Breaking News
light_mode

Sintang Masih Menunggu Janji Pusat Bangun TPA dan IPLT

  • calendar_month Sab, 12 Apr 2025
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Di tengah tumpukan sampah yang kian menggunung setiap harinya, Pemerintah Kabupaten Sintang menyatakan telah menuntaskan semua tanggung jawab dalam upaya pengelolaan sampah jangka panjang.

Sayangnya, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) hingga kini belum juga terealisasi lantaran belum turunnya anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus menyampaikan bahwa lahan seluas 11 hektare telah disiapkan di kawasan Jerora. Tak hanya itu, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga telah diselesaikan sebagai syarat utama pembangunan.

“Kami sudah jauh-jauh hari menyiapkan lahan. Bahkan sejak masa kepemimpinan Bupati Jarot Winarno, kami sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk membangun TPA dan IPLT. Semua kewajiban daerah sudah kami penuhi,” ujar Sekda Kartiyus ketika ditemui sejumlah awak media usai menghadiri Musrenbang Tingkat Kabupaten Sintang, Jumat (11/4/2025).

Namun, ungkap Sekda Kartiyus, kendala utama terletak pada pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kementerian terkait. Hingga hari ini, anggaran yang dinantikan tersebut belum kunjung turun.

Anehnya, lanjut Sekda Kartiyus, Sekadau telah lebih dulu menerima anggaran untuk pembangunan fasilitas serupa. “Volume sampah kita jauh lebih tinggi, tapi anggarannya justru turun ke daerah lain lebih dulu. Ini tentu membuat kita bertanya-tanya,” ujarnya Sekda Kartiyus dengan nada kecewa.

Persoalan sampah, kata Sekda Kartiyus, menjadi mendesak mengingat volume sampah rumah tangga di wilayah perkotaan Sintang mencapai rata-rata 10 ton per hari. Minimnya sarana pengolahan membuat sampah tersebut menumpuk.

“Kita tidak menutup mata, sampah di kota ini sudah menggunung. Ini masalah yang butuh penanganan segera,” kata Sekda Kartiyus.

Menyikapi kondisi tersebut, Sekda Kartiyus memastikan bahwa pemerintah daerah akan segera melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat. Harapannya, proses realisasi pembangunan TPA dan IPLT dapat segera dilakukan demi menjawab kebutuhan mendesak warga terhadap pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Kami akan upayakan kembali komunikasi ke kementerian agar apa yang sudah kami siapkan ini tidak sia-sia. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” pungkas Sekda Kartiyus. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PKR, Jeffray: Kita Tunggu Janji Gubernur Menghadap Presiden

    PKR, Jeffray: Kita Tunggu Janji Gubernur Menghadap Presiden

    • calendar_month Jum, 7 Jun 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Rencana Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengajak lima bupati dan lima Ketua DPRD wilayah timur Kalbar untuk menghadap Presiden Jokowi terkait pemekaran Provinsi Kapuas Raya, belum terealisasi. Terungkapnya ihwal tersebut, setelah sejumlah awak media mengkonfirmasi perihal tersebut kepada Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward, baru-baru ini. Di mana Jeffray mengaku belum menerima undangan tersebut. “Belum ada […]

  • Pemda Sintang Diminta Aktif dan Serius Atasi Stunting!

    Pemda Sintang Diminta Aktif dan Serius Atasi Stunting!

    • calendar_month Kam, 20 Jun 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah daerah (pemda) didorong untuk lebih aktif ikut mengatasi ancaman stunting di Kabupaten Sintang. Pasalnya, pemda adalah organ pemerintah yang paling mengetahui kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat hingga ke lingkup terkecil. Dengan demikian, inisiatif intervensi diharapkan datang dari pemda. Pemerintah di desa juga harus didorong untuk membantu mengatasi stunting. Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat, […]

  • PUPR Kalbar Minta Kontraktor Tak Main-main Kerjakan Proyek

    PUPR Kalbar Minta Kontraktor Tak Main-main Kerjakan Proyek

    • calendar_month Kam, 7 Mar 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar akan memberikan atensi khusus kepada seluruh kontrkator. Tujuannya untuk tidak bermain-main dalam melaksanakan pengerjaan proyek. “Kami mempunyai program, sebelum melaksanakan penegerjaan para kontraktor yang sudah menang untuk melaksanakan kegiatan seluruh wilayah akan kami kumpulkan dan mewanti-wanti tidak main-main dalam melaksanakan proyeknya. Program tersebut belum pernah […]

  • Enam Raperda Disetujui

    Enam Raperda Disetujui

    • calendar_month Jum, 9 Agu 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pendapat akhir terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pontianak. Keenam raperda tersebut adalah perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, retribusi jasa umum, pengelolaan barang milik daerah, ketertiban umum dan pengaturan wilayah reklame. “Dengan telah disetujuinya Raperda […]

  • Jelang Natal dan Tahun Baru, TPID Pontianak Sidak Pasar dan Pergudangan

    Jelang Natal dan Tahun Baru, TPID Pontianak Sidak Pasar dan Pergudangan

    • calendar_month Kam, 12 Des 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar dan gudang bahan pokok. Sidak dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Mulyadi sebagai Ketua Harian TPID Kota Pontianak. Tujuannya untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional dan gudang menjelang perayaan Hari Raya Natal dan […]

  • Di Tengah Wabah Covid-19, Malaysia Akan Deportasi 20 Ribu TKI

    Di Tengah Wabah Covid-19, Malaysia Akan Deportasi 20 Ribu TKI

    • calendar_month Sel, 31 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dandim 1205/Stg, Letkol Inf Eko Bintara Saktiawan mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang berkembang saat ini, Malaysia rencananya akan mendeportasi 20.000 tenaga kerja indonesia (TKI). Bahkan sejak 27 Maret 2020 lalu , tercatat 66 TKI yang dideportasi melalui PLBN Entikong. “Kami terus melakukan patroli di sepanjang perbatasan. Seluruh jalur masuk di perbatasan sudah ditutup. […]

expand_less