Breaking News
light_mode

2023, Pemprov Kalbar Prioritaskan Bangun Infrastruktur Jalan

  • calendar_month Sel, 4 Okt 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, H Ria Norsan menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2023, di Aula Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Senin (3/10/2022).

Dalam rapat paripurna itu, delapan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kalbar secara umumnya, menyorot tentang infrastruktur di Provinsi Kalbar terutama jalan provinsi yang dinilai kondisi jalan belum mantap. Selain itu juga pengadaan barang dan jasa.

Fraksi-fraksi menilai masih lambatnya pihak Pemerintah Provinsi Kalbar, serta peningkatan pelayanan publik menurut pihak legislatif tidak adanya peningkatan.

“Kami dari fraksi PDI Perjuangan menyoroti Infrastruktur di tahun 2023 harus kondisi mantap dan pengadaan barang dan jasa dari pihak pemerintah provinsi masih terlambat,” ungkap juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yoseph Alexander saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.

Senada dengan Fraksi PDI Perjuangan, juru bicara fraksi Partai Golkar, Erry Iriansyah mengatakan bahwa persoalan infrastruktur menjadi salah satu sorotan bagi fraksi Golkar untuk diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Kami mengingatkan Provinsi Kalbar untuk melakukan pemerataan pembangunan yang masih belum tersentuh dan Pemda harus mencari pendapatan-pendapatan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalbar,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar mengungkapkan bahwa di tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalbar akan memprioritaskan pembangunan pada bidang infrastruktur dengan nilai kisaran ratusan miliar.

“Tahun 2023 prioritas pembangunan kita di bidang infrastruktur jalan. Kita perkirakan kisaran sekitar Rp800 miliar – Rp1 triliun akan kita upayakan. Target kita pada 2023 nanti jalan mantap bisa mencapai 80 persen,” ungkapnya.

Tak hanya infrastruktur jalan saja, Wagub Kalbar menambahkan bahwa untuk di sektor pendidikan dan kesehatan bagi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dalam pelayanan publik tersebut juga diprioritaskan dan berencana membangun sekolah bagi daerah yang memerlukan.

“Untuk pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus kita, kita akan bangun sekolah bagi daerah terpencil dan jauh dari masyarakat. Seperti di daerah Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang, dan lainnya yang belum ada sekolahnya, akan kita bangun,” pungkasnya. (aws/LK1)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mampu Bayar Iuran JKN-KIS? Jangan Ambil Hak Orang Lain Donk!

    Mampu Bayar Iuran JKN-KIS? Jangan Ambil Hak Orang Lain Donk!

    • calendar_month Sel, 23 Jun 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Vivianti adalah peserta JKN-KIS dari segmen PBPU yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang memiliki hak rawat dikelas 3. Selama menerima KIS tersebut, belum pernah sekalipun ia gunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik itu di FKTP maupun pada saat rawat inap di rumah sakit. “Saya sempat menerima […]

  • Wabup Pagi Minta PPK Kuasai Konsep Value For Money

    Wabup Pagi Minta PPK Kuasai Konsep Value For Money

    • calendar_month Kam, 26 Nov 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Meningkatkan kapasitas dan kemampuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar sosialisasi peningkatan kompetensi sebagai syarat pemenuhan value for money pengadaan barang/jasa. Sosialisasi yang diikuti puluhan peserta ini dibuka Wakil Bupati, Muhammad Pagi, Kamis (26/11/2020), di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah. “Kepada seluruh peserta sosialisasi, hendaknya benar-benar menyimak, memahami dan menguasai materi […]

  • Masalah Jalan di Sintang Masih jadi PR Besar Pemerintah

    Masalah Jalan di Sintang Masih jadi PR Besar Pemerintah

    • calendar_month Kam, 21 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Program pembangunan infrastruktur selalu menjadi prioritas utama pemerintah. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mewujudkan keadilan ekonomi secara merata. Upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di tengah ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19 dua tahun belakangan ini, menyebabkan penundaan beberapa rencana pembangunan infrastruktur sehingga aktivitas […]

  • Kominfo Ajak Semua Pihak Waspada Hoaks Jelang Pemilu 2024
    OPD

    Kominfo Ajak Semua Pihak Waspada Hoaks Jelang Pemilu 2024

    • calendar_month Sel, 1 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Tahun politik tidak terlepas dari berita-berita bohong atau hoaks yang beredar di platform media. Media sosial dapat di akses berbagai kalangan dan menjadi sarang penyebaran berita hoaks, maka masyarakat harus lebih teliti memilah dan memilih berita yang tepat dan akurat. Hal tersebut disampaikan Syukur Saleh, Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan […]

  • Kontribusi Pontianak untuk Dunia

    Kontribusi Pontianak untuk Dunia

    • calendar_month Sen, 13 Feb 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota Pontianak berupaya berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim dunia. Salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi Perubahan Iklim dengan pendampingan Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM) Asia Pacific, dan Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific Institut Pertanian Bogor (CCROM IPB). Kota Pontianak jadi satu […]

  • Komisi D Bakal Undang 40 Perusahaan Perkebunan, Ini yang Dibahas…

    Komisi D Bakal Undang 40 Perusahaan Perkebunan, Ini yang Dibahas…

    • calendar_month Sen, 9 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak 40 perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Sintang bakal di kumpulkan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang. Pasalnya, Komisi D DPRD Sintang, Dinas Pertanian dan Pekebunan Kabupaten Sintang, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sintang akan menggelar rapat kerja dengan seluruh perusahaan perkebunan itu. “Beberapa […]

expand_less