Breaking News
light_mode
OPD

Permasalahan Dana PIP di Sintang Terselesaikan, Disdikbud Ingatkan Sekolah Soal Aktivasi Rekening

  • calendar_month Sen, 19 Mei 2025
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sintang menegaskan bahwa permasalahan terkait Dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang sempat terjadi tahun lalu telah diselesaikan. Namun, pihak dinas tetap mengingatkan sekolah-sekolah di wilayah tersebut untuk memperhatikan proses aktivasi rekening siswa agar tidak terjadi hambatan dalam pencairan dana.

Sejauh ini, kata Yustinus, pihaknya masih mampu mengantisipasi berbagai persoalan yang timbul terkait program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat tersebut.

“Saya tegaskan bahwa kami akan menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap persoalan, baik yang melibatkan pihak sekolah maupun orang tua siswa. Kita bersyukur bahwa di Sintang tidak terjadi kasus besar seperti di daerah lain. Tahun kemarin memang ada laporan di wilayah Ambalau, Ketungau Hulu, tetapi persoalan itu sudah berhasil kita selesaikan,” ujar Yustinus saat ditemui LensaKalbar.co.id, Jumat (16/5/2025).

Yustinus menjelaskan bahwa mekanisme pencairan Dana PIP sebenarnya cukup jelas. Dana bantuan tersebut langsung ditransfer ke rekening siswa penerima. Namun, masih sering ditemukan kendala di lapangan, terutama terkait rekening siswa yang belum diaktivasi oleh pihak sekolah.

“Kadang-kadang yang terjadi di lapangan, dana PIP tidak masuk ke rekening siswa bukan karena dana tidak tersedia, tetapi karena rekening belum diaktivasi oleh pihak sekolah. Ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Sebenarnya, kalau dana tidak diambil pun tidak masalah, dengan catatan rekening siswa sudah diaktivasi. Kalau tidak diaktivasi, dana itu akan otomatis ditarik kembali oleh pemerintah pusat,” jelas Yustinus.

Olehkarenanya, Yustinus mengingatkan kepala sekolah dan jajaran pendidikan di seluruh wilayah Sintang agar memastikan proses aktivasi rekening siswa dilakukan tepat waktu dan sesuai prosedur. Hal ini penting agar dana bantuan benar-benar sampai kepada siswa yang berhak menerima.

“Kami terus ingatkan pihak sekolah agar memperhatikan proses ini dengan serius. Jangan sampai hak siswa untuk mendapatkan bantuan PIP menjadi terhambat hanya karena kelalaian administratif. Ini tanggung jawab bersama,” kata Yustinus.

Dengan kondisi yang relatif kondusif, Yustinus berharap Sintang tetap menjadi daerah yang tertib dalam pengelolaan bantuan pendidikan serta mampu menghindari praktik-praktik penyimpangan sebagaimana yang sempat terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia.

“Ya, tentu kita bersyukur lah ya Sintang tidak ada masalah PIP seperti yang sedang viral saat ini. Kami berharap hal ini tidak terjadi di tempat kita,” pungkas Yustinus. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jelang Buka Puasa, 7 Ruko di Sepauk Hangus Terbakar
    OPD

    Jelang Buka Puasa, 7 Ruko di Sepauk Hangus Terbakar

    • calendar_month Ming, 25 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kebakaran yang meratakan 7 unit rumah toko (Ruko) di Desa Sungai Segak, Kecamatan Sepauk, KM 68, Minggu (25/4/2021) pukul 17.30 WIB. Tujuh Kepala Keluarga korban kebakaran pun mengungsi ke tempat keluarga sekitar. Syarif Ismail, satu di antara pemilik ruko yang menjadi korban kebakaran pun menjelaskan kronologis musibah tersebut. Ia mengatakan, api mulai muncul […]

  • Harga Sembako Meroket, Jangan Dijadikan Tradisi Tahunan

    Harga Sembako Meroket, Jangan Dijadikan Tradisi Tahunan

    • calendar_month Kam, 9 Mei 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Setiap kali menjelang dan sepanjang bulan Ramadhan kita selalu melihat, menyaksikan dan mendengar bahwa harga-harga barang, terlebih barang sembako, naik dari biasanya. Kenaikan ini malah berdampak juga pada orang-orang yang sama sekali tidak bersentuhan dengan bulan ramadan. Rumusan pasar mengenai permintaan yang lebih besar dari pada persediaan barang kerap menjadi alasannya. Realitas naiknya […]

  • DPRD Serahkan 35 Rekomendasi

    DPRD Serahkan 35 Rekomendasi

    • calendar_month Sel, 18 Apr 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak 35 rekomendasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak disampaikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak saat Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2022, di Gedung DPRD Kota Pontianak, Selasa (18/4/2023). Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut, inti pembahasan dalam rekomendasi tersebut bertujuan […]

  • Sesuatu yang Bukan Hak, Hukumnya Haram

    Sesuatu yang Bukan Hak, Hukumnya Haram

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dalam rangka menindaklanjuti komitmen awal antara seluruh  Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat pada tanggal 18 Maret 2018 di Pontianak. Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendatangi Pemerintah Kabupaten Mempawah, Senen (15/7/2019) di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah. Kedatangan Tim Korsupgah KPK RI yang dipimpin oleh Tri Budi Rochmanto […]

  • 12 Raperda Dibahas Lebih Lanjut

    12 Raperda Dibahas Lebih Lanjut

    • calendar_month Rab, 24 Jul 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait pidato Bupati Kubu Raya tentang 11 Raperda Eksekutif dan Raperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, di Gedung DPRD Kabupaten Kubu Raya, Rabu (24/7/2019). Sujiwo mengatakan, berdasarkan pandangan umum tujuh […]

  • Januari 2019, Sintang Usulkan Lima Titik WPR ke Pemprov Kalbar

    Januari 2019, Sintang Usulkan Lima Titik WPR ke Pemprov Kalbar

    • calendar_month Sab, 29 Des 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Januari 2019, Pemerintah Kabupaten Sintang baru akan mengusulkan lima titik wilayah pertambangan rakyat (WPR) ke Pemerintah Provinsi Kalbar. Lima wilayah WPR yang akan diusulkan itupun, meliputi: Sintang Dedai Lebang Serawai Ambalau “Kita diberikan waktu dua minggu untuk mengusulkan wilayah WPR ke Pemerintah Provinis. Makanya, Januari 2019 g melalui Kabag SDA akan melakukan mapping […]

expand_less