LensaKalbar – Sekretaris Daerah (Sekda) Mempawah, Ismail membuka secara resmi Forum Group Discussion (FGD) Tim Percepatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi UMKM Debitur KUR Kabupaten Mempawah di Ruang Pertemuan Restoran Galaherang, Selasa (30/5/2023).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar, Mangihut P. Aritonang, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Ryan Gustaviana, perangkat daerah terkait, instansi perbankan dan pihak terkait lainnya.
Sekda Ismail mengatakan, FGD yang digelar merupakan upaya percepatan inklusi dan literasi keuangan bagi UMKM dan peningkatan peran serta pelaku usaha, terutama pada sektor jasa keuangan dalam penyaluran KUR serta perlunya jaminan sosial ketenagakerjaan dari para debitur yang berasal dari UMKM.
“FGD yang dilakukan merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan yang salah satunya dengan keikutsertaan dalam program sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan,,” ujar Sekda Ismail.
Lanjut Sekda Ismail menjelaskan, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pemerintah mewajibkan penerima KUR kecil dan KUR khusus untuk mengikuti program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Terlebih kata Sekda Ismail, dengan adanya Pelabuhan Kijing tentu memberikan multiplier effect yang perlu didukung dengan permodalan yang nantinya akan menumbuhkan pedagang-pedagang skala mikro dengan segmen-segmen tertentu.
“Dengan demikian atas nama Pemerintah Kabupaten Mempawah menyambut baik FGD ini atas inisiasi BPJS Ketenagakerjaan dan dengan didukung oleh OJK yang menandakan hal baik untuk peningkatan dan pengembangan UKM di Kabupaten Mempawah dan kesejahteraan bagi mereka di waktu yang akan datang,” ungkap Sekda.
Karenanya, Sekda Ismail berharap melalui upaya-upaya sinergis, literasi dan informasi terkait program KUR dapat terus didorong sehingga terdapat persamaan persepsi dalam memaksimalkan dan mengoptimalkan program KUR tersebut.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Ryan Gustaviana mengatakan program sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan pada pekerja formal, namun juga pada pekerja informal, salah satunya pelaku UMKM yang menjadi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Debitur KUR akan dilindungi yang mempunyai risiko-risiko sosial. Seperti pada saat bekerja, mengambil bahan usaha, mengantar pesanan yang mempunyai resiko-resiko seperti pekerja lainnya. Untuk itu kami berharap para debitur memahami atas resiko yang akan terjadi dengan meningkatkan literasi bagi debitur,,” pungkasnya menjelaskan. (Dex)
