Raker Apeksi, Edi Kamtono Fokus Bahas Kawasan Kumuh di Kota Pontianak

LensaKalbar – Kota Pontianak ditunjuk sebagai tuan rumah rapat kerja (raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan tahun 2021. Selain sembilan wali kota se-Kalimantan, Ketua Apeksi yang juga menjabat Wali Kota Bogor, Bima Arya direncanakan hadir pada raker yang digelar di Hotel Aston Pontianak pada Kamis, 25 Maret 2021.

Dalam raker tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono akan menyampaikan materi best practice tentang penataan kota baru dalam menangani kawasan kumuh di perkotaan. Dalam penataan kawasan kumuh, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersinergi dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Edi menilai, percepatan penanganan kawasan kumuh sangat berdampak dalam mengentaskan persoalan kawasan kumuh di Kota Pontianak.

“Di luar Program Kotaku, kita juga ada perbaikan kawasan pemukiman, jalan lingkungan, bedah rumah,  sambungan air bersih, persampahan, sanitasi dan lainnya,” ujarnya, Rabu (24/3/2021).

Ia menambahkan, implementasi dari penataan terhadap sebuah kawasan, bukan tidak mungkin bisa menjadi sebuah destinasi wisata baru. Apalagi masyarakat di kawasan tersebut mempunyai potensi untuk menciptakan kawasannya menjadi daya tarik wisata. Seperti dengan mengembangkan kerajinan tangan, produk UKM, kuliner dan sebagainya.

“Kalau masyarakat setempat bersinergi dengan program-program pemerintah, maka kawasan itu akan menjadi lebih maju dan masyarakatnya sejahtera,” tutur Edi.

Dijelaskannya, tema yang akan dibahas ini tetap menggali bagaimana menjadi kota tangguh yang bisa bangkit dan pulih dari keterpurukan akibat dampak pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian, angka pengangguran, kemiskinan, kualitas infrastruktur kota yang kurang akibat kurangnya pendanaan dan sebagainya.

“Ini akan menjadi pembelajaran kita bersama antar kota bagaimana daerah-daerah bisa berinovasi menjadikan kota tetap aman, bersih, teratur, pembangunan tetap berjalan dan perekonomian tetap bergerak,” sebutnya.

Selain materi yang akan disampaikannya dihadapan para peserta raker, Wali Kota Edi bersama delapan wali kota se-Kalimantan juga akan membahas masalah Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dalam praktek pelaksanaannya masih mengalami kendala di daerah.

“Narasumbernya akan menghadirkan pembicara dari Kementerian Dalam Negeri,” imbuhnya.

Berkaitan dana kelurahan yang dihapus oleh pemerintah pusat dalam APBN 2021, pihaknya juga akan memperjuangkannya di tingkat pusat. Hasil rekomendasi raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan ini nantinya akan disampaikan ke pemerintah pusat.

“Kita berharap pelaksanaan raker ini berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan untuk diakomodir pemerintah pusat,” pungkasnya. (LK1/prokopim)