Breaking News
light_mode

Sekda Ismail Minta Bawaslu Matangkan Pengawasan Pemilu 2024

  • calendar_month Sel, 14 Feb 2023
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dinilai lebih berat, bila dibandingkan dengan Pemilu 2019 lalu. Karenanya, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Mempawah diminta untuk mematangkan tiap langkah strategis dalam mengawal dan mengawasi proses pelaksanaan pesta demokrasi tersbesar di Indonesia.

“Pemilu 2024 jauh lebih berat. Bila Pemilu 2019 Bawaslu hanya melakukan pengawasan pemilihan legislatif dan dan pilpres saja, maka di tahun 2024 dilakukan pengawasan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sembilan bulan setelah pemilihan umum serentak,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Mempawah, Ismail mewakili Bupati Mempawah, Hj Erlina menghadiri kegiatan Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Mempawah, Selasa (14/2/2023).

Satu tahun menjelang hari pemungutan suara, kata Sekda Ismail, Bawaslu diharapkannya dapat mengoptimalkan pengawasan dari berbagai aspek, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan, aman, damai, jujur, adil, dan berjualitas.

“Jadi, dari aspek pengawasan Bawaslu perlu melakukan tindakan pengawasan dari persiapan pelaksanaan tahapan pemilu, karena Bawaslu telah memiliki pedoman dan alat kerja pengawasan yang menjadi acuan kerja pengawas pemilu di tiap tingkatan dari level desa hingga nasional,” ujar Sekda Ismail berpendapat.

“Kita harapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen untuk kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan pemilu tahun 2024,” pungkas Sekda Ismail menambahkan. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bernard Saragih Paparkan Fungsi Posko Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan
    OPD

    Bernard Saragih Paparkan Fungsi Posko Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan

    • calendar_month Kam, 29 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang, Bernard Saragih menyatakan, posko di tingkat desa atau kelurahan diperlukan sebagai sarana dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19 agar lebih tepat sasaran di tingkat mikro. “Posko sebagai pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penanganan Covid-19 dalam skala mikro, dilaksanakan dengan pendekatan kesepakatan, komunitas, gotong royong, […]

  • Bupati ke Dirjen Imigrasi, Berharap UKK di Mempawah Segera Terealisasi

    Bupati ke Dirjen Imigrasi, Berharap UKK di Mempawah Segera Terealisasi

    • calendar_month Rab, 25 Nov 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina beserta rombongan mengunjungi Kantor Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) RI di Jakarta, Senin (23/11/2020). Dalam kunjungan tersebut, Bupati berharap keberadaan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kota Mempawah dapat segera diwujudkan oleh Dirjen Imigrasi Kemenkum-HAM. Sebab keberadaan UKK sangat dibutuhkan dan dinantikan masyarakat Mempawah. UKK, kata […]

  • Kadis LH Beberkan 4 Komponen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
    OPD

    Kadis LH Beberkan 4 Komponen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

    • calendar_month Kam, 24 Jun 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Edy Harmaini mengungkapkan bahwa ada empat komponen dalam kajian lingkungan hidup strategis. Yaitu indeks kualitas udara, indeks kualitas air, indeks kualitas tutupan lahan, dan indeks kualitas ekosistem gambut. Selain itu, ungkap Edy, ada 15 isu strategis dan 15 isu prioritas yang ada dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang […]

  • Ronny: Keterbatasan Anggaran Penyebab Usulan Mentok

    Ronny: Keterbatasan Anggaran Penyebab Usulan Mentok

    • calendar_month Jum, 1 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny menyadari tiap usulan atau aspirasi yang disampaikan masyarakat tentunya tidak berjalan mulus atau dapat direalisasikan pemerintah daerah. Hal itupun disebabkan kondisi postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengalami keterbatasan. Dimana ungkap Florensius Ronny, di tahun 2022 ini APBD Sintang bertahan di angka Rp1,7 […]

  • Updating Data Penduduk Miskin Agar Program Tepat Sasaran

    Updating Data Penduduk Miskin Agar Program Tepat Sasaran

    • calendar_month Sel, 6 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan mulai melakukan updating atau pemutakhiran data penduduk miskin di Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan berharap pendataan ini bisa lebih akurat. “Sehingga program penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak bisa tepat sasaran dan sesuai harapan masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” ujarnya usai rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan […]

  • Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Covid-19 di Sintang
    OPD

    Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Covid-19 di Sintang

    • calendar_month Sen, 19 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri meminta pemerintah segera mengevaluasi strategi penanganan pandemi Covid-19 secara menyeluruh. Sebab, menurut Heri Jambri, hingga saat ini kurva kasus Covid-19 di Bumi Senentang mengalami lonjakan. Bahkan, angka kematian pasien positif Covid-19 juga mengalami peningkatan drastis. “Pemerintah harus evaluasi menyeluruh strategi penanganan pandemi ini untuk […]

expand_less