Pengelolaan Keuangan Daerah Harus Taat Terhadap APBD
- calendar_month Kam, 1 Agu 2019
- comment 0 komentar
LensaKalbar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Mulyadi menekankan agar dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
“Dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,” ujarnya usai membuka secara resmi bimbingan teknis (bimtek) evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 tahun 2017 dan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kamis (1/8/2019).
Selain hal tersebut, lanjut Mulyadi, satu diantara hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah ketaatan terhadap APBD yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan Wali Kota.
“Mengingat tahun anggaran 2019 akan berakhir, saya mengingatkan kepada semua agar antara perencanaan dan pelaksanaan itu harus sesuai,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah tahun 2018, Kota Pontianak mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya.
“Tentunya kita berharap untuk audit tahun 2019 yang akan dikeluarkan tahun 2020 mendatang, kita kembali meraih WTP,” harap Mulyadi.
Olehkarenanya, Mulyadi meminta agar yang menjadi catatan-catatan yang telah disampaikan oleh BPK, harus menjadi perhatian dan tidak boleh terjadi lagi. Untuk itu, dalam pengelolaan keuangan daerah ini harus taat terhadap APBD yang telah ditetapkan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
“Kegiatan bimtek evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyusunan laporan keuangan daerah tetap harus dilakukan dalam rangka kita mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (Nrt/Jim/Humpro)
- Penulis: Zainuddin
Saat ini belum ada komentar