Breaking News
light_mode

Tingkatkan Kemampuan Menatausahakan Keuangan Desa

  • calendar_month Kam, 16 Nov 2017
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Selama ini, kendala yang paling dominan dihadapi perangkat desa, terkait lemahnya pengetahuan dan keterampilan dalam menatausahakan keuangan desa. Sehingga cenderung salah dan keliru.

“Inilah pentingnya Bimtek ini,” kata Askiman, Wakil Bupati Sintang, ketika membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Keuangan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa (Pemdes) se-Kabupaten Sintang 2017, di Gedung Serbaguna Sintang, kemarin.

Askiman mengaku sangat menyambut baik Bimtek tersebut. Menurutnya, hal semacam inilah yang dibutuhkan perangkat desa, untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan dalam menyusun berbagai laporan keuangan desa.

“Satu aspek yang harus dipertanggungjawabkan secara baik oleh desa, yakni pengelolaan keuangan desa, di dalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa,” jelas Askiman.

Untuk itu, tambah dia, Pemdes wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawabannya (LPj).

Baca: Moratoriu Distop?, Sintang Belum Terima Informasi Resmi Penerimaan CASN

“Saya berharap dana desa yang sudah sudah masuk Tahap II ini, bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Askiman.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Kabupaten Sintang, Hotler Panjaitan mengungkapkan, Bimtek ini berlangsung selama empat hari sejak 13 November. Pesertanya terdiri atas enam angkatan, maing-masing dua hari. Setiap angkatan terdiri 150 orang.

“Tujuannya, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perangkat desa mengenai sistem keuangan desa dalam proses dan mekanisme penatausahaan keuangan desa,” jelas Hotler.

Bimtek ini,tambah dia, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai pelaksana teknis kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

“Dengan adanya bimtek ini, diharapkan aparatur pemerintah desa mampu meningkatkan kreativitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masingmasing,” pungkas Hotler. (Dex)

 

Baca Juga:

Pemilik 39 Pohon Ganja Masih Menyesal

Ingat! PPK Jangan Tergiur Money Politic

Dana Pembangunan Betang Tampun Juah Kurang Rp35 M

Lima Nama Rebutan Kursi Direktur PDAM Tirta Senentang

PETI Marak di Sintang, Kapuas dan Melawi Semakin Tercemar

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puluhan Batang Kayu Belian Diamankan

    Puluhan Batang Kayu Belian Diamankan

    • calendar_month Rab, 18 Nov 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepolisian Sektor (Polsek) Siantan mengamankan satu unit pick-up KB 8385 AN bermuatan 68 batang kayu jenis belian di Jalan Raya Jungkat, Desa Jungkat, Kecamatan Jungkat, Selasa (17/11/2020) pukul 18.30 WIB. Pick-up tersebut ditemui petugas saat melintas di Jalan Raya Jungkat dalam keadaan tertutup terpal. Merasa curiga, petugas menghentikan kendaraan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, […]

  • Karolin Targetkan Cetak Adminduk di Kecamatan

    Karolin Targetkan Cetak Adminduk di Kecamatan

    • calendar_month Ming, 8 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus surat administrasi kependudukan (Adminduk), Bupati Landak, Karolin Margret Natasa mengatakan saat ini pihaknya tengah mengusahakan agar pencetakan administrasi kependudukan baik Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun Akte Kelahiran bisa dilakukan di Kecamatan. “Berkaitan dengan pelayanan publik, saya masih berjuang untuk bisa mencetak KTP, KK dan Akte […]

  • Besok Sidang Perdana Terdakwa Karhutla, Roni: “Peladang Bukan Penyebab Karhutla”

    Besok Sidang Perdana Terdakwa Karhutla, Roni: “Peladang Bukan Penyebab Karhutla”

    • calendar_month Rab, 13 Nov 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Besok, Kamis (14/11/2019) Pengadilan Negeri (PN) Sintang menggelar sidang perdana ke enam terdakwa karhutla di Kabupaten Sintang. “Besok sidang pertama ke enam terdakwa karhutla,” kata Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sintang, Yogi Dulhadi, Rabu (13/11/2019). Karena itu, Yogi berharap selama jalannya persidangan tidak ada tindakan anarkis dan semua yang hadir di persidangan berlaku tertib. […]

  • Mempawah Tegaskan Komitmen Wujudkan KLA, Evaluasi 2025 Resmi Dimulai

    Mempawah Tegaskan Komitmen Wujudkan KLA, Evaluasi 2025 Resmi Dimulai

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali mempertegas komitmennya menciptakan lingkungan aman dan ramah bagi anak dengan membuka Rapat Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Sosial, PPPA, PM dan Pemdes, Rabu (26/11/2025), dibuka oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Didik Krismanto, mewakili Sekretaris Daerah. Dalam arahannya, Didik menegaskan […]

  • Soal Harga Pupuk Non Subsidi Melambung di Tingkat Desa, Ini Penjelasan Distanbun
    OPD

    Soal Harga Pupuk Non Subsidi Melambung di Tingkat Desa, Ini Penjelasan Distanbun

    • calendar_month Rab, 21 Mei 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Sintang, Gunardi Sudarmanto mengungkapkan adanya perbedaan signifikan harga pupuk antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurutnya, harga pupuk di kampung akan  cenderung lebih tinggi dibandingkan di pusat kota seperti Sintang, terutama untuk pupuk non-subsidi. “Pupuk di desa atau kampung itu harganya jauh lebih tinggi dibanding dengan harga […]

  • Wako Edi Prioritaskan Pemulihan Ekonomi

    Wako Edi Prioritaskan Pemulihan Ekonomi

    • calendar_month Sen, 24 Okt 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan Rancangan APBD Kota Pontianak tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (24/10/2022). Ia mengatakan, dalam Rancangan APBD 2023, memprioritaskan alokasi  anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengatasi inflasi berikut dampak yang ditimbulkan. “Dalam hal penyusunan rancangan APBD 2023, Pemerintah Kota Pontianak […]

expand_less