Breaking News
light_mode

Rencana Pembangunan Wajib Libatkan Perempuan

  • calendar_month Sel, 2 Jul 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Berbagai upaya telah ditempuh guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Namun faktanya peran perempuan masih belum memadai.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menyebut hal itu disebabkan pendekatan pembangunan yang belum secara merata mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil bagi perempuan dan laki-laki.

“Sehingga itu turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender,” ujar Muda saat membuka membuka Pertemuan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Aula Bank Kalbar Kabupaten Kubu Raya, Selasa (2/7/2019).

Menjalankan program pengarusutamaan gender, Muda menyebut sejumlah hal yang harus diperhatikan. Di antaranya komitmen politik para pengambil keputusan dari unsur pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif.

Kemudian kerangka kebijakan yang dikeluarkan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis yang memuat isu-isu gender dan pemberdayaan perempuan. Lalu sumber daya manusia yang berkualitas dengan dukungan sarana dan prasarana memadai. Selain itu juga dukungan data dan sistem informasi dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi.

“Tentunya juga butuh dukungan masyarakat agar tercipta dialog antara pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya. Tak kalah penting adanya keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi,” tambahnya.

Menurutnya, Kabupaten Kubu Raya sejauh ini mendapatkan penilaian positif dalam hal pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya pengarusutamaan gender. Penilaian tersebut datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam bentuk penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Di tahun 2016 Kubu Raya berhasil mendapatkan penghargaan APE kategori madya. Prestasi itu meningkat di tahun 2018, di mana Kubu Raya meraih penghargaan serupa dengan kategori utama.

“Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan semata melatih dan memberdayakan perempuan dan anak, tetapi juga membangun dan menggali semua potensi yang ada pada perempuan dan anak untuk dapat berkotribusi maksimal dalam proses pembangunan daerah dan bangsa,” tuturnya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian Nota Kesepakatan Bersama tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten kubu Raya. (Len/Humpro)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri Nadiem Puji Kepala Sekolah Terapkan Sekolah Penggerak di Pontianak

    Menteri Nadiem Puji Kepala Sekolah Terapkan Sekolah Penggerak di Pontianak

    • calendar_month Sen, 24 Okt 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim melakukan kunjungan kerjanya ke Kota Pontianak. SDN 28 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara menjadi kunjungan pertama kalinya di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). SDN 28 Pontianak Utara merupakan satu di antara 24 sekolah penggerak di Kota Pontianak. Pada kesempatan tersebut, Nadiem menjelaskan kepada para […]

  • Aktifkan Posko Penyekatan di Terminal Sungai Ukoi
    OPD

    Aktifkan Posko Penyekatan di Terminal Sungai Ukoi

    • calendar_month Ming, 11 Jul 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Setelah posko penyekatan mudik di Desa Sepulut, Kecamatan Sepauk, dihentikan operasinya pada 31 Mei lalu, kini posko serupa kembali diaktifkan di Terminal Bus Sungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian pada Minggu (11/7/2021). Hal ini untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan turunannya, Instruksi Bupati Sintang terkait PPKM Mikro. Sebanyak 50 personil Satgas Covid-19 […]

  • Miris! 5 Tahun Jalan Senaning Tak Disentuh Pemprov Kalbar

    Miris! 5 Tahun Jalan Senaning Tak Disentuh Pemprov Kalbar

    • calendar_month Kam, 21 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk segera memperhatikan dan menyentuh ruas jalan poros Senaning yang menjadi akses penghubung utama antar kecamatan dan desa, di Kabupaten Sintang. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Alpius mengatakan saat ini perhatian pemerintah terhadap keberadaan jalan poros Senaning masih […]

  • Bupati Erlina Hadiri Cerama Agama Bulan Ramadhan 1445 H

    Bupati Erlina Hadiri Cerama Agama Bulan Ramadhan 1445 H

    • calendar_month Jum, 5 Apr 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar Ceramah Mingguan Ramadan di Surau Nurussalim, Jumat (5/4/2024). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Mempawah, Hj Erlina, Sekda Mempawah, Ismail, dan para kepala OPD serta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Bupati Erlina mengatakan bulan Ramadan telah memasuki hari-hari terakhir, sehingga mari tetap istiqomah dan memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan melakukan […]

  • Alhamdulillah, Korban Banjir di Jelai Hulu dan Tumbang Titi Dibanjiri Bantuan

    Alhamdulillah, Korban Banjir di Jelai Hulu dan Tumbang Titi Dibanjiri Bantuan

    • calendar_month Ming, 3 Sep 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak menutup mata terkait bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Jelai Hulu dan Tumbang Titi. Pasalnya, Minggu (3/9) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial Kabupeten Ketapang, pihak perusahaan dan lembaga sosial lainya turun tangan dalam menyalurkan bantuan sembako untuk korban banjir di dua kecamatan tersebut. Bantuan sembako yang […]

  • OPD Pontianak Teken Perjanjian Kinerja

    OPD Pontianak Teken Perjanjian Kinerja

    • calendar_month Rab, 3 Feb 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meneken perjanjian kinerja tahun 2021. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja. Wali Kota […]

expand_less