PETI Bikin Sintang Jadi Gurun Gobi Kedua, Ini Solusi yang Ditawarkan Kajari dan Kapolres…

LensaKalbar –  10 tahun mendatang,  Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat diprediksi bakal menjadi Gurun Gobi kedua setelah Tiongkok. Kondisi itu dilihat dari maraknya aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di bantaran sungai Kapuas dan Melawi.

Olehkarenanya, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Syahnan Tanjung menawarkan solusi untuk Pemerintah Kabupaten Sintang dengan membuka lahan baru yang diprogramkan melalui pemerintah atau penguasa yang terkait dalam mengatasi perosalan PETI di Kabupaten Sintang.

Solusinya apa?. Syahnan menilai Pemerintah Daerah (Pemda) sudah seharusnya melakukan penyediaan fasilitas Keramba Jaring Apung (KJA). Lantaran sungai Kapuas dan Melawi masih bisa dimanfaatkan untuk kehidupan yang berkelanjutan.

Dengan Keramba Jaring Apung (KJA), menurut Syahnan, maka para pekerja PETI yang ada di sungai Kapuas dan Melawi merasa diperhatikan dengan solusi yang ditawarkan.

“Kalau ada solusi yang ditawarkan, mereka pekerja PETI tidak akan kebingungan seperti apa nasib mereka kedepan. KJA itu nantinya yang dapat menghidupi mereka setiap bulanya dengan penghasilan Rp.1,5 juta hingga Rp2 juta perbulannya,” ungkap Syahnan Tanjung, Kamis (8/11/2018).

Kekurangan ikan laut, kata Syahnan, akan tertutupi dengan program KJA yang sarana dan prasarananya difasilitasi oleh pemerintah. Olehkarenanya, solusi seperti itu sudah mesti dipikirkan oleh pemerintah daerah untuk para pekerja PETI.

“Langkah itu dilakukan agar tidak timbul konflik horizontal. Pemerintah hanya cukup memberikan KJA kepada para pekerja saja. Pemodalnya tidak  perlu dikasi, karena pemodal PETI sudah banyak uang,” tutur Syahnan.

Apakah solusi ini sudah pernah diusulkan kepada pemerintah?, Syahnan mengaku sudah pernah menawarkan solusi KJA bagi pekerja PETI kepada Bupati Sintang. Tetapi semuanya kembali pada saat penggodokan anggaran bersama-sama DPR

“Solusi KJA adalah solusi terbaik kalau menurut saya,” ucapnya.

Jika media bertanya kenapa tidak terealisasi? “Nah, itu hanya para penguasa yang dapat menjawabnya. Kalimantan dikelilingi oleh hutan hijau, kalau tidak mau menjadi gurun pasir. 10 tahun akan datang Sintang tidak lagi kalimantan hijau, tapi Sintang menjadi Gurun Gobi yang kedua setelah Tiongkok,” ucap Syahnan.

Terpisah, Kapolres Sintang, AKBP Adhe Hariadi mengaku bahwa dirinya merupakan orang baru berada di Bumi Senentang. Meskipun demikian, persoalan PETI tak luput dari pikirannya.

Bahkan, orang nomor satu di Polres Sintang itupun menilai perlu adanya solusi yang ditawarkan kepada para pekerja PETI di Kabupaten Sintang khusunya di aliran sungai Kapuas dan Melawi. Tanpa solusi yang rill dirinya tidak berani mengambil tindakan.

“Tidak bisa hanya Polres sendiri menidaknjuti persoalan PETI, tapi harus bersama-sama stekeholder terkait juga. Kalau kita tindaklanjuti sudah jelas dilakukan penegakan hukum. Sementara solusi bagi para pekerja PETI belum ada. Kondisi ini tentu akan membuat polemik tersendiri nantinya,” kata Kapolres Sintang.

Berkaca pada aksi unjuk rasa di Kabupaten Kapuas Hulu, kata Kapolres, mudah-mudahan Sintang tidak mengalami hal serupa. Unjuk rasa dilakukan dengan menghancurkan kantor DPRD. Tetapi, sampai saat ini solusinya juga belum ada dan mereka pekerja PETI yang berunjuk rasa pun kembali melakukan aktifitasnya.

“Kita tidak mau Polres pula yang diserang oleh masyarakat, karena kita pastinya penegakan hukum. Tetapi, maunya saya mari kita sama-sama baik dari pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat (Pempus) turun tangan dan ayo bersama- sama mengatasi persoalan ini. Kalau memang harus dibubarkan, solusinya pada mereka seperti apa. Mereka tetap minta pekerjaan. Nah,  apa yang bisa kita berikan kepada mereka,” ungkapnya.

Apabila masih belum ada solusi yang ditawarkan, ungkap Kapolres, pihaknya tidak berani mengambil tindakan terlalu jauh. Penindakan merupakan hal yang gampang untuk dilakukan. Tetapi itu bukan solusi terbaik.

“Penindakan gampang, kerahkan brimob selesai semua. Tetapi itu bukan solusi yang bijak untuk mereka. Lagi pula saya tidak berani mengambil tindakan dengan Polres harus bergerak sendiri, yang ada nantinya saya jadi bulan bulan-bulanan masyarakat,” tutupnya. (Dex)