempawah Sabet Dua Penghargaan

    Kado Awal Tahun 2020, Pemkab Mempawah Sabet Dua Penghargaan

    • calendar_month Rab, 12 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Di awal tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Mempawah memperlihatkan prestasi, kualitas, dan kinerja sumber daya manusia (SDM) -nya. Pasalnya Rabu (12/2/2020), kabupaten itu menerima dua penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Dua penghargaan itu berdasarkan bidang pengawasan yakni, Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat […]

  • Dewan Minta Warga Tak Ragu Laporkan Kecurangan PPDB dengan Sistem Zonasi

    Dewan Minta Warga Tak Ragu Laporkan Kecurangan PPDB dengan Sistem Zonasi

    • calendar_month Kam, 27 Jun 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Honoratus Guntur meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Misal, ada indikasi jual beli kursi, dan pemalsuan domilisi untuk mengakali sistem zonasi PPDB. “Kami butuhkan masukan dari masyarakat,” kata Honoratus Guntur, Kamis (27/6/2019). Ia meminta masyarakat untuk ikut terlibat dalam […]

expand_less