Breaking News
light_mode

Sekwan Jadi Jembatan Eksekutif-Legislatif

  • calendar_month Sab, 4 Mei 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Mensinergiskan Eksekutif (Kepala Daerah) dengan Legislatif (DPRD) merupakan hal yang mutlak dilakukan Sekretaris DPRD (Sekwan). Termasuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan.

“Terus terang saja, posisi Sekwan ada yang bilang kaki dua. Satu kaki sebagai stafnya Bupati, satunya lagi secara operasional bekerja pada Pimpinan Dewan,” kata Abdurrani, Sekwan Sintang, ketika ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (4/5/2019).

Kendati bekerja pada Pimpinan DPRD, lanjut dia, secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Supaya dapat mensinergiskan Legislatif dengan Eksekutif tersebut, Abdurrani pun mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Asosiasi Sekwan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) di Yogyakarta selama empat hari sejak 25 April 2019.

Rakernas dan Seminar Asdeksi ini dibuka Bupati Sleman dan dihadiri sekitar 1.200 peserta dari seluruh Indonesia. “Ada beberapa narasumber. Salah seorang di antaranya Kasubdit Penyelidikan Kejagung, Sugeng Riyanta yang dilantik menjadi Kajari Jakarta Pusat pada 29 April lalu,” ungkapnya.

Narasumber lainnya, lanjut Abdurranj, dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyampaikan materi tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat tindak pidana korupsi.

Selain menghadirkan beberapa narasumber yang menyampaikan materi seputar peningkatan kapasitas keilmuan Sekwan, ungkap Abdurrani, dalam kegiatan itu juga membahas program-program Asdeksi.

Program-program tersebut, jelas Abdurrani, tidak lepas dari koridor memfasilitasi atau menjembatani Legislatif dengan Eksekutif.

“Contohnya, bagaimana program setelah Pileg (Pemilihan Legislatif). Nanti kan ada hal-hal baru yang perlu aturan-aturan dengan fungsi Sekwan yang perlu diketahui,” ungkapnya.

Hasil Rakernas dan Seminar Asdeksi ini, lanjut Abdurrani, dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas. “Karena ini kan ada beberapa program Asdeksi, kemudian rekomendasi yang disampaikan,” tutupnya. (Dex)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pendamping PKH Validasi 187 KPM di Mempawah Hilir

    Pendamping PKH Validasi 187 KPM di Mempawah Hilir

    • calendar_month Rab, 22 Jul 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Mempawah validasi calon keluarga penerima manfaat PKH 2020 di wilayah Kecamatan Mempawah Hilir, Rabu (22/7/2020). Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang di validasi sebanyak 187. “Sekarang kita lagi validasi dan pertemuan awal program keluarga harapan se Kecamatan Mempawah Hilir,” kata Desy Susanti, Koordinator Pendamping PKH Mempawah. […]

  • Landak Siap Salurkan BLT 600 Ribu

    Landak Siap Salurkan BLT 600 Ribu

    • calendar_month Sel, 12 Mei 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemkab Landak rencananya akan segera menyalurkan bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumbr dari Dana Desa (DD) tahun 2020 untuk masyarakat tedampak pandemi Corona atau Covid-19. Sebelum dilakukan penyaluran BLT ini, Bupati Landak menggelar rapat koordinasi secara virtual melalui video conference bersama Sekda, Kepala Dinas terkait, para Camat, dan seluruh Kepala Desa, Senin (11/5/2020). […]

  • Bahasan Pastikan Komoditas Pangan Aman Jelang Natal dan Tahun Baru

    Bahasan Pastikan Komoditas Pangan Aman Jelang Natal dan Tahun Baru

    • calendar_month Sen, 14 Des 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan memastikan tak ada kenaikan berarti terhadap komoditas pangan di kota Pontianak jelang Natal dan Tahun Baru 2021. “Yang jelas untuk menghadapi natal dan tahun baru ini, masyarakat tidak usah khawatir karena masih aman dan terkendali, ” katanya usai rapat Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah […]

  • Sesuatu yang Bukan Hak, Hukumnya Haram

    Sesuatu yang Bukan Hak, Hukumnya Haram

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dalam rangka menindaklanjuti komitmen awal antara seluruh  Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat pada tanggal 18 Maret 2018 di Pontianak. Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendatangi Pemerintah Kabupaten Mempawah, Senen (15/7/2019) di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah. Kedatangan Tim Korsupgah KPK RI yang dipimpin oleh Tri Budi Rochmanto […]

  • Jelang Idul Adha 1444 H, Harga dan Stok Bapokting Mempawah Aman

    Jelang Idul Adha 1444 H, Harga dan Stok Bapokting Mempawah Aman

    • calendar_month Kam, 22 Jun 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina didampingi Asisten Ekbang Kesra, Rohmat Effendy dan Kadis Perindagnaker Mempawah Johana Sari Margiani melakukan inspensi mendadak (sidak) di sejumlah Pasar Sungai Pinyuh, Kamis (22/6/2023). Sidak yang dilakukan Bupati Erlina dalam rangka upaya pengendalian inflasi daerah Kabupaten Mempawah menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 H. Bupati Mempaeah, Hj Erlina mengatakan, […]

  • Polemik Wilayah Perumnas IV, Pemkot akan Bentuk Tim Kajian

    Polemik Wilayah Perumnas IV, Pemkot akan Bentuk Tim Kajian

    • calendar_month Rab, 11 Nov 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ratusan warga Perumnas IV mendatangi Kantor Wali Kota Pontianak. Kedatangan mereka ingin mempertanyakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 tahun 2020 yang memutuskan wilayah Perumnas IV menjadi bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya. Sementara warga Perumnas IV masih menginginkan dan berharap wilayah mereka masuk Kota Pontianak. “Aspirasi yang telah disampaikan warga akan kami […]

expand_less