Breaking News
light_mode
OPD

Kiriminalisasi Peladang Jangan Sampai Terulang Lagi

  • calendar_month Rab, 3 Mar 2021
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Wakil Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward menghadiri Focus Grup Discussion (FGD) dalam rangka upaya pencegahan dan penegakan hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan Lahan (karhutla) di Kabupaten Sintang, ditinjau dari aspek hukum dan kearifan lokal di Hotel My Home Sintang, Rabu (3/3/2021).

Jeffray mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi penyempurnaan Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Kabupaten Sintang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2020.

“Aturannya sudah baik dan mangakomodir semuaa sisi. Hanya memang, penarapannya memang harus dilaksanakan dengan baik. Mulai dari sosialisasinya agar semua masyarakat tahu. Jangan sampai membuat aturan tapi justru membuat masyarakat menjadi sulit. Atau mereka tidak mengetahui apa yang harus lakukan,” kata Jeffray.

Mengenai kegiatan membuka lahan pertanian dengan berladang, ditegaskan politisi PDI Perjuangan ini bahwa aktivitas itu sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat sejak dulu. Jeffray berharap dengan adanya Perbup Tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Kabupaten Sintang, bisa melindungi masyarakat agar bisa berladang dengan baik dan tidak takut ditangkap bahkan dipidanakan.

“Kemudian luasan yang boleh berladang agar bisa diatur secara baik. Jangan sampai nanti tidak diatur, tidak bisa dikoordinir dengan baik sehingga menimbulkan hal-hal yang justru merugikan kita. Memang kalau dari sisi aturan perundang-undangan ini berat bagi kita. Memang tidak boleh. Tapi kita bicara kearifan lokal. Ini yang paling penting. Makanya, saya berterima kasih pada pemerintah yang sudah memperhatikan ini,” ucapnya.

Jeffray mengungkapkan, dari forum diskusi yang dilaksanakan semuanya sepakat bahwa kearifan lokal menjadi hal yang harus digaris bahawi, bagaimana memperhatikan adat istiadat ini harus diakomodir dalam pelaksanaan ketentuan baik Perbup maupun tindakan-tindakan hukum lainnya.

“Saya juga mau dan kita juga sepakat kalau kasus peladang dipidana terulang lagi. Kalaupun ada masalah, kita harapkan ini diselesaikan ditingkat bawah, diselesaikan aparat desa setempat maupun pengurus desa yang ada,” tegas Jeffray. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Orangtua Diimbau Waspada Penyakit Hepatitis Akut Misterius

    Orangtua Diimbau Waspada Penyakit Hepatitis Akut Misterius

    • calendar_month Sen, 30 Mei 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Welbertus mengimbau masyarakat khususnya orang tua mengantisipasi penyebaran hepatitis akut yang dilaporkan cukup membahayakan bagi anak. Olehkarenanya, pemerintah daerah diminta bekerja cepat dalam memonitor dan mengatasi penyakit tersebut. “Peran orang tua sangat penting dalam menghadapi hepatitis akut yang masih belum diketahui penyebabnya ini. Salah satu […]

  • Sekda Kartiyus Wajibkan Kepala OPD jadi Bapak atau Bunda Asuh Anak Stunting

    Sekda Kartiyus Wajibkan Kepala OPD jadi Bapak atau Bunda Asuh Anak Stunting

    • calendar_month Rab, 11 Okt 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Kartiyus mengajak seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang serta masyarakat yang tergolong ekonomi mampu atau “Kaya” untuk menjadi Bapak atau Bunda Asuh Anak Stunting di Bumi Senentang. “Semua kepala OPD wajib menjadi sponsor. Ini program kemanusiaan. Untuk tahap awal, target kita ibu hamil, ibu menyusui dan […]

  • Kartimia Minta Pemerintah Pantau Kinerja Guru Pedalaman dan Perbatasan

    Kartimia Minta Pemerintah Pantau Kinerja Guru Pedalaman dan Perbatasan

    • calendar_month Kam, 4 Agu 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dalam rangka menjamin mutu pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang meminta pemerintah daerah untuk memantau dan  meningkatkan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab guru yang berada di pedalaman maupun perbatasan, khususnya di Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu. Perihal inipun diungkapkan Kartimia Marwani, anggota DPRD Sintang […]

  • Berharap Rakernas Apeksi Hasilkan Rekomendasi Strategis

    Berharap Rakernas Apeksi Hasilkan Rekomendasi Strategis

    • calendar_month Sel, 2 Jul 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menghadiri jamuan makan malam (Welcome Dinner) peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2019 di Gedung The Renaissance Ballroom, Semarang, Selasa (2/7/2019). Apeksi yang beranggotakan 98 Pemerintah Kota (Pemkot) seluruh Indonesia menggelar Rakernas XIV mulai tanggal 2-5 Juli 2019 di Kota Semarang. […]

  • Wow, Perbaiki Ruang Kelas Butuh Rp50 T

    Wow, Perbaiki Ruang Kelas Butuh Rp50 T

    • calendar_month Ming, 25 Feb 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Mendengar keluhan terkait memprihatinkannya sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sintang, Direktur Dana Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Putut Hari Satyaka mengungkapkan, untuk memperbaiki ruang kelas seluruh Indonesia membutuhkan biaya Rp50 Triliun. “Itu hanya untuk memperbaiki ruang kelas. Apalagi sarana dan prasarana lainnya,” kata Hari di hadapan Wakil Bupati Sintang Askiman dan […]

  • BPBD Sintang Bangun 12 Jembatan Tahun Ini, Jembatan Pembunoh Masuk Prioritas
    OPD

    BPBD Sintang Bangun 12 Jembatan Tahun Ini, Jembatan Pembunoh Masuk Prioritas

    • calendar_month Sel, 27 Mei 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sintang, Abdul Syufriadi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaksanakan proyek perbaikan atau pembangunan 12 titik jembatan secara serentak pada tahun ini. Proyek ini didukung anggaran sebesar Rp10 miliar yang bersumber dari hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satu jembatan yang menjadi prioritas perbaikan adalah Jembatan Pembunoh, dengan […]

expand_less