Sinergitas Semua Pihak jadi Kunci Utama untuk Tekan Angka Stunting

LensaKalbar – Pemerintah Provinsi Kalbar menyebut ada 4 kabupaten angka stunting-nya masih tergolong tinggi, salah satunya adalah Kabupaten Sintang. Perihal ini diungkapkan Wakil Gubernur Kalbar, H Ria Norsan ketika membuka Rapat Koordinasi Teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi se- Kalimantan Barat Tahun 2022, Rabu (20/7/2022) lalu.

Ihwal inipun disambut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Mainar Puspa Sari, Minggu (24/7/2022).

Menurut politisi Partai Demokrat (PD) ini, pemerintah daerah telah berupaya maksimal dalam menekan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait persoalan stunting, bahkan hal serupa juga dilakukan Pemerintah Pusat (Pempus).

Namun, lanjut Mainar Puspa Sari, yang jadi persoalan utama saat ini adalah masyarakat itu sendiri. “Saya kira apa yang diprogramkan pemerintah daerah saat ini sudah tepat dalam penanganan stunting. Namun kembali pada masyarakat, apakah bisa mengubah pola hidup bersih dan sehat, terutama dalam mencegah stunting ini,” ujar Mainar Puspa Sari.

“Tentunya sinergitas semua pihak juga dibutuhkan, karena kalau hanya mengandalkan pemerintah daerah rasanya sulit juga ya. Intinya, semua mesti terlibat dalam upaya percepatan penurunan angka stunting, termasuk masyarakat itu sendiri,” tambah Mainar Puspa Sari.

Kendati demikian, Srikandi DPRD Sintang ini menilai banyak faktor penyebab stunting, salah satunya terkait faktor ekonomi dan minimnya edukasi yang berkaitan tentang stunting, terutama di daerah pelosok dan terpencil di kabupaten ini.

Olehkarenanya, Mainar Puspa Sari juga menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penggratisan biaya persalinan sudah tepat dan diharapkan dapat segera diimplementasikan hingga ke tingkat desa dan dusun, terutama di kabupaten ini.

Sebab, Mainar Puspa Sari meyakini bahwa kebijakan tersebut disinyalir mampu mengurangi dan menekan angka stunting di Indonesia, khususnya di kabupaten ini. Karena, para orang tua bisa fokus memenuhi kebutuhan perkembangan anak.

“Kebijakan itu bisa dibilang solusi kurangi stunting karena selaras dengan tujuan pemerintah. Kami menyambut baik itu,” ujar Mainar Puspa Sari.

Apalagi fenomena stunting mestinya perlu mendapatkan penanganan serius dari pemerintah. Baik itu tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Karena, secara tidak langsung adanya keterbatasan tumbuh kembang anak dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Stunting ini memang perlu atensi yang serius. Karena untuk mencegah stunting, ibu hamil perlu rutin berkonsultasi mengenai pentingnya menjaga asupan makanan dan memenuhi kebutuhan gizi selama masa kehamilan,” jelasnya.

“Alhamdulillah, dalam kebijakan yang dikeluarkan melalui Inpres ini diatur soal pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayinya. Kita harap kebijakan ini segera diimplementasikan,” pungkas Mainar Puspa Sari, wakil rakyat dari Dapil Sintang 1 ini. (Dex)