Breaking News
light_mode

Wabup Nilai Prokes Efektif Tekan Penyebaran Covid-19

  • calendar_month Sel, 25 Mei 2021
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi mengajak dan menyerukan masyarakat agar patuh dan taat terhadap anjuran pemerintah terkait disiplin penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Sebab, menurut Wabup, prokes merupakan cara yang efektif untuk menghindari penuluran virus corona.

“Menghadapi situasi pandemi Covid-19 ini, saya minta masyarakat agar patuh dan taat terhadap anjuran dan kebijakan pemerintah. Agar, pandemi segera berakhir dan masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal seperti dulu,” kata Pagi saat menghadiri penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Parit Banjar, Kecamatan Mempawah Timur, Selasa (25/5/2021).

Terkait pandemi, Wabup minta masyarakat menghadapinya dengan hati yang dingin, sabar dan selalu taat kepada pemimpin. Sebab, dia menegaskan wabah penyakit Covid-19 merupakan ujian dari Allah Ta’ala untuk menguji keimanan dan kesabaran umat manusia di muka bumi.

“Wabah ini ujian dari Allah Ta’ala. Tuhan sedang menguji kita dengan kesabaran menghadapi situasi wabah berkepanjangan. Insya Allah, semuanya akan berakhir jika kita mau berikhtiar dengan mematuhi anjuran dan ketentuan yang telah ditetapkan pemimpin,” pendapatnya.

Saat ini, Pagi mengungkapkan, seluruh jajaran pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan bekerja keras menjaga masayarakat dan lingkungan dari ancaman penularan virus corona.

“Mulai dari imbauan, sosialisasi, anjuran hingga tindakan sudah dilaksanakan oleh petugas melalui Satgas di masing-masing wilayah. Kita berharap masyarakat dapat memahami dan mentaati apa yang telah disampaikan pemerintah,” harapnya.

Untuk itu, Pagi menyerukan seluruh masyarakat Desa Parit Banjar khususnya dan Kabupaten Mempawah umumnya agar bersabar dan selalu berfikir positif dalam menghadapi pandemi Covid-19. Masyarakat diminta tak terprovokasi dengan informasi hoax berkaitan dengan Covid-19.

“Hadapi pandemi dengan sabar dan pemikiran yang positif. Jika ada pemikiran-pemikiran yang keliru seperti tak percaya dengan Covid-19 jangan diikuti. Ikuti perkembangan infomasi yang disampaikan pemerintah,” pesannya.

Berkenaan dengan penyaluran BLT DD, Wabup minta agar dipergunakan dengan bijaksana untuk kebutuhan keluarga. Wabup menyadari nominal bantuan sebesar Rp300 ribu tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“BLT DD bentuk partisipasi dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang kesulitan menghadapi pandemi Covid-19. Nilai Rp300 ribu sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang semakin tinggi,” sebutnya.

“Karena itu, manfaatkan bantuan BLT DD dengan sebaik mungkin untuk kebutuhan konsumtif keluarga seperti membeli  beras dan lainnya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang kurang tepat,” pungkasnya. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polres Sintang Tangkap 3 Pemilik Kayu Ilegal di Tempunak

    Polres Sintang Tangkap 3 Pemilik Kayu Ilegal di Tempunak

    • calendar_month Sel, 24 Apr 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar –  Polres Sintang mengamankan tiga pemilik kayu diduga hasilillegal logging, Herman Hasan (53), Jenggo (44) dan Herman bin Miat (39), di Dusun Panti Jaya, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Senin (23/4). “Ketiganya telah diamankan di Polres Sintang untuk penyelidikan lebih lanjut,” ujar Kapolres Sintang AKBP Sudarmin, didampingi Kasatreskrim AKP Eko Mardianto, dalam keterangan […]

  • Updating Data Penduduk Miskin Agar Program Tepat Sasaran

    Updating Data Penduduk Miskin Agar Program Tepat Sasaran

    • calendar_month Sel, 6 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan mulai melakukan updating atau pemutakhiran data penduduk miskin di Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan berharap pendataan ini bisa lebih akurat. “Sehingga program penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak bisa tepat sasaran dan sesuai harapan masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” ujarnya usai rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan […]

  • DPS Mempawah 176.402 Pemilih

    DPS Mempawah 176.402 Pemilih

    • calendar_month Sen, 19 Mar 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mempawah telah merekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Bumi Galaherang ini, yakni 176.402 pemilih. Akan diumumkan mulai 24 Maret hingga 2 April 2018. “Selama masa pengumuman, Saya minta masyarakat yang telah memiliki hak pilih, tetapi belum masuk DPS, untuk segera melapor ke petugas,” […]

  • 11 Titik Jalan Berlubang, Kemana UPJJ Sepauk?

    11 Titik Jalan Berlubang, Kemana UPJJ Sepauk?

    • calendar_month Kam, 4 Jul 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – “Kemana UPJJ Sepauk selama ini,” keluh Kapolsek Sepauk, Iptu Suwaris, Kamis (4/7/2019). Tenyata tidak hanya warga setempat saja yang mengeluhkan ruas jalan dari simpang lengkenat menuju ibukota Kecamatan Sepauk. Seorang perwira kepolisian pun mengalami kondisi surapa. Pasalnya, ada 11 titik ruas jalan berlubang dari simpang lengkenat menuju ibukota kecamatan. Ihwal itupun tak ada […]

  • Reses Mainar, Infrastruktur jadi Primadona

    Reses Mainar, Infrastruktur jadi Primadona

    • calendar_month Sen, 27 Jun 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar –  Masalah infrastruktur mendominasi pada aspirasi yang di sampaikan masyarakat kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dapil Sintang 1, Kecamatan Sintang saat reses di Desa Sui Ana dan Anggah Jayah. Hal itu merupakan kebutuhan dasar yang harus di penuhi pemerintah daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Mainar Puspa Sari mengatakan, […]

  • Pempus Diminta Tak Intervensi Program Desa

    Pempus Diminta Tak Intervensi Program Desa

    • calendar_month Sel, 2 Agu 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pengelolan Dana Desa (DD) dinilai tak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, lantaran kebijakan masih berada mengacu pada program yang ditentukan pemerintah pusat (Pempus). Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri ketika ditemui di Gedung Parlemen Sintang, Senin (1/8/2022). Karenanya, Heri Jambri meminta kebijakan pengelolaan dana desa ditentukan […]

expand_less