Breaking News
light_mode

Waterfront Pontianak Dinilai Presiden Jokowi Paling Bagus di Inodnesia

  • calendar_month Kam, 5 Sep 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Satu di antara agenda Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo ke Pontianak, Kalimantan Barat adalah melihat perkembangan pembangunan waterfront Sungai Kapuas.

Selama kurun waktu tiga tahun pembangunan waterfront dikerjakan. Jokowi menilai pembangunan waterfront memberi dampak terhadap kehidupan masyarakat di sepanjang Sungai Kapuas.

“Rumah yang dulu membelakangi Sungai Kapuas, sekarang sebagian besar mulai menghadap ke sungai,” sebutnya usai meninjau waterfront, Kamis (5/9/2019).

Menurut Presiden Jokowi, dengan perubahan tersebut rumah masyarakat menghadap ke sungai akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan mereka yang bermukim di sepanjang Sungai Kapuas.

Ada empat kota yang dilakukan pembangunan waterfront, yakni di Bengkulu, Tegal, Semarang dan Pontianak. Waterfront Kota Pontianak dinilai orang nomor satu di Indonesia ini sebagai waterfront yang paling bagus dan panjang.

“Mungkin maksimal tahun depan beserta penataan toko dan lainnya, karena nanti juga ada pekerjaan di Gubernur dan Wali Kota,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan Kota Pontianak satu dari empat kota yang menjadi prioritas penataan waterfront. Program pengerjaan waterfront telah dimulai sejak tiga tahun yang lalu.

“Kita berharap dengan kedatangan Presiden melihat pengerjaan waterfront ini akan memberikan semangat baru,” ujarnya.

Ia menambahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan tetap menunjang konstruksi utama yang telah dilakukan kementerian dalam membangun waterfront. Pemkot Pontianak berkomitmen akan tetap merawat waterfront ketika telah diserahterimakan.

“Pinggiran Sungai Kapuas yang memiliki berpotensi akan kita bangun,” ungkapnya.

Dijelaskan Edi, Pemkot Pontianak mengalokasikan anggaran senilai sekitar Rp40 miliar pada tahun 2020. Pembangunan waterfront selanjutnya yang akan menyambung dari Kapuas Indah ke Senghie total mencapai 1,2 kilometer.

“Presiden sangat responsif dan mendukung, maka percepatan akan kita lakukan,” terangnya.

Edi menuturkan, Presiden Jokowi menginginkan penataan sebaik mungkin di sekitar Sungai Kapuas. Presiden juga menginginkan adanya kegiatan yang bisa mendatangkan wisatawan mengunjungi Sungai Kapuas.

“Sehingga denyut nadi perekonomian di sepanjang sungai itu hidup,” pungkasnya. (Jim/Humpro)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pembebasan Lahan untuk Pembangunan SGA Baru 75 Persen

    Pembebasan Lahan untuk Pembangunan SGA Baru 75 Persen

    • calendar_month Rab, 22 Jul 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali menggelar ekspose terhadap sejumlah perusahaan yang beroperasi di kabupaten itu, Rabu (22/7/2020). Ekspose kali ini menghadirkan PT Antam Tbk. Kegiatan yang berlangsung di ruang Bailairung setia itupun dipimpin langsung Bupati Mempawah, Hj Erlina didampingi Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi, dan Ketua DPRD Mempawah. Bupati Mempawah, Hj Erlina mengatakan, […]

  • Respon Cepat, Wabup Mempawah Pastikan Bantuan untuk Korban Longsor Tersalurkan

    Respon Cepat, Wabup Mempawah Pastikan Bantuan untuk Korban Longsor Tersalurkan

    • calendar_month Sel, 14 Jul 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah merespons cepat bencana alam (longsor) di Gang Baiduri, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Selasa (14/7/2020). Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi didampingi Ketua PKK Mempawah, H Julina, Kepala Desa Peniraman, dan Camat Sungai Pinyuh meninjau langsung lokasi longsor tersebut. “Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,” ucap Wabup Mempawah. Kendati demikian, Wabup […]

  • Tersangkut Kasus Hukum, Jarot Pastikan Tak Lindungi ASN

    Tersangkut Kasus Hukum, Jarot Pastikan Tak Lindungi ASN

    • calendar_month Kam, 27 Jul 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Sintang, Jarot Winarno menegaskan Pemerintah Sintang tidak akan melindungi atau melakukan intervensiterhadap ASN yang tersangkut persoalan hukum. “Tidak akan kita lindungi, apalagi sampai intervensi,” tegas Jarot, kemarin. Hanya saja, kata Jarot, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melakukan pendampingan terhadap ASN yang tersangkut persoalan hukum. “Kita ada Bagian Hukum Setda Sintang. […]

  • Sidak di Empat Intansi Pelayanan Publik, Jarot: Jangan Sampai Hak Politik Rakyat Hilang hanya Soal e-KTP!

    Sidak di Empat Intansi Pelayanan Publik, Jarot: Jangan Sampai Hak Politik Rakyat Hilang hanya Soal e-KTP!

    • calendar_month Rab, 2 Jan 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Didampingi Sekertaris Daerah Sintang, Yosepha Hasnah. Bupati Sintang, Jarot Winarno memimpin langsung inspeksi mendadak (Sidak) di empat intansi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, Rabu (2/1/2019). Berikut empat intansi pelayanan publik disidak Bupati Jarot: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil RSUD Ade M Djoen […]

  • Pemkab Mempawah – BPSDMI Teken MoU

    Pemkab Mempawah – BPSDMI Teken MoU

    • calendar_month Sen, 7 Jun 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Merealisasikan program pendidikan Kampus Politeknik Industri, Pemerintah Kabupaten Mempawah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian secara virtual, Senin (7/6/2021) di Aula Balairung Setia, Kantor Bupati Mempawah. Penandatanganan kerja sama penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan Setara Diploma I Vokasi Industri itu dilakukan oleh Bupati Mempawah, Hj Erlina […]

  • Tetapkan Batas Wilayah

    Tetapkan Batas Wilayah

    • calendar_month Jum, 10 Nov 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Welbertus mengungkapkan bahwa penetapan batas wilayah bukan hanya memberikan dasar yang jelas untuk perencanaan pembangunan, tetapi juga mempengaruhi distribusi sumber daya dan pengelolaan administrasi publik. “Artinya, kejelasan batas wilayah sangat penting dilakukan, supaya tidak menghambat pembangunan dan kebijakan pemerintah lainnya. Kita pernah mengalami kebijakan pemerintah […]

expand_less