LensaKalbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat. Hal itu diungkapkan Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian usai Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga, di Gedung DPRD Kota Pontianak, Senin (15/7/2024).
“Yang kedua DPRD meminta untuk menyelesaikan persoalan banjir, kemudian memperbanyak fasilitas pendidikan seperti sekolah,” tuturnya usai kegiatan.
Selain itu, DPRD juga meminta peningkatan penataan lingkungan, ketersediaan air bersih serta kualitas sumber daya manusia, terutama di lingkungan perangkat daerah. Ani Sofian menyebut, kalau air PDAM bisa langsung diminum dari keran.
“Aspirasi teman-teman di dewan juga minta untuk tidak menempatkan orang yang bukan ahlinya saat menduduki suatu posisi. Kemudian persoalan air bersih, selama ini kita tidak berani minum langsung dari keran, karena kualitas air bersih belum layak untuk dikonsumsi langsung,” imbuhnya.
Jumlah penduduk Kota Pontianak setiap tahunnya terus bertambah. Berbagai persoalan pun muncul seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Maka dari itu, ia menilai transportasi kota harus diuntungkan.
“Jumlah penduduk Pontianak sangat banyak, sehingga wilayahnya semakin sempit. Untuk itu transportasi perkotaan harus diciptakan, seiring dengan pembenahan lahan parkir, terus menerus kita akan terganggu, karena sumber pendapatan,” ungkapnya.
Penertiban lahan parkir masih menjadi prioritas pengelolaan Pemkot Pontianak, salah satunya lahan parkir di kawasan wisata. Ani Sofian menyebut, tarif parkir sudah ditetapkan dan menyesuaikan kemampuan masyarakat.
“Seperti Alfamart dan Indomaret, pajak parkirnya sudah bayar ke pemerintah daerah, tetapi mereka belum secara tegas mengumumkan ini parkir gratis, sehingga tidak ada petugas parkir yang masuk ke sana,” tutupnya. (kominfo/prokopim/LK1)
