LensaKalbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang mengharapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, kelak lebih memiliki program yang realistis dan memperhatikan pembangunan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
“Siapapun yang terpilih menjadi presiden, kita sebagai putra daerah tetap akan mendukung, dan berharap dapat memperhatikan pembangunan di kawasan perbatasan di sini,” ujar Anggota DPRD Sintang, Melkianus, Minggu (12/5/2019).
Ia mengemukakan, pembangunan di wilayah perbatasan di Kabupaten Sintang masih sangat tertinggal atau jauh berbeda dengan kondisi hail pembangunan di daerah lain, padahal selama ini disebut-sebut sebagai beranda depan NKRI.
Selain itu, kata Melkianus, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan pemerintah dengan secepat mungkin. Solusinya adalah pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Sebab wacana ini sudah lama diusulkan dan belum terealiasi hingga saat ini.
Menurut dia, setelah dilantik nanti oleh KPU Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin harus memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih ataupun berpihak kepada Provinsi Kalbar, khusunya Kabupaten Sintang sehingga apa yang diharapkan masyarakat dapat terpenuhi.
Begitu pula, tambah dia, sinergi antara pusat dan provinsi harus terjalin dengan baik agar program-program yang dicanangkan baik oleh pemda maupun pemerintah pusat dapat sejalan dan menghasilkan pembangunan yang merata.
Ia mengharapkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan kubu 02 masyarakat dapat bersatu kembali dan menciptakan Indonesia yang lebih produktif dan maju.
“Marilah kita menjadi satu seutuhnya Indonesia dan melupakan semua kontestasi pilpres,” ujar dia.
Kemudian, Melkianus mengatakan bahwa presiden dan wakilnya nanti harus segera merealisasikan janji dan komitmen program-program pembangunan pro rakyat yang digaungkan saat kampanye dulu.
“Kami berharap bapak Jokowi dapat menjalankan semua program yang dijanjikan, kemudian komitmennya yang akan mengakomodir segala pengusaha kecil dan menengah,” kata dia.
Olehkarenanya, ke depan pemerintah harus mempermudah izin usaha kecil dan menengah serta meningkatkan bantuan permodalan kepada mereka agar mampu bersaing dengan para pengusaha dari luar.
“Nantinya pemerintah pusat juga dapat berkoordinasi dengan pemda setempat untuk dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih kepada pengusaha kecil dan menengah ini agar mereka juga dapat tumbuh dan berkembang menjadi besar,” tutupnya. (Dex).
