Dialog Ketua Dewan Menuai Harapan Pembangunan

LensaKalbar – Di sela – sela perjalanannya menuju Kecamatan Ketungau Hulu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang, Florensius Ronny didampingi anggota DPRD lainnya menyempatkan diri singgah di Dusun Kedembak Air Tabun, Desa Panggi Agung, Kecamatan Ketungau Tengah.

Legislator Partai Nasional Demokrat (NasDem) inipun berdialog dengan masyarakat setempat. Hasilnya, tidak hanya persoalan infrastruktur jalan, jembatan, dan pendidikan saja yang dikeluhkan, tapi jaringan telekomuniasi dan air bersih juga menjadi persoalan masyarakat setempat.

Olehkarenanya, wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Sintang ini, memastikan akan membawa persoalan jaringan telekomunikasi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI.

“Soal jaringan telekomunikasi, kami DPRD dan Diskominfo Sintang akan ke Kemenkominfo RI, kita akan berupaya mengusulkan pembangunan jaringan di sini,” kata Ketua DPRD Sintang.

Nah, untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tentunya ini bukan persoalan yang baru muncul di daerah kita. Penanganannya butuh proses dan tidak juga semudah mengembalikan telapak tangan.

Walau demikian, Ronny memastikan pemerintah daerah tidak berdiam diri melihat kondisi ini. Berbagai langkah dan kebijakan terus diambil agar persoalan infrastruktur di Sintang teratasi. Tentunya dengan mekanisme pembangunan yang ada.

“Contoh ya, bila diajukan tahun 2020 maka realisasinya akan dilakukan pada tahun 2021. Ini adalah aturan negara yang harus kita taati bersama. Untuk itu, saya sebagai wakil rakyat dan semua masyarakat harus bersinergi lah kita dalam mengisi pembangunan, biar kita bisa maju bersama,” katanya.

Selain itu, Ronny meminta kepada masyarakat untuk tidak khwatir. Sebab, aneka aspirasi yang disampaikan tersebut akan di bawanya ke dalam sidang paripurna dan rapat komisi DPRD Sintang.

“Untuk persoalan pendidikan menengah atas, kami hanya bisa memfasilitasi masyatakat untuk berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, karena kewenangan pendidikan tingkat SMA bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah, tapi pemerintah provinsi,” jelasnya.

Kepala Desa Panggi Agung, Hekman Elia mengatakan pihaknya ingin menggunakan momen dialog ini untuk menyampaikan sejumlah capaian pembangunan yang ada di desanya. Selain itu ia bersama dengan beberapa pemuka masyarakat setempat memaparkan kondisi rill dan kendala pembangunan di wilayahnya.

Selain persoalan jalan dan jembatan, menurut dia, adalah jaringan telekomunikasi. Sebab, infrastruktur tersebut dinilainya begitu mendesak.

“Kita harap aspirasi yang telah kami sampaikan mendapatkan solusi dari wakil rakyat, terutama soal sinyal komunikasi,” pungkasnya. (Dex)