Breaking News
light_mode

50 Persen Masyarakat Sintang Gantungkan Hidup di Kebun Sawit

  • calendar_month Jum, 24 Jun 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny mengatakan bahwa sampai hari ini 50 persen rakyatnya yang menggantungkan kehidupannya kepada kebun kelapa sawit.

“50 persen masyarakat kabupaten ini yang menggantungkan hidupnya di kebun kelapa sawit, ini tersebar di 14 kecamatan kita,” ungkap Florensius Ronny, kemarin.

Berkaitan dengan harga tandan buah segar (TBS), politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengharapkan pemerintah agar melakukan kajian ulang atau evaluasi pasca dicabutnya kebijakan larangan ekspor oleh pemerintah pusat.

“Kita akui bahwa harga TBS masih terjun bebas, tentunya kondisi ini mempersulit petani sawit kita,” ujar Florensius Ronny.

Tidak dipungkiri juga bahwa penyebab harga TBS ini terjun bebas dari harga sebelumnya, ungkap Florensius Ronny, merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat soal larangan ekspor minyak mentah sawit atau CPO waktu lalu.

“Imbasnya sampai hari ini, belum lagi harga pupuk juga mengalami kenaikan dari sebelumnya, sehingga mrmbuat petani sawit kita merugi,” terang Florensius Ronny.

Kendati demikian, Florensius Ronny mengaku beryukur ketika pemerintah pusat telah mencabut larangan ekspor minyak mentah sawit atau CPO. Tetapi, dia berharap agar pemerintah pusat melakukan kontrol kembali terhadap harga tandan buah segar (TBS). Lantaran harga TBS masih belum stabil sampai saat ini.

“Mudah-mudahan harga TBS bisa kembali normal lagi, sebelum kebijakan larangan ekspor minyak mentah sawit atau CPO diberlakukan kemarin,” kata Florensius Ronny.

Kata Florensius Ronnny, harga TBS sebelum kebijakan larangan ekspor diberlakukan pemerintah pusat mendakati harga Rp4.000,- perkilonya. “Tetapi kondisi harga TBS sampai hari ini mengalami penurunan hingga di angka Rp2.000, -perkilonya. Artinya, dari harga itu sendiri sudah 50 persen turunnya. Tentunya kondisi ini membuat petani sawit kita gelisah,” pungkasFlorensius Ronny, wakil rakyat dari Dapil Kelam Permai-Dedai-Sungai Tebelian ini.

Kusairi (45) saty di antara petani sawit di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang berharap harga tandan buah segar (TBS) segera kenbali normal sebelum adanya larangan ekspor minyak mentah sawit atau CPO.

“Kami harap harga jual TBS ini kembali normal lagi, kalau tetap di harga Rp. 2.200,- perkilonya, maka akan berdampak juga pada biaya pemeliharaan kebun. Apalagi sekarang ini harga pupuk mengalami kenaikan yang begitu signifikan,” ujar Kusairi. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sungai Kapuas dan Melawi Berhias 21 Sampan Menawan

    Sungai Kapuas dan Melawi Berhias 21 Sampan Menawan

    • calendar_month Sel, 8 Mei 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Masyarakat Kabupaten Sintang berduyun-duyun ke pinggiran Sungai Kapuas dan Melawi, Selasa (8/5), untuk menyaksikan Festival Sampan Hias, sebagai bagian dari kemeriahan Peringatan Hari Jadi ke-656 Kota Sintang 2018. Setidaknya 21 sampan hias berseliweran di Sungai Kapuas dan Melawi di Bumi Senentang tersebut. Pemandangan yang menyejukkan mata. “Sampan hias ini salah satu dari empat […]

  • Setiap KUBE Terima Rp20 Juta

    Setiap KUBE Terima Rp20 Juta

    • calendar_month Jum, 29 Sep 2017
    • 1Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah memberikan bantuan dana untuk 45 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) perkotaan dan pedesaan. Bantuan senilai Rp950 juta disalurkan secara bertahap. Setiap KUBE akan menerima dana sebesar Rp20 juta, terdiri atas 25 KUBE perkotaan, yakni 23 KUBE di Kecamatan Sungai Pinyuh, masing-masing 1 KUBE di Kecamatan Anjongan dan Kecamatan Mempawah Hilir. […]

  • Mempawah Gelar Rakor Keamanan Idul Fitri 1444 H

    Mempawah Gelar Rakor Keamanan Idul Fitri 1444 H

    • calendar_month Jum, 14 Apr 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Guna memastikan perayaan Idul Fitri 1444 Hijriyah berjalan lancar dan aman, Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar Rapat Koordinasi Bersama Forkopimda serta Organisasi Agama di Balai Junjung Titah Kantor Bupati Mempawah, Jumat (14/4/2023). Rakor dipimpn langsung Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi didampngi Sekda Mempawah, Ismail dan Kapolres Mempawah, AKBP Sudarsono. Pada kesempatan tersebut, Wabup […]

  • Jarot Akui Peran Besar Media Massa untuk Keterbukaan Informasi Publik

    Jarot Akui Peran Besar Media Massa untuk Keterbukaan Informasi Publik

    • calendar_month Rab, 7 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Sintang, Jarot Winarno didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan menghadiri Focus Group Disscussion (FGD) Daerah dalam rangka penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 di Aston Hotel & Convention Center Pontianak, Rabu (7/4/2021). Focus Group Disscussion (FGD) tersebut dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Presiden Republik […]

  • Bupati Jarot Minta Status Jalan Provinsi Diprioritaskan

    Bupati Jarot Minta Status Jalan Provinsi Diprioritaskan

    • calendar_month Jum, 17 Jan 2020
    • 1Komentar

    LensaKalbar – Tatkala menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo Bupati Sintang, Rabu (15/01/2020) lalu, Bupati Sintang, Jarot Winarno berharap adanya perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalbar terkait ruas jalan status provinsi yang rusak yakni, Jalan Sintang – Semubuk, kemudian Simpang Medang – Nanga Mau, Nanga Mau – Tebidah, kemudian […]

  • SPIP Bukan Kewajiban Tapi Kebutuhan

    SPIP Bukan Kewajiban Tapi Kebutuhan

    • calendar_month Rab, 16 Mar 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja pegawai di internal Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dilakukan melalui tiga unsur atau lebih dikenal dengan Three Line of Defence. Ketiganya adalah, manajemen, unit kepatuhan internal (UKI) dan inspektorat. Hal itu dikatakannya juga sebagai upaya menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 […]

expand_less