Skema Program Ketahanan Pangan Berubah, Sosialisasi jadi PR Desa Nanga Tonggoi
- calendar_month Jum, 30 Mei 2025
- comment 0 komentar

Lewi, Kades Nanga Tanggoi
LensaKalbar – Program ketahanan pangan yang dikelola Pemerintah Desa Nanga Tonggoi, Kecamatan Kayan Hulu mengalami perubahan skema dari hibah menjadi sistem jual beli. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat desa yang selama ini terbiasa menerima bantuan langsung tanpa harus membayar.
Kepala Desa Nanga Tonggoi, Lewi menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, program ketahanan pangan difokuskan pada pembelian pupuk dan racun tanaman yang kemudian diberikan secara cuma-cuma kepada warga. Namun kini, mekanisme tersebut berubah.
Hasil dari program, seperti ternak ayam yang dipelihara melalui anggaran ketahanan pangan, harus dijual kepada masyarakat, bukan lagi dibagikan secara gratis.
“Dulu kita beli pupuk, racun, lalu kita hibahkan ke masyarakat. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Ketahanan pangan sekarang seperti sistem jual beli. Misalnya kita pelihara ayam, nanti ayam itu dijual ke masyarakat. Ini yang sering membuat kami bingung dalam menjelaskan ke warga,” ujar Lewi saat ditemui Lensakalbar.co.id, Jumat (30/5/2025).
Menurut Lewi, perubahan ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Warga mulai mempertanyakan kebijakan tersebut, sebab mereka membandingkan dengan pola bantuan sebelumnya.
“Masyarakat bertanya, kenapa sekarang kok harus beli, padahal dulu-dulu kita dikasih gratis? Hal seperti ini membuat kami kerepotan di tingkat desa dalam menjelaskannya,” tambahnya.
Selain perubahan sistem distribusi, pengelolaan program ketahanan pangan di desa tersebut juga terkendala oleh urusan dengan Koperasi Merah Putih. Lewi menyebutkan bahwa program peternakan yang sebelumnya dirancang belum bisa dijalankan optimal karena terhambat urusan administrasi.
Walau demikian, Pemerintah Desa Nanga Tonggoi tetap berupaya mencari solusi agar program ketahanan pangan bisa berjalan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Edukasi dan sosialisasi kepada warga menjadi langkah yang saat ini sedang diprioritaskan, karena perubahan skema program ketahanan pangan ini merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang menekankan pada keberlanjutan program serta kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hasil bantuan,” pungkas Lewi. (Dex)
- Penulis: Zainuddin
Saat ini belum ada komentar