Breaking News
light_mode

Wew…ASN Dilarang Selfi dan Foto Bareng Calon Kepala Daerah

  • calendar_month Sen, 12 Feb 2018
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pemerintah melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berswafoto (selfie) atau berfoto bareng Calon Kepala Daerah dan mengunggahnya (posting) di Media Sosial (Medsos).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang berlaku sejak 1 Januari 2018.

“Larangan ini diterapkan sebagai upaya pemerintah mengantisipasi dan mencegah adanya penggiringan opini terhadap Calon Kepala Daerah melalui foto,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang, Palentinus, Senin (12/2).

Melalui larangan berselfie atau foto bareng ini, menurut Palentinus, netralitas ASN akan tetap terjaga saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun ini.

Ancaman sanksipun, tambah Palentinus, telah disiapkan bagi ASN yang nekat melanggar kebijakan ini, mulai administratif hingga pemecatan.

“SE tersebut sudah kita sosialisasikan, mulai dari tingkat Camat, Lurah hingga Desa,” akunya.

Tetapi, Palentinus tidak melarang ASN selfie atau berfoto bareng dengan Calon Kepala Daerah, kalau hanya untuk kepentingan pribadi, alias tidak disebarluaskan.

“Fotonya jangan sampai di-posting ke Medsos, sebab itu bisa dianggap tidak netral,” ingatnya.

Pihaknya, tambah Palentinus, tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi tegas kepada ASN yang tidak netral. Mulai sanksi administratif hingga pemecatan sebagaimana aturan yang berlaku.  (Dex)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ingat! Dana Aspirasi Dewan Adalah Hak Masyarakat

    Ingat! Dana Aspirasi Dewan Adalah Hak Masyarakat

    • calendar_month Ming, 6 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Lusi mengatakan bahwa masyarakat khususnya di wilayah perbatasan sudah tidak percaya sama wakil rakyat yang duduk di Gedung DPRD Sintang. Pasalnya, dana aspirasi yang dititipkan pemerintah kepada dewan tidak pernah sampai kepada masyarakat.  Contohnya, berapa banyak wakil rakyat yang duduk di DPRD Sintang berasal dari […]

  • Hore, Tahun Ini Imigrasi Buka Pelayanan Paspor di Mempawah

    Hore, Tahun Ini Imigrasi Buka Pelayanan Paspor di Mempawah

    • calendar_month Kam, 30 Jan 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ada kabar gembira bagi warga Kabupaten Mempawah yang ingin plesiran keluar negeri. Pasalnya Dirjen Imigrasi melalui Imigrasi Kelas I TPI Pontianak akan mebuka cabang pelayanan membuat dan pergantian paspor atau dokumen keimigrasian lainnya di Mempawah. “Insyaallah, dalam tahun ini imigrasi ada di Mempawah, sehingga masyarakat Mempawah tidak susah lagi dalam pembuatan paspor. Yang […]

  • FGD Akomodir Saran dan Masukan

    FGD Akomodir Saran dan Masukan

    • calendar_month Kam, 28 Feb 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mulai membahas penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Pontianak. Penyusunan dokumen tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Kamis (28/2/2019). Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menjelaskan RPIK dimaksud merupakan dokumen perencanaan daerah di tingkat kabupaten/kota yang menggambarkan arah kebijakan pembangunan […]

  • Pesan Kartiyus untuk Anggota DPRD yang Baru Dilantik: Jalankan Tugas Sesuai Aturan yang Berlaku

    Pesan Kartiyus untuk Anggota DPRD yang Baru Dilantik: Jalankan Tugas Sesuai Aturan yang Berlaku

    • calendar_month Rab, 16 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Kartiyus mengtakan bahwa ada dua hal yang perlu dicermati para anggota DPRD Kabupaten Sintang yang baru saja dilantik. Pertama, secara konseptual maupun legal-formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari Pemerintahan Daerah, dimana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan (unitaris) memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan Lembaga […]

  • 16 Reklame Disegel Tim Penertiban Pajak Daerah

    16 Reklame Disegel Tim Penertiban Pajak Daerah

    • calendar_month Kam, 15 Des 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak bersama Satpol PP Kota Pontianak yang tergabung dalam Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) Kota Pontianak menertibkan sebanyak 16 reklame berbagai merek. Reklame dari berbagai jenis seperti neon box, papan reklame dan lainnya disegel dengan spanduk maupun stiker bertuliskan ‘Reklame Ini Belum Membayar Pajak’. Tim Penertiban menyisir sejumlah […]

  • Baru 48 Persen, RTLH Sintang Masih Tahap Pendataan

    Baru 48 Persen, RTLH Sintang Masih Tahap Pendataan

    • calendar_month Jum, 25 Jan 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Setakat ini, baru 48 persen data  rumah tidak layak huni (RTLH) yang masuk di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sintang. Sisanya, ditargetkan selesai di tahun 2019. “Baru 48 persen data yang masuk. Mudah-mudahan tahun 2019 ini semuanya masuk hingga 100 persen,” kata Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Sintang, Marbuansyah, ditemui Lensakalbar.com, […]

expand_less