Breaking News
light_mode
OPD

BPD Kayan Hulu Diminta Netral dan Dilarang Berpolitik Praktis

  • calendar_month Sen, 7 Okt 2024
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka tidak dibenarkan kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD untuk ikut serta maupun terlibat, baik langsung maupun tidak langsung sebagai pelaksana, tim kampanye maupun politik praktis lainnya dalam penyelenggaraan pemilu.

“Saya ingatkan kepada seluruh BPD untuk bersikap profesional dan netral. Patuhi peraturan yang berlaku, tidak melakukan pelanggaran hukum serta mengedepankan etika dan moralitas. Tugas anda sekalian adalah memastikan terselenggaranya pemilu yang sukses, tertib, aman dan lancar di daerahnya masing-masing,” tegas Camat Kayan Hulu, Yudius ketika memberikan sambutannya pada pengukuhan perpanjangan masa jabatan BPD se Kecamatan Kayan Hulu periode 2020-2030, Selasa (7/10/2024).

Sebagaimana kita ketahui bersama, lanjut Yudius, bahwa saat ini kita sedang melaksanakan tahapan pesta demokrasi yang puncaknya pada bulan November mendatang.

Sebagai pejabat penyelenggara negara, termasuk para Kades dan BPD agar turut serta mendukung dan mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ini dengan menjaga kondusifitas daerah, netralitas dan tanpa melakukan intervensi apapun terhadap pihak penyelenggara Pemilu.

“Tentunya akan ada sanksi tegas, baik dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah terhadap Kades, aparat desa dan anggota BPD yang melanggar peraturan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah),” tegas Yudius.

Walau demikian, Yudius mendorong BPD agar mengajak warga untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini melalui pemberian hak suara di TPS masing-masing tanpa melakukan intervensi apapun.

“Dan jangan lupa untuk jalin komunikasi dan berkonsultasi dengan camat, apabila terdapat permasalahan di desa ataupun hal-hal lain yang memerlukan petunjuk lebih lanjut,” kata Yudius.

Selain itu, Yudius mengingatkan kembali bahwa BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

“Untuk itu, saya mengingatkan agar amanah dan kepercayaan ini hendaknya dijaga dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan serta prestasi kerja, laksanakan pekerjaan dengan penuh komitmen, berintegritas dan tanggung jawab. Ayo bersama kita sukseskan pemilu 2024 dengan aman, damai, lancar, dan kondusif,” pungkas Camat Kayan Hulu, Yudius. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senen Maryono Desak Penanganan Stunting Lebih Serius, Jangan Sekadar Program Seremonial

    Senen Maryono Desak Penanganan Stunting Lebih Serius, Jangan Sekadar Program Seremonial

    • calendar_month Kam, 19 Mar 2026
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Maryono, mendesak pemerintah daerah untuk lebih serius dan terukur dalam menangani persoalan stunting di Bumi Senentang. Ia menilai, hingga kini upaya yang dilakukan belum menunjukkan hasil signifikan dan cenderung masih bersifat seremonial. Menurut politisi Partai PAN, stunting bukan hanya isu kesehatan, melainkan persoalan multidimensi yang berdampak langsung pada […]

  • Hormat Bendera Anak Perbatasan

    Hormat Bendera Anak Perbatasan

    • calendar_month Sen, 30 Okt 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Meski daerahnya jauh dari pusat pembangunan, rasa cinta tanah air tetap ada di sanubari masyarakat perbatasan Indonesia. Setidaknya hal itu ada di generasi penerus warga tapal batas tersebut. Mungkin, beberapa foto anak SD Sekolah Jauh di Dusun Tabau, Desa Swadaya, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, adalah buktinya. Para pelajar tersebut terlihat sedang hormat […]

  • Keterbatasan Fiskal jadi Tantangan, DPRD Sintang Tetap Kawal Usulan ke Provinsi

    Keterbatasan Fiskal jadi Tantangan, DPRD Sintang Tetap Kawal Usulan ke Provinsi

    • calendar_month Sab, 11 Apr 2026
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Nikodemus, menegaskan komitmennya dalam mengawal usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten agar dapat diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memastikan program prioritas daerah tetap mendapat perhatian di tengah keterbatasan anggaran. “Ya tentu kita sudah sampaikan melalui Musrenbang ini, kita berharap […]

  • Sah, APBD Sintang 2018 Rp1,8 T

    Sah, APBD Sintang 2018 Rp1,8 T

    • calendar_month Jum, 1 Des 2017
    • 1Komentar

    LensaKalbar – APBD Sintang Tahun Anggaran 2018 senilai Rp1,84 Triliun disahkan dalam Paripurna di DPRD, Kamis (30/11). Pemerintah Daerah diharap langsung bekerja usai penetapan ini, agar pembangunan cepat berjalan. Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sintang, Jeff ray Edward didampingi Sandan dan Tery Ibrahim selaku Wakil Ketua dan dihadiri 26 dari 35 Anggota DPRD Sintang. Dihadiri […]

  • Persiapan Pilkades Sistem e-Voting Sudah 60 Persen

    Persiapan Pilkades Sistem e-Voting Sudah 60 Persen

    • calendar_month Ming, 9 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) dengan sistem “electronic voting” (e-voting) di Kabupaten Mempawah sudah mencapai 60 persen lebih. Pelaksanaan Pilkades itu sendiri dijadwalkan pada Maret 2020 yang diikuti oleh 30 desa di Kabupaten Mempawah. “Saat ini, sudah 60 persen proses persiapan Pilkades dengan sistem e-voting,” kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan […]

  • Respon Cepat, Wabup Mempawah Pastikan Bantuan untuk Korban Longsor Tersalurkan

    Respon Cepat, Wabup Mempawah Pastikan Bantuan untuk Korban Longsor Tersalurkan

    • calendar_month Sel, 14 Jul 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah merespons cepat bencana alam (longsor) di Gang Baiduri, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Selasa (14/7/2020). Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi didampingi Ketua PKK Mempawah, H Julina, Kepala Desa Peniraman, dan Camat Sungai Pinyuh meninjau langsung lokasi longsor tersebut. “Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,” ucap Wabup Mempawah. Kendati demikian, Wabup […]

expand_less