Sarankan Pemkab Sintang Bangun Big Data yang Terintegrasi dan Komprehensif
- calendar_month Kam, 14 Jul 2022
- comment 0 komentar
Lim Hie Soen, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sintang
LensaKalbar – Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sintang, Lim Hie Soen menyampaikan bahwa solusi big data yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki layanan publik. Bahkan menurutnya, big data juga dapat menjadi solusi untuk menuntaskan berbagai masalah.
“Pemanfaatan big data dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan layanan publik, pencarian solusi atas permasalahan masyarakat terhadap layanan publik, sebagai media pengawasan terhadap kebijakan publik, dan lain-lain,” kata Lim Hie Soen, Kamis (14/7/2022).
Olehkarenanya, politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Sintang membangun big data yang terintegrasi dan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam mendaptkan data dan informasi.
“Big data tentunya menjadi sebuah kebutuhan penting di era perkembangan teknologi dan informasi saat ini,” ucap Lim Hie Soen.
Kata Lim Hie Soen, big data dapat digunakan sebagai salah satu upaya mendekatkan diri dengan rakyat menuju keterbukaan layanan publik, yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif, maka informasi yang berkaitan dengan aktivitas pemerintah daerah dapat dengan cepat dan secara tepat diketahui oleh masyarakat luas.
“Nantinya, saya harap big data tidak sekadar mengumpulkan data dan informasi dalam jumlah besar, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara cepat untuk menerima dan menganalisis berbagai informasi yang berasal dari publik,” ungkap Lim Hie Soen.
Pertumbuhan data meningkat dengan sangat pesat pada saat era digital sepeti ini. Hal tersebut disebabkan oleh proses pertukaran informasi yang sangat cepat dan mudah seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang didukung dengan meningkatnya jumlah pengguna internet.
Untuk itu, kata Lim Hie Soen, sinkronisasi data dan informasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan Pemerintah Kecamatan harus sejalan sama. “Bila data antar OPD dan kecamatan tidak sama, maka akan menjadi pertanyaan besar bagi publik dalam mendapatkan data dan informasi. Saya rasa ini perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi dalam pengelolaan big data,” pungkas wakil rakyat dari Dapil Sintang ini. (Dex)
- Penulis: Zainuddin
Saat ini belum ada komentar