Breaking News
light_mode

26 Desa di Tempunak Minta Perbaikan Jalan dan Jembatan, Ini Saran Dewan Sintang

  • calendar_month Kam, 21 Feb 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tempunak telah dilaksanakan. Hasilnya, menitikberatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pasalnya dari 26 desa yang ada di Kecamatan Tempunak kondisinya masih memprihatinkan. “Hampir semua desa memprioritaskan perbaikan jalan dan jembatan,” kata Anggota DPRD Sintang, Tuah Mangasih kepada Lensakalbar.com, Kamis (21/2/2019).

Olehkarenanya, Tuah menyarankan agar 26 desa tersebut dapat menyurati Bupati Sintang atau dinas terkait seperti, Dinas Pekerjaan Umum Sintang. Sehingga ruas jalan dan jembatan 26 desa yang ada di Kecamatan Tempunak dapat ditangani secepat mungkin.

“Kerusakan jalan dan jembatan kita juga disebabkan oleh faktor cuaca. Karena curah hujan dengan intensitas tinggi belakangan ini terjadi di wilayah Kabupaten Sintang,” katanya.

Kendati demikian, ungkap Tuah, beberapa titik ruas jalan di pedalaman Kecamatan Tempunak akan ditangani oleh UPJJ. Apabila tidak maka akan menghambat mobilitas angkutan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat setempat.

“Tapi memang kalau curah hujan masih tinggi maka pekerjaannya belum bisa maksimal,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku akan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya, sehingga apa yang diusulkan pada Musrenbang 2019 ini dapat terealisasi di tahun 2020 mendatang.

“Sebagai wakil rakyat tentu akan berbuat sekuat tenaga dengan berbagai daya upaya agar apa yang diajukan oleh desa merupakan skala prioritas di desanya masing-masing untuk dapat terealisasi,” tuturnya.

Selain itu, legislator Dapil Kecamatan Sepauk – Tempunak itu akan semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Terutama dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang.

“Kita juga akan melakukan komunikasi yang intens dengan Pemprov Kalbar dan Pemerintah Pusat (Pempus) agar dana mereka juga bisa masuk ke Kecamatan Tempunak. Mengingat kondisi ruas jalan dan jembatan benar-benar memprihatinkan,” ungkapnya.

Hanya saja, ungkap Tuah, untuk menarik dana APBD Provinsi dan APBN masuk ke Kecamatan Tempunak dibutuhkan trik-trik tersendiri. Sehingga apa yang dikomunikasikan dapat sejalan dengan harapan kita bersama. Tapi apabila ada dukungan politis dari masyarakat, dirinya optimis ihwal tersebut dapat terealisasi.

“Semoga hasil Musrenbang bang tahun ini bisa banyak terealisasi di tahun 2020 nanti,” pungkasnya. (Dex)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Danrem 121/Abw Datangi TVRI Kalbar, Ini Tujuannya

    Danrem 121/Abw Datangi TVRI Kalbar, Ini Tujuannya

    • calendar_month Sen, 21 Jan 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dalam rangka menjalin silaturahmi, Komandan Korem 121/Abw Brigjen TNI Bambang Trisnohadi melakukan kunjungan kerjanya ke TVRI Kalbar, Senin (21/1/2019). Kedatangan Danrem 121/Abw disambut langsung oleh kepala TVRI Kalbar, Risal Damis beserta Stafnya di ruang pertemuan TVRI. Kepala TVRI Kalbar, Risal Damis mengucapkan terimakasih kepada orang nomor satu di Korem 121/Abw yang sudah mau […]

  • Wali Kota Minta Proses Hukum Pembakar Lahan

    Wali Kota Minta Proses Hukum Pembakar Lahan

    • calendar_month Kam, 18 Feb 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kebakaran lahan yang akhir-akhir ini terjadi di sejumlah titik wilayah Kota Pontianak, membuat gerah Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Pasalnya, diantara kejadian terbakarnya lahan, ada beberapa yang disinyalir sengaja dibakar. Untuk itu, pihaknya tengah melakukan penyelidikan dan investigasi pada lokasi-lokasi tersebut. “Ada beberapa yang sudah agak jelas pelaku yang membakar dan yang […]

  • Konsultasi Publik RPD 2024-2026

    Konsultasi Publik RPD 2024-2026

    • calendar_month Rab, 1 Feb 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan walau masa jabatannya bersama Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan akan selesai 23 Desember 2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Pontianak harus tetap berlanjut. Oleh karenanya disusunlah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 sebagai pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2024. “RPJP harus berlanjut, Kota […]

  • Sekda Ismail Hadiri Pengukuhan Kepala BPKP Kalbar

    Sekda Ismail Hadiri Pengukuhan Kepala BPKP Kalbar

    • calendar_month Sel, 30 Jan 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mempawah, Ismail menghadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (30/1/2024). Rudy Mahani Harahap dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson menggantikan Ayi Riyanto yang berpindah tugas ke Perwakilan […]

  • Pontianak Menuju Kota Kreatif Indonesia

    Pontianak Menuju Kota Kreatif Indonesia

    • calendar_month Sen, 26 Agu 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota Pontianak tengah mengajukan diri sebagai Kota Kreatif Indonesia ke Kemenparekraf. Saat ini tim pusat tengah melakukan uji petik dengan turun langsung ke lapangan. Uji petik dilakukan sejak Senin (26/8/2024). Kepala Bappeda Pontianak Sidig Handanu menjelaskan ada beberapa alternatif sub sektor ekonomi kreatif yang diajukan. Antara lain budaya ngopi, seni tari dan […]

  • Opini WTP ke-7 Kali, Bupati Karolin: Ini Tantangan dan Motivasi

    Opini WTP ke-7 Kali, Bupati Karolin: Ini Tantangan dan Motivasi

    • calendar_month Sen, 29 Jun 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Untuk yang ketujuh kalinya Pemerintah Kabupaten Landak terus mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Landak dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat. Pencapaian yang diketahui secara daring tersebut disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat melalui rapat bersama Bupati dan Walikota se-Kalimantan Barat yang digelar secara […]

expand_less