Breaking News
light_mode
OPD

Kiriminalisasi Peladang Jangan Sampai Terulang Lagi

  • calendar_month Rab, 3 Mar 2021
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Wakil Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward menghadiri Focus Grup Discussion (FGD) dalam rangka upaya pencegahan dan penegakan hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan Lahan (karhutla) di Kabupaten Sintang, ditinjau dari aspek hukum dan kearifan lokal di Hotel My Home Sintang, Rabu (3/3/2021).

Jeffray mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi penyempurnaan Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Kabupaten Sintang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2020.

“Aturannya sudah baik dan mangakomodir semuaa sisi. Hanya memang, penarapannya memang harus dilaksanakan dengan baik. Mulai dari sosialisasinya agar semua masyarakat tahu. Jangan sampai membuat aturan tapi justru membuat masyarakat menjadi sulit. Atau mereka tidak mengetahui apa yang harus lakukan,” kata Jeffray.

Mengenai kegiatan membuka lahan pertanian dengan berladang, ditegaskan politisi PDI Perjuangan ini bahwa aktivitas itu sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat sejak dulu. Jeffray berharap dengan adanya Perbup Tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Kabupaten Sintang, bisa melindungi masyarakat agar bisa berladang dengan baik dan tidak takut ditangkap bahkan dipidanakan.

“Kemudian luasan yang boleh berladang agar bisa diatur secara baik. Jangan sampai nanti tidak diatur, tidak bisa dikoordinir dengan baik sehingga menimbulkan hal-hal yang justru merugikan kita. Memang kalau dari sisi aturan perundang-undangan ini berat bagi kita. Memang tidak boleh. Tapi kita bicara kearifan lokal. Ini yang paling penting. Makanya, saya berterima kasih pada pemerintah yang sudah memperhatikan ini,” ucapnya.

Jeffray mengungkapkan, dari forum diskusi yang dilaksanakan semuanya sepakat bahwa kearifan lokal menjadi hal yang harus digaris bahawi, bagaimana memperhatikan adat istiadat ini harus diakomodir dalam pelaksanaan ketentuan baik Perbup maupun tindakan-tindakan hukum lainnya.

“Saya juga mau dan kita juga sepakat kalau kasus peladang dipidana terulang lagi. Kalaupun ada masalah, kita harapkan ini diselesaikan ditingkat bawah, diselesaikan aparat desa setempat maupun pengurus desa yang ada,” tegas Jeffray. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Erlina Tekankan Efektivitas Layanan Publik, OPD Diminta Selaraskan Program Daerah dan Pusat

    Bupati Erlina Tekankan Efektivitas Layanan Publik, OPD Diminta Selaraskan Program Daerah dan Pusat

    • calendar_month Rab, 5 Nov 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah menegaskan komitmennya dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Hal itu disampaikan Bupati Mempawah, Erlina, saat memimpin rapat kerja bersama Wakil Bupati Juli Suryadi, seluruh kepala OPD, dan para camat di Aula Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Rabu (5/11/2025). Dalam rapat yang menjadi tindak lanjut Rakornas Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga […]

  • SDN 19 Telayar Terbakar, Erlina Minta Dikporapar Siapkan Ruang Belajar Mengajar Sementara

    SDN 19 Telayar Terbakar, Erlina Minta Dikporapar Siapkan Ruang Belajar Mengajar Sementara

    • calendar_month Sab, 17 Agu 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pasca mengetahui musibah kebakaran di SDN 19 Dusun Telayar, Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur yang terjadi pada Sabtu (17/8/2019). Bupati Mempawah memerintahkan Plt Kadis Dikporapar, Sawardi untuk melihat kondisi di lapangan. “Siang tadi menjelang upacara penurunan bendera, saya mendapat laporan bahwa SDN 19 Telayar mendapat musibah kebakaran yang menghanguskan 1 sekolah. Saya meminta […]

  • Pentingnya Sinergitas dan Kolaborasi DPRD dan Kepala Daerah

    Pentingnya Sinergitas dan Kolaborasi DPRD dan Kepala Daerah

    • calendar_month Rab, 16 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah mitra Kepala Daerah. Perihal inipun tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah yang bersifat checks and balances. “Tentunya ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan […]

  • BPSK Harus Lindungi Konsumen!

    BPSK Harus Lindungi Konsumen!

    • calendar_month Kam, 28 Feb 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar –  Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H M.Hum meminta kepada seluruh anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang baru dilantik untuk dapat melindungi konsumen. “Silakan, jalankan tugas dengan baik. Kedepan konsumen harus lebih dilindungi dari kegiatan perdagangan yang dapat merugikan konsumen,” pinta Sutarmidji, Kamis (28/2/2019), saat melantik BPSK Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten […]

  • Dua Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur Ditangkap

    Dua Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur Ditangkap

    • calendar_month Ming, 19 Jan 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepolisian Resor (Polres) Sintang berhasil meringkus dua orang terduga pelaku kasus pencabulan anak bawah umur di sebuah rumah kost Jalan Masuka, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Sabtu (18/1/2020). Kapolres Sintang, AKBP Adhe Hariadi melalui Paur Humas Polres Sintang, Ipda Baryono mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap M (18) dan A […]

  • Karolin Targetkan Cetak Adminduk di Kecamatan

    Karolin Targetkan Cetak Adminduk di Kecamatan

    • calendar_month Ming, 8 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus surat administrasi kependudukan (Adminduk), Bupati Landak, Karolin Margret Natasa mengatakan saat ini pihaknya tengah mengusahakan agar pencetakan administrasi kependudukan baik Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun Akte Kelahiran bisa dilakukan di Kecamatan. “Berkaitan dengan pelayanan publik, saya masih berjuang untuk bisa mencetak KTP, KK dan Akte […]

expand_less